SabdaNews.com – Wacana Kementerian Koperasi yang meminta gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dibayarkan melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dinilai kebijakan yang kurang tepat dan tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Penegsan ini dikatakan Ketua Komisi E DPRD Jatim Sri Untari Bisawarno, Sabtu (17/10/2026).
Menurut politikus PDI Perjuangan, penataan penyaluran gaji ASN yang berjalan saat ini melalui bank pembangunan daerah (BPD) untuk ASN tingkat kabupaten dan provinsi daerah serta bank Himbara untuk ASN pusat, sudah sangat baik dan ideal.
“Banyak hal yang masih belum ada kesiapan bila pembayaran gaji ASN dilakukan di Koperasi Desa Merah Putih. Ini akan menimbulkan kegaduan bila dipaksakan,” ujar Untari.
Lebih jauh mantan Ketua Dekopin ini menjelaskan, ada beberapa alasan mendasar mengapa wacana ini dinilai belum tepat untuk diterapkan. Pertama, kapasitas pengurus belum memadai, dimana pengurus KDMP dinilai masih belum memiliki kapasitas yang cukup untuk mengelola dan menjalankan tugas kepengurusan dengan baik.
Kedua, minimnya pengalaman manajemen di lapangan, dimana manajemen yang telah dilatih masih belum banyak terjun langsung ke wilayah koperasi masing-masing secara optimal.
Kemudian infrastruktur belum siap. Pasalnya, dari kondisi di lapangan, kesiapan infrastruktur perkoperasian Merah Putih belum memadai, karena sebagian besar baru melakukan praktik di beberapa atau belasan koperasi saja dari ribuan koperasi yang ada.
“Ini bila dipaksakan akan berpotensi mengganggu rutinitas penerimaan gaji ASN di tingkat desa atau daerah yang biasanya berjumlah belasan orang (baik PNS, P3K, maupun PKWT),” tegas perempuan asli Malang ini.
Melihat berbagai kendala infrastruktur dan kesiapan sumber daya manusia yang ada, Sri Untari meminta Kementerian Koperasi untuk mengkaji ulang serta menelaah kembali pandangan dan wacana tersebut.
Sri Untari berharap para ASN dapat terus bekerja secara tenang dan optimal sesuai dengan sistem perbankan yang selama ini sudah mapan di masing-masing daerah, guna menghindari potensi kendala yang justru dapat merepotkan berbagai pihak.
“Ingat, ASN adalah garda terdepan dalam pelayanan ke masyarakat. Janganlah membuat kebijakan yang akan malah mempersulit mereka. Masih banysk yang bisa dilakuksn untuk lebih memberdayakan Koperasi Desa Merah Putih,” pungkasnya. (pun)
