SabdaNews.com – Partai Demokrat Jawa Timur menggelar retreat tahun 2026 di hotel Shagrila Surabaya pada Sabtu (31/1/2026). Yang menarik, kegiatan konsolidasi yang diikuti seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur, anggota DPRD kabupaten/kota se-Jatim dari Partai Demokrat, maupun pengurus DPD Partai Demokrat Jawa Timur dan pengurus DPC Partai Demokrat kabupaten/kota se Jatim itu dihadiri langsung ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron.
“Seyogyanya Ketua Umum Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) juga hadir hari ini. Namun Mas AHY menghadiri Harlah NU di Jakarta, sehingga tidak bisa hadir dan mewakilkan berbagai direktifnya kepada saya sebagai Sekjen,” ujar Sekjen DPP Partai Demokrat Herman Khaeron.
Lebih jauh Herman menjelaskan bahwa materi yang disampaikan Pak SBY adalah dalam rangka memberikan penajaman terhadap langkah-langkah strategis di DPD maupun DPC Partai Demokrat di Jawa Timur. Ada banyak hal yang menjadi arahan penting Pak SBY, salah satunya adalah bagaimana meningkatkan peran dan fungsi kader demokrat kepada masyarakat.
“Demokrat harus menjadi lokomotif di dalam mencarikan solusi bagi problematika masyarakat. Itu satu. Yang kedua, tentu retreat juga membicarakan persoalan penguatan ke internal, karena perjuangan kita harus dijalankan secara loyal, solid, dan tentu membangun solidaritas supaya memang kekuatan masif pergerakan struktural ini juga mampu menguatkan partai ke depan,” ungkapnya.
Selain Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, lanjut Herman, Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak juga menyampaikan bagaimana roadmap perencanaan yang dibuat oleh DPD Partai Demokrat Jatim ke depan yang ujung atau tujuannya adalah tahun 2029 Demokrat berjaya kembali di Jatim maupun nasional.
“Berjaya kembali bisa naik peringkat itu tentu kita semakin mendapatkan tempat, semakin banyak kursi, itulah semakin kuatnya peran dan fungsi Partai Demokrat untuk rakyat,” jelas anggota DPR RI ini.
Menurut Herman, penguatan penguatan terhadap internal partai melalui struktur itu semisal menggektifkan distribusi sebagian kewenangan partai hingga tingkat DPAC (kecamatan) sehingga mereka tak hanya menjadi pendengar atau obyek saja tetapi lebih diperankan lagi. Mengingat, dalam AD/ART struktur partai itu harus ada di tingkat ranting (desa/kelurahan) dan tingkat anak ranting (RW/RT).
“Bagaimana untuk bisa mencapai ke sana? Tentu tidak seluruh strategi harus saya ungkapkan kepada publik, namun saya kira realitasnya nanti kalau ini bisa terbangun, fungsi kemasyarakatan, fungsi Partai Demokrat sebagai bagian solusi untuk rakyat juga akan dirasakan di publik,” dalihnya.
Ia juga menekankan bahwa retreat ini juga menjadi salah satu indikator dalam penentuan pencalegan. Mengingat, seorang bakal caleg harus melakukan pembinaan masyarakat agar nantinya bisa menjadi pundi-pundi suaranya di Pileg. Oleh karena itu sebagai partai inklusif, Partai Demokrat membuka seluas-luasnya bagi siapapun yang ingin maju menjadi caleg pada Pileg kedepan.
“Parameternya kan sudah jelas, jadi siapa saja boleh untuk mendaftar. Namun kewajiban untuk membina konstituen dan kontribusi nyata untuk masyarakat itu menjadi parameter utama untuk bisa menjadi caleg Demokrat kedepan,” tegas Herman.
Herman juga menegaskan fokus utama Partai Demokrat hingga 2029 adalah mensukseskan pemerintahan Prabowo Subianto. Mengingat, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara solid dan kompak. Oleh karena itu, Partai Demokrat ingin menjamin bahwa berbagai program yang digagas dan diluncurkan Presiden Prabowo betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
“Demokrat sebagai partai pendukung dan pengusung Pak Prabowo di pemerintahan hari ini, tentu harus sejalan. Itu adalah komitmen kami,” ujarnya.
Terkait munculnya wacana pilkada dipilih DPRD pada pilkada serentak mendatang, maupun wacana menggunakan sistem tertutup pada Pileg 2029. Dengan lugas Herman menyatakan bahwa UUD 1945 mengamanatkan mekanisme tata cara pilkada itu dijalankan melalui UU, dan tidak secara khusus menyebut apakah dipilih langsung atau tidak langsung.
“Masih dikaji terus, namun dipastikan Demokrat akan sebaris dan sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto. Sebab dalam penyusunan UU di DPR, biasanya untuk pemilu maupun pilkada itu menjadi inisiatif pemerintah. Karena demokrat sebagai partai pendukung dan pengusung Pak Prabowo di pemerintahan hari ini, tentu harus sejalan. Ya kita tunggu saja kan Pilkada masih lama,” dalihnya.
Partai Demokrat, tambah Herman saran utamanya dalam pembahasan tersebut adalah bagaimana juga melibatkan partisipasi publik di dalam penyusunan undang-undang ini terutama saat dilakukan sosialisasi. Begitu juga soal Pileg, ia menyarankan supaya didiskusikan terlebih dahulu.
“Prinsipnya dalam Pemilu kami tidak ingin mundur, tapi ke depan memang dicarikan cara yang lebih efektif, yang lebih efisien supaya juga biaya untuk melaksanakan Pemilu itu juga tidak memakan biaya terlalu besar. Kemudian ya terutama mengurangi terhadap cost politik supaya betul-betul kerja-kerja politik ke depannya semua berkonsentrasi untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat,” katanya.
Menurut Herman, opsi Pileg kedepan menggunakan sistem terbuka ataupun tertutup, ataukah mungkin sistem terbuka terbatas itu masih dinamis. Sebelum masuk ke DPR, tentu akan dibahas dulu di pemerintah, kemudian dilakukan harmonisasi, baru masuk ke DPR dan ditentukan siapa yang akan membahas,apakah oleh Komisi II ataukah oleh Baleg, ataukah dibentuk Pansus.
‘Nanti kalau sudah ada drafnya, seperti apa draf dari pemerintah, kita nanti diskusi lagi. Jadi banyak pilihan-pilihan, opsi yang tentu ke depan Pemilu kita lebih baik, lebih membuka ruang demokrasi, dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan tentu kita menegakkan dasar dasar ataupun proses secara demokratis,” pungkasnya. (pun)
