Sebelumnya, Ekonom Senior INDEF Faisal Basri membantah dalih Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut penerbitan Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja untuk kemudahan berinvestasi dan membuka lapangan kerja.
Faisal menyoal pernyataan Airlangga yang menyatakan target realisasi investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun 2022 sebesar Rp 1.200 triliun dan tahun 2023 ditargetkan meningkat menjadi Rp.1.400 triliun sebagai alasan penerbitan Perppu Cipta Kerja.
Menurut Sarmuji, apa yang disampaikan Menko Perekonomian Airlangga mengaitkan Perppu Cipta Kerja dengan peningkatan investasi sebenarnya sangat relevan. Sebab harus diakui capaian investasi yang luar biasa di masa pandemi salah satu kontributornya adalah adanya harapan terhadap UU Ciptaker.
“Kebayang apa tidak, di saat pandemi dimana hampir semua negara kesulitan secara finansial, justru realisasi investasi ke Indonesia meningkat pesat,” ungkap pria yang juga wakil ketua Komisi VI DPR RI, Minggu (8/1/2023)
Selain itu, Sarmuji mengakui bahwa peran investasi sangat berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi suatu daerah seperti yang terjadi di Maluku Utara pertumbuhan ekonominya lebih dari 25 persen berkat hilirisasi.
Hilirisasi itu, lanjutnya juga menjadi bukti investasi Indonesia mengalami peningkatan kualitas dari yang semula hanya sekedar mengeruk sumber daya alam meningkat ke tahap pengolahan.
Soal riset and development itu, lanjut Sarmuji juga perlu diperhatikan dan semua orang mesti bersepakat untuk meningkatkan R and D.
“Mestinya negara yang harus melakukan investasi besar-besaran untuk meningkatan riset and development dengan mengajak peran serta swasta. Negara tidak boleh pelit untuk investasi di bidang riset, development dan teknologi,” harap Sarmuji..
Menko Airlangga menyebut Perppu Cipta Kerja akan memberikan kepastian bagi para investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang selama ini memang bersikap wait and see terhadap kelanjutan dari UU Cipta Kerja paska MK memutuskan bahwa UU tersebut Inkonstitusional Bersyarat.
Menurut Sarmuji, pemerintah juga akan melakukan konsolidasi fiskal dengan mengembalikan defisit di bawah 3 persen. Karena itu, pertumbuhan investasi menjadi hal yang harus dilakukan pemerintah..