SUMENEP, SabdaNews.com — Sikap Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sumenep dalam menangani dugaan kasus perundungan dan kekerasan terhadap siswa di lingkungan Yayasan MI-MTs M. Huda, Desa Timur Jang-Jang, Kecamatan Kangayan, menuai kritik dan kecaman dari Ketua Komunitas Warga Kepulauan (KWK), H. Safiudin, S.H., M.H. Kritik tersebut muncul setelah pihak UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinsos Sumenep menyampaikan informasi ( 10/11/2026 ) bahwa Kemenag Sumenep melalui pejabat terkait telah menugaskan Pengawas Kecamatan Kangayan, untuk turun langsung ke lokasi.
Namun, berdasarkan informasi yang diterima KWK, hasil penelusuran pengawas ( Anwar Sadad ) tersebut justru menyimpulkan bahwa tidak ditemukan persoalan berarti, termasuk dugaan penganiayaan terhadap MR, siswa MTs kelas VIII.
Ketua KWK menilai kesimpulan tersebut terlalu summer dan patut dipertanyakan. Sebab, berdasarkan keterangan yang diperoleh, Anwar Sadad hanya menemui Kepala MI, Kepala MTs, dan Ketua Yayasan. Pengawas tersebut disebut tidak menemui korban, baik RA maupun MR, tidak meminta keterangan dari pihak yang diduga melakukan kekerasan, serta tidak menggali informasi dari saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut.
“Kalau hanya menemui kepala sekolah dan ketua yayasan, kemudian menyimpulkan tidak ada persoalan, itu bukan investigasi yang menyeluruh. Pengawas seharusnya mendengar langsung keterangan korban, saksi-saksi, dan pihak-pihak terkait bahkan datang ke Unit Perlindungan perempuan dan anak POLRESTA Sumenep dan PPA Dinsos Sumeneo, Jangan sampai laporan yang dibuat justru hanya menjadi informasi sepihak,” tegas H. Safiudin.
Menurutnya, langkah tersebut belum mencerminkan proses pemeriksaan yang kredibel, objektif, dan berimbang. Apalagi, persoalan yang dipersoalkan menyangkut keselamatan, keamanan, serta kenyamanan anak-anak di lingkungan pendidikan.
Kemenag Dinilai Kurang Responsif
H. Safiudin menyayangkan sikap Kemenag Sumenep yang dinilai belum menunjukkan keseriusan dalam mencari solusi atas persoalan tersebut. Menurutnya, sebagai institusi negara yang memiliki sumber daya manusia, struktur pengawasan, dan dukungan anggaran, Kemenag semestinya mengambil peran aktif untuk memastikan lingkungan pendidikan keagamaan benar-benar aman bagi peserta didik. “Ini bukan persoalan kecil. Yang dipertaruhkan adalah keselamatan dan masa depan anak-anak. Sangat disayangkan apabila lembaga yang memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan justru terkesan dingin. Apakah harus menunggu jatuhnya korban yang lebih serius, bahkan kehilangan nyawa, baru dilakukan pemeriksaan secara sungguh-sungguh?” ujarnya. Ia meminta Kepala Kemenag Sumenep tidak hanya menerima laporan dari bawahannya, tetapi melakukan evaluasi terhadap metode pemeriksaan dan memastikan seluruh fakta lapangan terungkap.
Sudah Masuk Ranah Hukum, UPT PPA Terus Mendampingi Korban
Kasus ini diketahui telah memasuki ranah hukum. Terdapat 2 laporan keluarga terkait dugaan kekerasan yang melibatkan Abd Razak, kakek dari RA, serta laporan RA terkait dugaan perundungan dan kekerasan yang dialaminya.
Dalam proses pendampingan, UPT PPA Dinsos Sumenep disebut telah memberikan perhatian terhadap serius korban, termasuk memfasilitasi pemeriksaan medis atau visum serta pendampingan psikologis di Sumenep dan pemeriksaan psikologis lanjutan di Polda Jawa Timur. Keterlibatan UPT PPA tersebut, menurut KWK, menunjukkan bahwa persoalan ini membutuhkan penanganan lintas sektor, bukan sekadar klarifikasi administratif di lingkungan sekolah.
Hasil Investigasi KWK:
Dugaan Pemerasan Disertai Kekerasan, Sementara itu, berdasarkan penelusuran dan keterangan korban serta sejumlah saksi yang dihimpun KWK, H. Safiudin menyampaikan adanya dugaan pola perundungan yang dialami RA selama periode Juni hingga 1 Oktober 2026. Dugaan tersebut menyebutkan bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam dua lingkungan aktivitas anak, yakni pada malam hari ketika mengikuti kegiatan mengaji dan pada siang hari saat berada di sekolah.
Modus yang disampaikan kepada KWK diduga berupa permintaan uang kepada korban. Apabila korban tidak memiliki uang, pelaku diduga melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan dan tendangan.
“Informasi yang kami peroleh dari korban dan saksi-saksi menunjukkan bahwa dugaan perundungan ini bukan peristiwa yang terjadi satu kali. Ada dugaan permintaan uang yang disertai pemukulan dan penendangan ketika korban tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Ini harus diperiksa secara serius oleh aparat penegak hukum,” jelas Safiudin. KWK juga memperoleh informasi mengenai peristiwa kekerasan terhadap MR yang diduga dilakukan oleh Abd Razak. Menurut keterangan yang dihimpun, peristiwa tersebut diduga dipicu oleh kemarahan Abd Razak setelah mengetahui cucunya, RA, mengalami kekerasan yang diduga dilakukan oleh MR. Meski demikian, hubungan sebab-akibat, kronologi, serta pertanggungjawaban masing-masing pihak biarkan berjalan sesuai hukum.
KWK Desak Pemeriksaan Independen dan Menyeluruh
Atas perkembangan tersebut, KWK mendesak Kemenag Sumenep mengambil langkah konkret dengan: Melakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh terhadap dugaan perundungan dan kekerasan di lingkungan MI-MTs M.Huda.
Meminta keterangan langsung dari korban dengan pendekatan ramah anak dan tanpa intimidasi. Menggali keterangan saksi-saksi serta pihak-pihak yang mengetahui kejadian. Mengevaluasi hasil penelusuran Pengawas Kecamatan Kangayan agar tidak hanya berdasarkan keterangan pihak pengelola sekolah dan yayasan. Memastikan adanya mekanisme perlindungan bagi korban maupun saksi anak agar tidak mengalami tekanan atau intimidasi.
Berkoordinasi dengan UPT PPA Dinsos Sumenep dan aparat penegak hukum untuk memastikan penanganan berjalan sesuai ketentuan. “Kami tidak ingin ada upaya menutup-nutupi persoalan. KWK tidak sedang mencari siapa yang harus disalahkan sebelum proses hukum selesai. Yang kami tuntut adalah keberanian institusi untuk membuka fakta, melindungi anak-anak, dan memastikan lembaga pendidikan menjadi tempat yang aman, bukan tempat yang menimbulkan ketakutan,” pungkas H. Safiudin. Hingga berita ini disusun, tanggapan resmi Kemenag Kabupaten Sumenep mengenai kritik KWK dan substansi hasil pemeriksaan Pengawas Kecamatan Kangayan masih perlu dikonfirmasi. Kemenag Sumenep diharapkan memberikan klarifikasi agar persoalan ini dapat diketahui secara berimbang oleh masyarakat. ( Tim/Red)
