SabdaNews.com – Seluruh Fraksi DPRD Jawa Timur menerima Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029 untuk ditetapkan menjadi Perdaturan Daerah (Perda). Kendati demikian fraksi–fraksi DPRD Jawa Timur memberikan sejumlah catatan penting.
Persetujuan fraksi-fraksi di DPRD Jatim itu disampaikan melalui juru bicara masing-masing fraksi pada rapat paripurna tentang Laporan Pendapat Akhir Fraksi dan pengambilan keputusan bersama terhadap Raperda RPJMD Jatim 2025-2029, dipimpin langsung oleh ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf pada Senin (7/7/2025).
Jubir Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim, Farid Kurniawan memandang bahwa RPJMD adalah blueprint utama arah pembangunan lima tahunan, yang akan menentukan wajah Jatim hingga 2029 dan menjadi landasan bagi capaian Indonesia Emas 2045.
“Oleh karena itu, setiap misi, strategi, dan indikator dalam dokumen RPJMD harus benar-benar menjawab tantangan riil di lapangan, menjangkau masyarakat di seluruh pelosok daerah, dan menyentuh kebutuhan dasar rakyat secara langsung,” ujar politikus asal Jombang.
Menurut Farid, ada sejumlah catatan penting dari Fraksi Partai Gerindra atas Raperda RPJMD Jatim 2025-2029. Pertama, pihaknya prihatin bahwa hingga tahun 2024, masih ada hampir 4 juta penduduk Jatim yang hidup dalam kemiskinan, terutama di daerah Madura, Probolinggo, Tuban, dan Ngawi. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan belum menyentuh wilayah-wilayah tertinggal.
“Oleh karena itu, kami menekankan perlunya skema percepatan yang konkret dan terukur, serta kebijakan afirmatif untuk meningkatkan kualitas SDM dan layanan dasar. Selain itu, ketimpangan wilayah juga semakin tajam karena pertumbuhan ekonomi hanya terkonsentrasi di Gerbangkertasusila,” katanya.
RPJMD Jatim juga perlu menyusun skenario konektivitas wilayah dan membuka pusat pertumbuhan baru di wilayah Madura, Pantura, Mataraman, dan Tapal Kuda, melalui pembangunan infrastruktur strategis yang menarik investasi dan mempercepat mobilitas.
“Kami juga menyoroti aspek ketahanan bencana, mengingat sebagian besar wilayah Jawa Timur berada di zona rawan. Pemerintah daerah harus menempatkan manajemen kebencanaan sebagai prioritas, dengan pemetaan risiko, koordinasi lintas daerah, dan respon maksimal 2×24 jam dalam kondisi darurat,” jelasnya.
Farid menambahkan dari sisi fiskal, target pertumbuhan PAD sebesar 1,87 persen dinilai Farksi Partai Gerindra terlalu rendah. Mengingat, kondisi ekonomi Indonesia yang mulai membaik di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sehingga pihaknya meminta target PAD bisa ditingkatkan hingga 5 – 7 persen, disertai strategi pemanfaatan potensi fiskal dan efisiensi belanja berbasis prioritas (Money Follow Program), agar anggaran tidak dibagi rata tanpa arah yang jelas.
“Kami juga menyoroti lemahnya tata kelola aset dan kinerja BUMD Jatim. Banyak aset daerah yang bernilai miliaran rupiah terbengkalai, dan sejumlah BUMD justru menjadi beban fiskal. Kami mendorong dibuatnya masterplan optimalisasi aset daerah serta evaluasi menyeluruh terhadap BUMD Jatim agar benar-benar berkontribusi bagi masyarakat, khususnya sektor UMKM,” tegasnya.
Pada sektor pertanian, lanjut Farid, masih menjadi penyumbang besar PDRB dan lapangan kerja. Namun, Fraksi Partai Gerindra melihat tren kontribusi sektor pertanian cenderung terus menurun. Oleh karena itu Pemprov harus lebih berpihak nyata kepada petani dan nelayan melalui hilirisasi produksi, perlindungan lahan pangan, dan insentif teknologi.
“Tak kalah penting, darurat sosial juga perlu perhatian serius yakni 8.753 perkawinan anak, 1.800 kasus kekerasan, dan lebih dari 77 ribu perceraian terjadi sepanjang 2024. Ketahanan keluarga, pendidikan perempuan, dan peran ibu harus menjadi prioritas pembangunan sosial,”tuturnya.
“Terakhir, kami mengapresiasi capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2024 yang melampaui target, namun masih rendahnya kualitas air dan lahan menunjukkan perlunya penguatan program lingkungan yang terintegrasi dengan sektor industri, pertanian, dan pariwisata melalui konsep Green dan Blue Economy,” imbuhnya.
Farid menegaskan Fraksi Partai Gerindra juga mendorong agar RPJMD Jatim menyatu dengan program prioritas nasional, seperti Sekolah Rakyat, Makanan Bergizi Gratis, dan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Mengingat, program progran ini adalah bukti nyata kehadiran negara dalam kehidupan rakyat, dan harus dirancang secara terukur dan lintas sektor agar benar-benar berdampak pada penurunan stunting dan angka putus sekolah. (pun)
