SabdaNews.com – Ketua Komisi E DPRD Jatim periode 2024-2029, Dr Sri Untari Bisowarno MAP menyatakan memiliki target menyelesaikan atau mengurangi lima persoalan yang sampai saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi komisi yang membidangi urusan kesejahteraan masyarakat karena progresnya sangat lambat.
Yang pertama, kata politikus asal Malang adalah persoalan sengketa kepemilikan lahan SMA/SMK Negeri yang ada di seluruh wilayah Jawa Timur.
“Kalau dihitung dari ribuan SMA/SMK yang menjadi kewenangan Pemprov Jatim, kira-kira masih ada 10 persen lebih yang masih bermasalah kepemilikan lahannya,” jelas mantan ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim.
Kedua, yakni masalah sistem zonasi yang hampir tiap tahun muncul dan dikeluhkan oleh sebagian masyarakat saat masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
“Apakah peta sekolah sekolah (SMA/SMK) kita itu cukup digunakan untuk sistem zonasi. Atau melakukan terhadap pelaksanaan zonasi yang kemarin masih banyak menyisakan masaalah masalah,” ungkap Sri Untari.
Berikutnya yang ketiga adalah menyangkut keberadaan guru guru hononer di SMA/SMK maupun pekerja honorer di luar tenaga pendidik yang tingkat kesejahteraannya masih memprihatinkan sehingga membutuhkan pemikiran dari DPRD Jatim.
Yang keempat, lanjut Sri Untari banyak sekolah dibawah kewenangan provinsi yang belum memiliki guru tetap sesuai dengan kebutuhan.
“Rekrutmen guru baru itu komposisinya masih 30 persen guru tetap dan 70 persen guru honorer,” jelasnya.
Terakhir atau yang kelima adalah menuntaskan kemiskinan ekstrem di Jatim. Menurut Untari itu tak bisa diakukan prrovinsi sendiri tetapi harus dilakukan bersama sama dengan pemerintah kabupaten/kota.
“Menjadi dirijen yang tepat untuk mengorkestrasi 38 kabupaten/kota untuk menyusun rencana pengentasan kemiskinan bersama itu menjadi target utama bagi Komisi E,” pungkas perempuan berjilbab ini. (pun)
