GRESIK, SabdaNews.com-Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Gresik, menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Daerah. Diikuti sebanyak 124 TPP, kegiatan dilaksanakan di Putri Mijil Pendopo Bupati Gresik, Rabu (15/2/2023).
Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Abu Hassan. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas pendamping dalam melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan. Baik di bidang pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat desa.
Wakil Bupati Gresik, Aminatun Habibah mengatakan, diperlukan peningkatan kapasitas pendamping. Ini diharapkan mampu mendorong desa menjadi desa Siap. Sesuai program prioritas Nawa Karsa Bupati dan Wakil Bupati Gresik.
“Ada berbagai informasi teknologi yang harus diserap dan dipahami oleh kepala desa. Ini menjadi tantangan kita bersama. Tugas TPP mengedukasi, memberikan masukan ataupun usulan kepada kepala desa, “terangnya.
Dikatakan, Pemkab Gresik senantiasa mendorong desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) nya. Ini bergantung kepada kepala desa. Selain itu, bagaimana meningkatkan 21 desa berkembang ini ke status maju lanjut ke desa mandiri.
“Desa mandiri tidak sekedar julukan pada administrasi. Namun mandiri secara riil artinya kepala desa dan perangkat dapat mengangkat potensi yang ada di desa, “harapnya.
Pada kesempatan sama, Kepala Dinas PMD Kabupaten Gresik, Abu Hassan menjelaskan, Bupati dan Wakil Bupati Gresik sudah mencanangkan program yang luar biasa terutama untuk desa desa di Kabupaten Gresik.
“Hampir 1 triliun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang digulirkan ke desa. Baik untuk ADD, DD, BK dan top down semua disalurkan ke desa, “ungkapnya.
Kadis PMD Abu Hassan berharap, hadirnya TPP bisa memfasilitasi dan membantu program Bupati dan Wakil Bupati, utamanya dalam pemberdayaan masyarakat desa. Perlu diketahui bahwa 3 Prioritas dana desa di tahun 2023 ini pertama adalah pemulihan ekonomi.
“Alhamdulillah beberapa desa sudah mengalokasikan anggaran untuk pemulihan ekonomi, baik itu berupa dibukanya lumbung pangan yang ada desa, dibukanya aset wisata desa maupun kegiatan yang meningkatkan ekonomi masyarakat, “terangnya.
Kedua, Abu Hassan melanjutkan, bagaimana DD bisa intervensi terhadap program program nasional yang menjadi prioritas desa. Dirinya menyebutkan nilai stunting dari angka 24 % sekarang tinggal 10,6 %, begitu juga angka kemiskinan dari 14 % sekarang menjadi 11%.
Prioritas ketiga adalah mitigasi bencana perlu diketahui Kabupaten Gresik berhimpitan dengan sungai bengawan solo, kali Lamong, dan kali surabaya. Alhamdulillah banjir yang dulu sering meluap di tahun terakhir ini meskipun banjir namun dalam hitungan jam sudah surut kembali.
“Bagaimana desa untuk bisa menciptakan mitigasi bencana. TPP harus bisa melakukan pendekatan dengan kepala desa. Mulai dari sosialisasi, menentukan lokasi titik kumpul, hingga evakuasi saat terjadi bencana, “katanya.
Tidak hanya itu, Kabupaten Gresik tiap tiap desa sudah dianggarkan untuk melindungi 100 orang pekerja rentan. Peran TPP wajib mengingatkan Kades dan perangkatnya. “Sudahkah 100 orang di tiap desa yang dilindungi BPJS ketenagakerjaan itu sudah disetorkan apa belum, “tambahnya.
Dirinya berharap, TPP dapat memfasilitasi desa untuk memberdayakan BUMDes. Ini harus dikelola secara baik. Bagaimana UMKM yang ada di desa bisa berkolaborasi dihimpun dengan kekuatan yang ada di desa.
“Harapan besar Bupati dan Wakil Bupati adalah, bagaimana mensejahterakan masyarakat desa di Kabupaten Gresik. Harapan lainnya bagaimana 21 status desa berkembang, di tahun 2023 ini harus maju hingga mentas menjadi desa mandiri, “pungkasnya. (Red)
