SabdaNews.com- Anggota DPR RI Komisi VII dari Fraksi PDI Perjuangan, Nila Yani Hardiyanti, S.I.Kom., M.IP., mendukung penguatan diplomasi parlemen sebagai bagian dari upaya membangun kawasan ASEAN yang damai, sejahtera, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menurutnya, kerja sama antarnegara di kawasan Asia Tenggara perlu diarahkan pada penyelesaian persoalan bersama serta menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Dukungan tersebut sejalan dengan posisi DPR RI dalam Sidang Umum ke-47 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) yang diselenggarakan di Makati City, Filipina, tahun 2026, dengan mengusung tema “Parliaments Securing a Peaceful, Prosperous, and People-Centered ASEAN.”
Dalam konteks tersebut, parlemen memiliki peran strategis untuk memastikan berbagai komitmen dan kesepakatan regional dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan yang konkret. Melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, parlemen diharapkan mampu memperkuat kerja sama kawasan sekaligus memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas dalam setiap agenda pembangunan ASEAN. Sejumlah isu strategis menjadi perhatian DPR RI dalam forum tersebut, di antaranya penguatan stabilitas dan keamanan kawasan, perkembangan situasi Myanmar, perlindungan lingkungan, hingga tantangan transformasi digital. Berbagai persoalan tersebut membutuhkan pendekatan kolaboratif dan komitmen bersama dari seluruh negara anggota ASEAN.
Salah satu isu yang mendapat perhatian adalah kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan pencemaran kabut asap lintas negara (transboundary haze pollution). Persoalan ini tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan nasional semata, melainkan membutuhkan penguatan kerja sama regional, transparansi kepemilikan korporasi, pengawasan terhadap aktivitas usaha, serta penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Selain persoalan lingkungan, perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan ekonomi digital juga menjadi tantangan sekaligus peluang bagi kawasan ASEAN. Pemanfaatan teknologi perlu diimbangi dengan tata kelola yang bertanggung jawab, perlindungan data dan keamanan masyarakat, serta regulasi yang mampu mengantisipasi berbagai risiko kejahatan siber dan penipuan digital lintas negara.
Sebagai Anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi, Nila Yani memandang penguatan kerja sama regional juga memiliki relevansi langsung terhadap agenda pembangunan ekonomi Indonesia. Kolaborasi antarnegara ASEAN perlu dimanfaatkan untuk memperkuat daya saing industri, memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM, serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata yang berkelanjutan. Di sisi lain, penerimaan Timor-Leste sebagai anggota penuh AIPA menjadi perkembangan penting dalam perjalanan kerja sama parlemen di kawasan Asia Tenggara. Kehadiran anggota baru ini diharapkan semakin memperkuat solidaritas, memperluas ruang kolaborasi, dan membangun kawasan ASEAN yang lebih inklusif.
Nila Yani menegaskan pentingnya menjaga solidaritas dan sentralitas ASEAN di tengah dinamika geopolitik serta tantangan global yang semakin kompleks. Diplomasi parlemen harus terus diperkuat agar negara-negara di kawasan memiliki ruang dialog yang konstruktif dalam merumuskan solusi atas berbagai persoalan bersama. “Melalui kerja sama yang semakin erat, ASEAN diharapkan tidak hanya mampu menjaga stabilitas kawasan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan pembangunan yang inklusif, melindungi lingkungan, serta memastikan kemajuan teknologi memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat,” pungkas Mbak Nila sapaan akrabnya, Kamis (19/11/2026). (lim/Red)
