Perppu Cipta Kerja Banyak Disorot, Sarmuji Pasang Badan Untuk Pernyataan Menko Airlangga Hartarto

oleh -448 Dilihat

SabdaNews.com – Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Mohammad Sarmuji pasang badan atas banyaknya sorotan sejumlah kalangan terhadap  pernyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto soal Perppu Cipta Kerja yang dikeluarkan Presiden Jokowi pada 30 Desember 2022 lalu.

Sebelumnya, Ekonom Senior INDEF Faisal Basri membantah dalih Menko  Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut penerbitan Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja untuk kemudahan berinvestasi dan membuka lapangan kerja.

Faisal menyoal pernyataan Airlangga yang menyatakan target realisasi investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun 2022 sebesar Rp 1.200 triliun dan tahun 2023 ditargetkan meningkat menjadi Rp.1.400 triliun sebagai alasan penerbitan Perppu Cipta Kerja.

Menurut Sarmuji, apa yang disampaikan Menko Perekonomian Airlangga mengaitkan Perppu Cipta Kerja dengan peningkatan investasi sebenarnya sangat relevan. Sebab harus diakui capaian investasi yang luar biasa di masa pandemi salah satu kontributornya adalah adanya harapan terhadap UU Ciptaker.

“Kebayang apa tidak, di saat pandemi dimana hampir semua negara kesulitan secara finansial, justru realisasi investasi ke Indonesia meningkat pesat,” ungkap pria yang juga wakil ketua Komisi VI DPR RI,  Minggu (8/1/2023)

Selain itu, Sarmuji mengakui bahwa peran investasi sangat berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi suatu daerah seperti yang terjadi di Maluku Utara pertumbuhan ekonominya lebih dari 25 persen berkat hilirisasi.

Hilirisasi itu, lanjutnya juga menjadi bukti investasi Indonesia mengalami peningkatan kualitas dari yang semula hanya sekedar mengeruk sumber daya alam meningkat ke tahap pengolahan.

Soal riset and development itu, lanjut  Sarmuji juga perlu diperhatikan dan semua orang mesti bersepakat untuk meningkatkan R and D.

“Mestinya negara yang harus melakukan investasi besar-besaran untuk meningkatan riset and development dengan mengajak peran serta swasta. Negara tidak boleh pelit untuk investasi di bidang riset, development dan teknologi,” harap Sarmuji..

Menko Airlangga menyebut Perppu Cipta Kerja akan memberikan kepastian bagi para investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang selama ini memang bersikap wait and see terhadap  kelanjutan dari UU Cipta Kerja paska MK memutuskan bahwa UU tersebut  Inkonstitusional Bersyarat.

Menurut Sarmuji, pemerintah juga akan melakukan konsolidasi fiskal dengan mengembalikan defisit di bawah 3 persen. Karena itu, pertumbuhan investasi menjadi hal yang harus dilakukan pemerintah..

“Karena itu kepastian hukum menjadi penting untuk diadakan. Tentunya dengan keluarnya Perppu No 2 Tahun 2022 ini diharapkan kepastian hukum bisa terisi dan ini menjadi implementasi dari putusan MK,” pungkasnya. (pun)
Baca Juga:  Media Sosial Bank Jatim Raih Penghargaan Dalam Ajang 20th Infobank-MRI BSE Awards 2023

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.