MADIUN.SabdaNews.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur diharapkan mampu berjalan optimal dalam meningkatkan pendapatan daerah khususnya di tahun 2024 ditengah kabar tidak mengenakkan soal penurunan persentase pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Wakil ketua komisi C DPRD Jatim Anwar Sadad mengatakan saat ini untuk pendapatan PKB di Indonesia termasuk di Jatim mengalami perubahan proporsi dimana kewenangan provinsi semakin sedikit.
“Harus ada inovasi dari Bapenda untuk bisa terus menjaga pendapatan daerah ketika diberi kewenangan yang sedikit,” harap politikus Partai Gerindra ini di sela kunjungan bersama komisi C DPRD Jatim untuk Pemantauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Madiun dan Ponorogo di Madiun, Rabu (27/3/2024).
Pria asal Pasuruan ini mengatakan sekarang ini potensial lost dari pendapatan daerah mencapai Rp 4 Triliun.” Namun jika Bapenda daerah mampu menjaga, tentunya untuk potensial lostnya tidak mencapai nilai tersebut,” terang Sadad.
Selain itu, sambung Anwar Sadad, serbuan mobil listrik sangat mengganggu kinerja pendapatan bagi daerah.
“Selama ini pemerintah sudah memberikan subsidi bagi kendaraan mobil listrik. Bagi saya sumber-sumber pendapatan harus terus intensifkan di luar PKB, PBBKB, BBNKB dan lainnya,” jelasnya.
Bapenda Jatim, lanjutnya harus punya inovasi lain untuk menggali potensi pajak secara maksimal. ” Bisa dari sektor deviden BUMD dimana selama ini kinerjanya belum optimal,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Madiun Bapenda Jatim Aris Nuryadi mengatakan pihaknya sudah melakukan berbagai inovasi pelayanan dengan tujuan untuk peningkatan pendapatan daerah diantaranya dengan sejumlah instansi.
“Kami punya Samsat Manjur dan Samsat Santri,”katanya.
Untuk Samsat Manjur, kata Aris dimana inovasi ini memberikan fasilitasi pajak kendaraan bermotor tahunan yang bekerja sama dengan pihak sekolah menengah dan kejuruan bersama dengan PT POS Indonesia.
Sedangkan Samsat Santri, lanjut Aris, dimana inovasi samsat yang diletakkan di lokasi wilayah Madiun kota yang berkeliling di sekitaran pabrik atau industri.
“Semua kami lakukan berbagai cara agar sektor pendapatan bagi Jatim terjadi peningkatan secara maksimal,” ungkapnya.
Sementara itu, kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Ponorogo Bapenda Jatim Sartono mengatakan pihaknya memiliki sejumlah inovasi untuk menggali pendapatan daerah. Antara lain inovasi pak Samson (Pusat Informasi Publik Samsat Ponorogo).
“Layanan ini menampilkan layanan yang dibuat khusus untuk menyelesaikan permasalahan yang selama ini terjadi,” terangnya.
Dalam aplikasi ini, lanjut Sartono, pihaknya akan menyajikan beberapa menu yang dapat dipilih oleh wajib pajak dimana ketika menu diklik akan mengarah ke laman yang berisi informasi yang dibutuhkan.
Untuk realisasi pendapatan penerimaan PAD dari UPT PPD Ponorogo, kata Sartono sampai dengan Maret 2024 untuk jenis penerimaan PKB target murni yaitu Rp 150.960.000 dengan realisasi sampai dengan 21 Maret 2024 Rp 32.522.091.250.
“Jadi terjadi peningkatan 21,54 persen,” terangnya.
Sedangkan untuk BBNKB, target murni 2024 mencapai Rp 37.919.000.000 dengan realisasi 12.406.052.600. “Dengan prosentase peningkatan 32,72 persen,” tuturnya.
Kemudian untuk Pajak Air Permukaan, kata Sartono mencapai Rp 141.000.000 dengan realisasi Rp 5.360.300. “PAP ada prosentase peningkatan mencapai 3,80 persen, “tuturnya.
Di sisi lain, katanya, jenis penerimaan PJU target murni mencapai Rp 49.000.000 dengan realisasi Rp 15.660.000. “Prosentase pendapatan mencapai 31,96 persen, ” ungkap Sartono. (pun)
