SabdsNews.com – Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Timur terus menjadi perhatian serius DPRD Jawa Timur. Namun kali ini, sorotan tersebut diarahkan untuk mendorong perbaikan dan penguatan tata kelola melalui rekomendasi yang lebih tajam dan solutif.
Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jatim pun bergerak cepat memanfaatkan sisa waktu pembahasan yang tinggal 1-2 minggu. Targetnya jelas, merumuskan rekomendasi strategis yang tidak hanya komprehensif, tetapi juga aplikatif bagi peningkatan kinerja BUMD ke depan.
Ketua Pansus BUMD DPRD Jatim, dr Agung Mulyono menegaskan, bahwa fase akhir pembahasan ini menjadi momentum penting untuk memperdalam seluruh temuan yang telah dihimpun Pansus.
“Perlu didalami, perlu didetailkan. Dengan sisa waktu 1-2 minggu ini, itu yang menjadi fokus kami,” ujarnya, Jumat (24/4/2026)
Menurut politikus Demokrat, berbagai pembahasan yang telah dilakukan melalui rapat dan hearing kini telah mengerucut. Pansus telah mendapatkan gambaran yang lebih utuh terkait kondisi masing-masing BUMD Jatim, termasuk potensi, tantangan, hingga persoalan yang perlu segera dibenahi.
Salah satu BUMD yang menjadi perhatian adalah Puspa Agro, disamping sejumlah isu lain seperti pengelolaan limbah yang juga turut dibedah secara mendalam.
“Semua sudah kita bahas. Hari ini semakin jelas gambaran masing-masing BUMD dan anak perusahaannya,” jelas Agung Mulyono
Tak hanya itu, dalam rapat yang digelar Selasa (21/4) lalu, Pansus juga memanggil manajemen PT Jatim Grha Utama (JGU) beserta anak perusahaannya. Pendalaman dilakukan untuk memastikan transparansi kinerja, termasuk aspek pendapatan dan kontribusi terhadap PAD
Selain JGU, perhatian juga tertuju pada PT Pratama Jatim Lestari (PJL) yang mengelola fasilitas pengolahan limbah B3 di Dawar Bandung, Mojokerto. Evaluasi ini diharapkan dapat memperkuat aspek tata kelola sekaligus menjawab tantangan pengelolaan lingkungan.
Dokter Agung menegaskan, seluruh rangkaian pembahasan tersebut bukan sekadar evaluasi, melainkan langkah konkret untuk menyusun rekomendasi Pansus yang bisa langsung diimplementasikan.
“Semua materi dan hasil hearing akan dirapatkan dalam pansus, kemudian dirumuskan menjadi rekomendasi yang lebih detail dan aplikatif,” tegas pria asal Banyuwangi.
Kendati sejumlah BUMD dinilai belum optimal, namun Pansus tetap mengedepankan pendekatan objektif dan berbasis data. Termasuk terkait wacana penutupan unit usaha seperti Puspa Agro yang masih akan dibahas secara matang dalam rapat final.
“Untuk rekomendasi final, nanti akan kita bahas dalam rapat khusus. Semua akan dirangkum secara menyeluruh,” bebernya.
Dengan semangat perbaikan dan akuntabilitas, Pansus menargetkan seluruh proses pembahasan rampung pada 30 April 2026. Rekomendasi resmi dijadwalkan terbit pada Mei 2026 sebagai pijakan penguatan kinerja BUMD Jatim ke depan.
“Targetnya 30 April sudah selesai. Semua rekomendasi sudah lengkap dan siap dikeluarkan,” pungkas Agung Mulyono.
Langkah cepat dan terukur ini diharapkan mampu menjadi titik balik bagi BUMD Jatim untuk tampil lebih profesional, transparan, dan berkontribusi maksimal bagi pembangunan daerah. (pun).
