SabdaNews.com – Kesenjangan akses pendidikan sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) di Kota Surabaya masih kerap terjadi. Sejumlah kawasan padat penduduk dinilai belum terlayani sekolah negeri secara memadai, meski berada di wilayah perkotaan bahkan ibu kota provinsi Jawa Timur.
Pernyataan ini disampaiakn ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf disela menggelar serap aspirasi (reses) bersama warga Kota Surabaya, di Sekertariat DPC PKB Surabaya, Senin (9/2/2026) malam.
Hal itu diperkuat laporan masyarakat saat reses yang berlangsung gayeng tersebut. Semisal laporan masyarakat kawasan Dukuh Pakis Surabaya yang dikelilingi bangunan bertingkat, namun tidak ada keberadaan SMA/SMK Negeri di daerah tersebut.
“Disini kita seakan-akan hidup di tengah kota tetapi tidak ada SMA-nya. Akhirnya kalau mau menempuh pendidikan SMA/SMK ya harus di tempat lain dan jauh dari kawasan Dukuh Pakis. Apalagi kondsisi jalan raya sangat ramai sehingga para orang tua khawatir dengan anak-anak mereka karena sekolahnya menjadi terganggu,” ujar politikus asal PKB.
Menurut Musyafak keterbatasan lahan menjadi kendala utama dalam penambahan unit sekolah baru di Surabaya. Dirinya menyebut, tidak sedikit pengembang perumahan yang enggan menyerahkan fasilitas umum (fasum) untuk kepentingan pendidikan.
“Rata-rata pengembang itu mereka menyerahkan Fasum yang 40 persen dari layout. Itu jarang dia mau ditempati sekolah, kuburan atau makam,” beber pria asal Surabaya.
Musyafak menambahkan, para pengembang perumahan cenderung memberikan lahan fasum yang menguntungkan mereka secara komersial, namun keberatan jika lahan tersebut digunakan untuk sekolah karena dianggap mengganggu akses penghuni perumahan .
“Akhirnya tidak direncanakan di situ itu untuk dibuat SMA atau SMK. Padahal di dalam Dukuh Pakis yang banyak gedung pencakar langit itu banyak masyarakat yang sangat-sangat membutuhkan sekolah,” ucapnya.
Selain persoalan lahan, lanjut Musyafak persoalan keuangan (anggaran) yang dihadapi Pemprov Jatim juga menjadi kendala dalam pembangunan SMA/SMK baru di Surabaya. Bahkan pada tahun anggaran 2026 terdapat penyesuaian dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang berdampak signifikan terhadap kekuatan APBD Jatim.
“Sekarang pendapatan dari provinsi ini juga dipangkas banyak. Dari pemerintah pusat saja dipangkas hingga Rp2,8 triliun,” beber mantan ketua DPRD Kota Surabaya ini.
Lebih jauh Ketua DPC PKB Kota Surabaya ini menambahkan, bahwa perubahan skema (opsen) bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor juga cukup mengurangi porsi pendapatan ke provinsi.
“Dulu kita 60 persen, kabupaten/kota 40 persen. Sekarang dibalik, provinsi 40 persen dan kabupaten/kota 60 persen. Itu saja sudah berkurang banyak,” dalih Musyafak
Di sisi lain, peralihan masyarakat ke kendaraan listrik turut berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur yang selama ini bertumpu pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
“Terus banyaknya kendaraan yang pakai tenaga listrik, itu pajaknya sangat kecil. Itu akan berdampak, padahal andalan Provinsi itu PAD-nya ya dari situ,” ungkap Musyafak.
Meski demikian, Musyafak menegaskan keterbatasan fasum tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pembangunan sekolah SMA/SMK baru di Surabaya.
“Kita akan coba mencari masukan dari Pemerintah Kota. Apakah dia masih punya Fasum di wilayah yang membutuhkan tambahan sekolahan itu? Kalau enggak ada, ya harus beli,” tegasnya.
“Pendidikan adalah kebutuhan dasar bagi rakyat sekaligus menjadi modal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Makanya pendidikannya harus digenjot. Kalau ingin masyarakatnya maju, pendidikan menjadi tolak ukur utama. Itu di negara manapun,” pungkas Musyafak (pun)
