SabdaNews.com – Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, SH, MH, menggelar kegiatan Reses Masa Persidangan I Tahun 2026–2027 (reses ketiga tahun ini) bersama warga RT 01 RW 06 Jatisari, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, pada Senin (16/11/2026).
Dalam kegiatan yang turut didampingi Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Azhar Kahfi, tersebut, warga yang diominasi kaum emak-emak menyampaikan berbagai keluhan krusial. Persoalan ketepatan data penerima bantuan perlindungan sosial (Perlinos), rumitnya sistem penerimaan murid baru (SPMB) tingkat SMA/SMK, hingga pelayanan BPJS Kesehatan menjadi topik paling dominan dalam dialog serap aspirasi .
Evaluasi Data Desil dan Peran Kampung Pancasila
Setiana salah seorang kader PKK RT 02/RW 06 Kelurahan Jepara, mengeluhkan fenomena salah sasaran pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurutnya, banyak warga yang tergolong mampu justru masuk dalam kategori desil 1 hingga 5. Sebaliknya, warga yang ekonominya kurang mampu justru terlempar ke desil 6 ke atas.
“Kondisi ini kerap memicu protes warga kepada para kader di tingkat kampung,” keluh perempuan berjilbab ini.
Menanggapi hal itu, Mas Cahyo sapaan akrabnya Cahyo Harjo Prakoso mengakui masih adanya kekurangan dalam pemutakhiran data perlindungan sosial. Ia menegaskan bahwa penetapan desil membutuhkan kolaborasi lintas sektor karena Badan Pusat Statistik (BPS) tidak mungkin bekerja sendirian tanpa masukan dari bawah.
”Pembaruan data desil ini selalu dilakukan setiap empat bulan sekali. Momentum ini harus dimanfaatkan dengan baik. Kami mendorong partisipasi aktif seluruh tokoh masyarakat, mulai dari kelurahan, RW, RT, hingga tokoh agama dan kader kesehatan untuk ikut mengevaluasi dan menyanggah jika ada data yang tidak sesuai kondisi riil di lapangan,” ujar Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim tersebut.
Mas Cahyo juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Surabaya yang kembali mengaktifkan program Kampung Pancasila. Menurutnya, semangat kegotongroyongan dalam Kampung Pancasila harus dikawal agar konkret membantu pengawasan distribusi bantuan sosial di tingkat akar rumput.
“Yang mempengaruhi desil itu banyak sekali. Kalau data yang dimasukkan tidak tepat, bisa disanggah. Kalau perlu kita bisa meniru Pemkab Jember dimana seluruh ASN nya bisa jadi agen Perlinsos dan membantu warga yang desilnya tidak tepat karena salah masukkan data,” beber pria yang juga ketua DPC Partai Gerindra Kota Surabaya ini.
Polemik Sub-Rayon SMA/SMK dan Keterbatasan Lahan
Di sektor pendidikan, warga RW 06 Kelurahan Jepara menyoroti rumitnya Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA Negeri. Warga merasa dirugikan oleh pembagian sub-rayon Surabaya Pusat karena wilayah mereka tidak masuk dalam cakupan SMA Negeri terdekat (seperti SMAN 21 maupun SMAN 29), sehingga pilihan sekolah negeri menjadi sangat terbatas.
Menanggapi hal tersebut, Mas Cahyo menjelaskan, saat ini daya tampung SMA Negeri di Jawa Timur baru mampu menyerap sekitar 38 persen lulusan SMP sederajat. Terkait usulan pembangunan sekolah negeri baru, ia menyebut pemerintah menghadapi banyak kendala seperti ketersediaan lahan milik Pemprov serta keterbatasan fiskal.
”Membangun SMAN baru di Surabaya tidak mudah karena butuh lahan aset Pemprov. Kemudian butuh anggaran untuk pembangunan fisik gedung, dan anggaran tenaga pendidik. Selain itu, kita juga harus menjaga keseimbangan agar sekolah swasta tidak mati, karena mereka sangat berjasa ikut mencerdaskan bangsa,” tegasnya.
Untuk menjembatani kepentingan sekolah-sekolah swasta, lanjut Cahyo, Komisi E bersama Pemprov Jatim memberikan subsidi Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) sehingga sekolah swasta bisa lebih terjangkau masyarakat dari berbagai kalangan.
“Masukan terkait evaluasi sub-rayon ini akan kami bawa dalam rapat bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur,” jelasnya.
Ditambahkan Cahyo, di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto maupun kepemimpinan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, proses SPMB SMA Negeri sudah dipermudah. Seperti; jalur afirmasi ditambah menjadi 30%, jalur domisili (zonasi) menjadi 35%, jalur nilai akademik 25%, jalur mutasi 5% dan jalur prestasi 5%.

Keluhan Layanan BPJS dan Penguatan Ekonomi Perempuan
Sementara itu, Ketua RW 06 Kelurahan Jepara, Darmaji, mengadukan rumitnya prosedur rujukan dan batasan layanan BPJS Kesehatan. Ia mencontohkan kasus pasien darurat prostat yang tertunda penanganannya karena prosedur rujukan berjenjang, aturan batas rawat inap maksimal tiga hari untuk penyakit kronis, hingga lamanya antrean pengambilan obat di RSUD Dr. Soetomo.
Merespons keluhan tersebut, Mas Cahyo berkomitmen mencatat seluruh persoalan layanan rumah sakit tersebut untuk diteruskan ke instansi terkait. Ia bahkan membuka kanal aduan langsung bagi warga.
“Kalau ada persoalan mendesak terkait pelayanan kesehatan atau rumah sakit, silakan sampaikan langsung lewat pesan Instagram saya. InsyaAllah tidak sampai 24 jam akan saya tanggapi dan bantu kawal,” tegasnya.
Selain menyerap aspirasi, Mas Cahyo juga mensosialisasikan sejumlah program prioritas pemerintah, antara lain Cek Kesehatan Gratis, program Sekolah Rakyat di Kedung Cowek bagi warga desil 1, serta program KIP Jawara (Perempuan Tangguh) sinergi dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Melalui program KIP Jawara, pelaku usaha mikro (UMKM) perempuan kepala keluarga (single parent) atau warga desil 1–5 berhak mendapat bantuan modal Rp3 juta per orang. Hingga kini, Cahyo telah memfasilitasi penyaluran bantuan tersebut kepada lebih dari 450 perempuan di Surabaya.
”Memberdayakan perempuan adalah kunci ketahanan keluarga. Ketika keluarga berdaya dan kondusif, kampung akan guyub dan kuat. Jika kampungnya kuat, maka Kota Surabaya juga akan semakin kuat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua RT 01 Zainal Abidin dan Anggota DPRD Surabaya Azhar Kahfi menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung DPRD Jatim di tengah warga Bubutan. Keduanya berharap sinergi antara pemerintah kelurahan, DPRD Kota, dan DPRD Provinsi terus berkesinambungan demi mempercepat penyelesaian persoalan warga di tingkat kampung hingga Kota Surabaya.(pun)
