MALANG.SabdaNews.com — Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari daerah pemilihan (dapil) Malang Raya, dr.h Puguh Wiji Pamungkas, menggelar kegiatan reses dan serap aspirasi warga di Kecamatan Sukun, Kota Malang, pada Senin (16/11/2026) lalu.
Kegiatan yang dihadiri tokoh masyarakat, pemuda, hingga orang tua ini berlangsung antusias dan memunculkan sejumlah catatan krusial terkait persoalan sosial di wilayah tersebut.
Salah satu aspirasi utama yang disuarakan warga Kecamatan Sukun ialah tingginya angka kasus Orang dengan HIV/AIDS (ODIV) serta maraknya fenomena LGBT di Kota Malang yang dinilai sudah cukup signifikan.
Menurut politikus PKS, kondisi ini perlu mendapat perhatian serius mengingat Kota Malang selama ini lekat dengan identitas sebagai kota pendidikan sekaligus kota religi.
”Idealnya memang selain membangun kesadaran di kalangan masyarakat, anak-anak remaja, termasuk mahasiswa yang bisa dilakukan lewat kerja sama dengan seluruh stakeholders masyarakat, tokoh agama, pihak kampus, hingga orang tua juga perlu ada paket regulasi yang dijadikan payung hukum dalam menata kelola tingginya penyebaran HIV/AIDS dan ancaman LGBT ini,” ujar Puguh saat menyampaikan pandangannya dalam forum tersebut.
Ia menyoroti pengelolaan rumah kos sebagai salah satu pintu masuk pergaulan bebas dan berbagai persoalan sosial yang memicu penyebaran risiko tersebut.
Rumah kos yang tidak terkelola dengan baik berpotensi menjadi tempat singgah bebas bagi pasangan yang bukan muhrim maupun bukan pasangan sah untuk melakukan aktivitas yang tidak terkontrol.
Dengan jumlah sekitar 350 ribu mahasiswa yang menempuh pendidikan di Kota Malang, Puguh menilai keberadaan rumah kos perlu diatur secara jelas melalui peraturan daerah (perda). Regulasi tersebut diharapkan menjadi instrumen kontrol untuk menekan potensi penyebaran HIV/AIDS maupun LGBT.
Selain penguatan regulasi, ia menekankan pentingnya pengawasan dan monitoring rutin dari pemerintah terhadap rumah kos, kafe, serta titik-titik berkumpulnya remaja dan mahasiswa yang selama ini mudah terdeteksi.
“Membangun kesadaran dan menyiapkan paket regulasi menjadi dua hal yang harus saling berkelindan untuk menekan angka kejadian ODIV dan penyebaran LGBT. Keduanya sangat mengancam keberlanjutan generasi muda kita, dan akan sangat mengkhawatirkan jika tidak segera direspons dengan perhatian khusus dari pemerintah,” tutupnya. (pun)
