SabdaNews.com — Peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur harus menjadi momentum evaluasi terhadap arah pembangunan daerah. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang melampaui rata-rata nasional, persoalan kemiskinan, ketimpangan antarwilayah, kualitas lapangan kerja, hingga tata kelola pemerintahan masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera dituntaskan.
Bendahara Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, Salim Azhar, mengatakan Fraksi PKB mengapresiasi sejumlah capaian Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui angka pertumbuhan ekonomi, melainkan juga dari pemerataan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat.
Pada Triwulan II tahun 2026, ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,72 persen secara tahunan atau year-on-year, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen.
Jawa Timur juga mempertahankan perannya sebagai salah satu penyangga pangan nasional. Produksi padi pada 2025 mencapai 10,44 juta ton gabah kering giling, meningkat 12,60 persen. Selain itu, provinsi ini memiliki populasi sapi potong sekitar 3,67 juta ekor, produksi susu sapi 475,39 ribu ton, serta produksi telur ayam ras 2,02 juta ton.
Dari sisi pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur juga meningkat dari 73,04 pada 2020 menjadi 76,13 pada 2025. Prevalensi stunting juga turun dari 17,7 persen pada 2023 menjadi 14,7 persen berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia 2024.
Sementara itu, tingkat kemiskinan pada Maret 2026 tercatat 9,06 persen dan kemiskinan ekstrem sebesar 0,29 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka pada Mei 2026 berada di kisaran 3,42 persen.
Meski demikian, Salim menilai capaian tersebut perlu diikuti langkah konkret untuk mengatasi persoalan struktural yang masih membayangi pembangunan Jawa Timur.
“Fraksi PKB mengapresiasi capaian yang telah diraih Pemprov Jatim. Namun, peringatan hari jadi ini juga harus menjadi momentum evaluasi. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi terlihat tinggi, tetapi manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh masyarakat,” kata Salim usai Paripurna Istimewa di DPRD Jatim, Senin (12/10/2026).
Fraksi PKB menyoroti masih tingginya jumlah penduduk miskin di Jawa Timur. Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin tercatat sekitar 3,71 juta jiwa atau 9,06 persen, lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 8,07 persen.
Kesenjangan (disparitas) juga terlihat antara perdesaan dan perkotaan. Tingkat kemiskinan di perdesaan mencapai 12,38 persen, hampir dua kali lipat dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,66 persen.
Menurut Fraksi PKB, persoalan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan perlu lebih berpihak pada kelompok masyarakat yang rentan, terutama warga perdesaan dan wilayah yang masih tertinggal.
Kesenjangan kualitas hidup antardaerah juga menjadi perhatian. IPM Kota Surabaya mencapai 85,65, sedangkan Kabupaten Sampang berada di angka 67,23. Perbedaan terlihat pula pada rata-rata lama sekolah, yakni 5,19 tahun di Sampang berbanding 12,12 tahun di Kota Madiun.
Ketimpangan upah minimum kabupaten/kota juga mencolok. UMK Surabaya pada 2026 mencapai sekitar Rp5,28 juta, sedangkan Situbondo sekitar Rp2,48 juta.
Di sisi lain, Gini Ratio Jawa Timur meningkat dari 0,359 pada September 2025 menjadi 0,365 pada Maret 2026. Pada periode yang sama, porsi pengeluaran 40 persen penduduk lapisan terbawah turun dari 19,60 persen menjadi 19,36 persen.
Bagi Fraksi PKB, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi perlu diiringi kebijakan redistribusi manfaat pembangunan agar kesenjangan sosial tidak semakin melebar.
Ekspor Tertekan, Kualitas Lapangan Kerja Perlu Dibenahi
Fraksi PKB turut menyoroti tekanan perdagangan luar negeri Jarim. Sepanjang Januari–Juli 2026, nilai ekspor tercatat turun 5,33 persen menjadi 16,08 miliar dolar AS. Sebaliknya, impor meningkat 16,56 persen menjadi 19,52 miliar dolar AS sehingga neraca perdagangan mengalami defisit 3,44 miliar dolar AS.
Penurunan ekspor perhiasan dan permata hingga 54,17 persen juga menjadi perhatian. Kondisi ini dinilai memperlihatkan pentingnya diversifikasi komoditas ekspor agar perekonomian Jawa Timur tidak terlalu rentan terhadap perubahan pasar global.
Di sektor ketenagakerjaan, dominasi pekerja informal yang mencapai 63,82 persen serta tingkat pengangguran lulusan SMK sebesar 5,79 persen menjadi tantangan tersendiri.
Fraksi PKB menilai penguatan pendidikan vokasi harus terhubung langsung dengan kebutuhan industri. Dengan demikian, lulusan sekolah kejuruan tidak hanya memiliki ijazah dan keterampilan dasar, tetapi juga kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Selain persoalan ekonomi, Fraksi PKB menekankan pentingnya pembenahan tata kelola pemerintahan. Kasus hukum terkait pengelolaan dana hibah APBD Jawa Timur harus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif.
Pengawasan risiko dan keselamatan publik juga harus menjadi perhatian berkelanjutan. Peristiwa lumpur Sidoarjo dan Tragedi Kanjuruhan menjadi pengingat bahwa kebijakan publik harus disertai pengawasan yang memadai serta perlindungan terhadap masyarakat.
Untuk menjawab berbagai persoalan tersebut, Fraksi PKB DPRD Jawa Timur mendorong empat agenda utama. Pertama, intervensi afirmatif bagi daerah yang masih tertinggal. Pemerintah provinsi perlu menetapkan target tahunan yang terukur untuk peningkatan IPM, rata-rata lama sekolah, dan penurunan kemiskinan di kabupaten/kota dengan capaian terendah.
“Kawasan Madura dan Jalur Lintas Selatan (JLS) perlu mendapat perhatian melalui dukungan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan wilayah,” ungkap Salim Azhar.
Kedua, menyusun peta jalan diversifikasi ekspor. Strategi pengembangan ekspor nonmigas perlu diperkuat agar produk Jawa Timur memiliki pasar yang lebih beragam dan tidak mudah terdampak gejolak ekonomi global.
Ketiga, memperkuat kualitas tenaga kerja dan UMKM. Kemitraan antara SMK dan industri perlu diperluas, sementara pelaku UMKM harus difasilitasi agar mampu berkembang dan bertransformasi dari sektor informal menuju usaha yang lebih formal.
Keempat, memperkuat evaluasi pembangunan berbasis data. Seluruh indikator dalam RPJMD Jatim 2025–2029 perlu diintegrasikan melalui sistem Satu Data Jatim yang dapat diakses publik hingga tingkat kabupaten/kota. Langkah ini penting agar masyarakat dapat memantau capaian program sekaligus menilai efektivitas penggunaan anggaran.
Salim menegaskan, peringatan Hari Jadi ke-81 Jawa Timur tidak boleh berhenti pada seremoni dan perayaan capaian. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Fraksi PKB meyakini bahwa kritik yang berbasis data dan disertai solusi adalah wujud kecintaan paling nyata bagi Jawa Timur. Di usia ke-81 tahun ini, keberhasilan Jawa Timur tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi dari seberapa adil dan merata kemakmuran tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya. (pun)
