SabdaNews.com – Debat Publik Pilgub Jatim 2024 Kedua yang digelar KPU Jatim di Grand City Mall Surabaya pada Minggu (3/11/2024) malam berlangsung menarik dan lebih hidup. Pasalnya, tema yang diangkat adalah menyangkut tata kelola pemerintahan yang efektif dan inovatif, serta pelayanan publik yang inklusif untuk keadilan masyarakat Jatim.
Tak ayal, kedua paslon penantang yakni pasangan nomor urut 01, Luluk-Lukman (Luman) dan pasangan nomor urut 03, Tri Rismaharini -Gus Hans langsung tancap gas berusaha menyerang paslon petahana 02, Khofifah-Emil dengan pernyataan kritis dan pertanyaan yang menohok.
Pada segmen I terkait penyampaian visi dan misi, paslon petahana kebagian pertama memaparkan tentang kemajuan Jatim selama 5 tahun terakhir itu nyata adanya. Dicontohkan Cagub Khofifah, realisasi investasi tahun 2023 tembus Rp.145,1 Triliun. Kemudian pertumbuhan inklusif sehingga tingkat pengangguran terbuka (TPT) lebih rendah dari rata-rata nasional.
“Kerja keras, kerja ikhlas dan sinergitas dengan seluruh elemen itu akhirnya membawa Pemprov Jatim mendapatkan 7038 penghargaan baik regional, nasional maupun internasional. InsyaAllah kemajuan Jatim itu nyata adanya,” ungkap Khofifah.
Cawagub Emil Elestianto Dardak menambahkan bahwa Gubernur Khofiah Indar Parawansa juga menjadi satu satunya gubernur di Indonesia yang berhasil mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden RI karena tata kelola pemerintahannya dinilai terbaik.
“Itu artinya beliau (Khofifah,red) adalah gubernur terbaik se Indonesiadi tahun 2024,” tegas wagub Jatim periode 2019-2024.
Giliran paslon nomor urut 03, Risma-Gus Hans menyatakan bahwa birokrasi pemerintahan yang baik (good governance) itu harus transparan dan akuntabel serta partisipatoris. Sehingga layanan publiknya harus mudah diakses hingga tingkat kelurahan/desa, kecamatan dan kabupaten/kota.
“Layanan publik itu menggunakan teknologi informasi sehingga bisa dijangkau seluruh masyarakat,” harap Risma sapaan akrabnya.
Sedangkan menyangkut akuntability, kata Risma haruslah bisa dipastikan waktu dan biayanya. Begitu juga terkait pengelolaan keuangan, masyarakat harus dilibatkan mulai dari penyusunan anggaran hingga pengawasan kebijakan tersebut masyarakay juga ikut serta karena dilibatkan,” jelas Cagub Tri Rismaharini.
Senada Cawagub 03, Gus Hans menambahkan bahwa prinsip tata kelola birokrasi yang baik itu adalah: Yassir wala Tuassir (Permudah dan Jangan Dipersulit). Kemudian tingkatkan insentif aparat sesuai dengan merit sistem agar ASN bisa bekerja dengan baik sesuai dengan kapasitasnya.
“Sharing to other itu juga diperlukan sehingga sebagian kewenangan Gubernur Jatim juga bisa diberikan kepada kabupaten/kota maupun desa kalau memang mereka bisa. Birokrasi itu bukan untuk menyulitkan tapi harus dipermudah untuk layanan masyarakat. Itu bisa dilakukan kalau kita punya jiwa yang resik, resik dan resik,” beber Zahrul Ahar Asumta nama lengkapnya.
Sebaliknya, Cagub 02 Luluk Nur Hamidah begitu kebagian kesempatan menyampaikan visi dan misi langsung ngegas dengan mengatakan, bahwa tantangan pemerintah Indonesia bersama negara neraga lain di dunia ke depan itu sangat serius. Mengingat, pada 2030 Indonesia juga ikut mensukseskan MDGs.
“Itu artinya pemerintah provinsi ke depan juga punya tugas supaya tidak ada lagi orang miskin dan kelaparan. Zero hunger and zero poor, kemudian pendidikan tuntas dan berkualitas, ” jelasnya.
Ironisnya data mengungkap, kata Luluk masih ada 19,2 % setara 2,1 juta lebih rumah tangga di Jatim yang tidak memiliki jamban sehat. Bahkan indeks kualitas lingkungan hidup di Jatim juga masih rendah karena Jatim menempati peringkat ke 21 dari seluruh provinsi di Indonesia.
“Tata kelola pemerintahan yang baik dibutuhkan Jatim itu adalah kepemimpinan yang solutif, adaptif, cerdas, transparan dan transormatif, juga kompeten dan anti korupsi. Apalah artinya penghargaan jika rakyat kita masih miskin, ngurus KTP juga susah, ngurus BPJS juga susah. Apalagi ngurus izin belum pasti kapan selesai dan berapa yang harus dibayarkan,” dalih mantan anggota DPR RI ini.
Ditambahkan Luluk, data ICW 2023 juga mengungkap bahwa kasus korupsi terbanyak di Indonesia itu ada di Jatim. Inilah realitas yang harus kita tuntaskan, kita harus bisa menghadirkan sebuah birokrasi yang baru, birokrasi yang memecahkan masalah bukan menjadi masalah, birokrasi yang mengurus bukan menjadi urusan.
“Kalau bapak ibu percaya, Luluk dan Lukman memimpin Jatim kita pastikan tak ada lagi kantor pemerintahan yang digeladah KPK. Dan tidak ada kepala dinas yang dijadikan Tersangka. Bersama Luluk dan Lukman 100 persen, Jawa Timur pasti nomor 1,” tegasnya.
Pada sesi kedua lebih menarik lagi karena seluruh cagub disuruh memilih satu pertanyaan dari tim panelis untuk dijawab dan ditanggapi cagub yang lain. Cagub Tri Rismaharini yang mendapat giliran pertama mendapat pertanyaan seputar wilayah perairan 2 mil dari bibir pantai menjadi kewenangan provinsi.
Ironisnya, untuk perijinan menjadi kewenangan pusat sehingga para nelayan tangkap yang menggunakan kapal diatas 30 GT dikenai biaya membayar atas hasil tangkapan ikan. Akibatnya, tingkat kesejahteraan nelayan di Jatim tak kunjung meningkat.
Mantan Wali Kota Surabaya itu menegaskan jika dirinya mendapat amanah menjadi Gubernur Jatim tak akan menarik PNBP ke nelayan. “Kalau perlu PNBP dibayari Pemda sebagai bentuk insentif supaya mereka bisa keluar dari kemiskinan.
“Mana mungkin ikan pergi diatur jalannya. Kalau kami diberi manah memimpin Jatim maka nelayan akan kami beri insentif supaya mereka keluar dari kemiskinan,” dalih Tri Rismaharini.
Cagub nomor urut 02 Khofifah memberikan tanggapan, bahwa pihaknya sudah kordinasi dengan Menko Marves, Menko Perekonomian dan KKP lebih dari lima kali. Dia mengakui
ada dispiud itu juga terjadi antar instansi di pemerintah pusat sehingga perlu disingkronkan.
Sedangkan yang bisa dilakukan provinsi, lanjut Khofifah adalah melalui proses pemilahan.”Misalnya kapal nelayan besar diatas 30 GT harus memberikan subsidi silang pada kapal nelayan dibawah 30 GT sehingga ada perlindungan,” tegas ketum PP Muslimat NU ini.
Senada cagub nomor urut 01, Luluk Nur Hamidah juga memberikan tanggapan. Menurut politikus PKB, Kementerian KKP itu mitra dirinya saat di DPR. “Nelayan punya kapal dibawah 30 GT perlu direvisi aturannya. Dan siapa yang menarik dan menikmati PNBP perlu negosiasi ulang
“Sudah sepatutnya diberikan ke provinsi karena yang menaungi dan membina para nelayan itu adalah pemerintah provinsi,” tegasnya.
Tri Rismaharini kembali menegaskan bahwa kesejateraan nelayan dan petani itu lebih utama, dibandingkan harus menarik pajak kepada mereka. Karenanya provinsi akan membayar ke pusat kalau memang dibutuhkan sebab nilainya juga sangat kecil.
“Apa salahnya kita memberikan insentif kepada nelayan supaya hidupnya bisa lebih sejahtera dan lebih baik lagi,” tegas perempuan bersuara lantang ini.
Pada giliran paslon 01 mendapat pertanyaan seputar era reformasi upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepatisme belum memuaskan. Bahkan di birokrasi muncul istilah Ordal (orang dalam supaya dapat proyek atau jadi pegawai). Lantas kebijakan seperti apa untuk mengatasi masalah tersebut?
Cagub Luluk dengan lugas menjawab, bahwa esensi birokrasi itu melayani dan bebas korupsi. Oleh karena itu untuk memastikan birokrasi di Jatim tidak ada KKN maka diperlukan digitalisasi dan kita tak boleh ada alergi kritik, saran dan masukan dari masyarakat.
“Dengan begitu kita bisa lakukan pengawasan internal dan partisipasi masyarakat untuk cegah nepotisme yang bisa saja terjadi melalui orang-orang dalam,” jelasnya.
Tri Risma juga memberikan tanggapan. Menurutnya pada tahun 2002 saat masih berdinas di Pemkot Surabaya, dia menciptakan elektronik proforment dan e budgeting pertama di Indonesia yang kemudian 10 tahun berikutnya digunakan seluruh pemerintahan di Indonesia.
“Tata kelola pemerintahan dengan elektronik itu bisa dinikmati karena masyarakat bisa melihat secara langsung dan berpartisipasi aktif karena semuaproses itu dilakukan dengan transparan. Jadi tata kelola yang inovatif, transparan dan akuntabilitas itu jadi kunci,” bebernya.
Seolah tak mau kalah, Cagub Khofifah juga memberikan tangapan, bahwa sejak dilantik menjadi gubernur Jatim pada 2019 lalu, pihaknya langsung mencanangkan Program Jatim Cettar. Kemudian
dibreakdown menjadi SPBE berbasis elektronik sehingga Jatim mendapat penghargaan dari KemenPAN RB satu-satu provinsi di Indonesia.
“Ini menjadi penting bagaimana transparansi dan digital ekosistem sistem dilakukan baik dalam rekrutment BUMD, rekrutmen di setiap kepala dinas, UPT dan seterusnya. Makanya, meritokrasi kita juga mendapat nilai sangat tinggi. Oleh karena itu assesmen yang kita lakukan sesunguhnya sudah kita lakukan secara transparan lewat digital ekosistem sehingga kita mendapat penghargaan terbanyak dari BKN,” bebernya.
Tanggapan dari cagub 01 justru lebih menarik karena memberikan sanjungan kepada Risma yang telah mengafirmasi digital sistem. Sebaliknya, tanggapan dari Khofifah justru dimentahkan karena dinilai sedikit paradok.
“Semua sistem berbasis elektronik yang ada di Jatim tidak membebaskan Jatim sebagai provinsi dengan kasus korupsi sangat banyak. Itu artinya tidak efektif, tidak efisien dan tidak transparan apa yang dijalankan,” dalih Luluk Nur Hamidah.
Giliran Cagub Khofifah memilih pertanyaan dari panelis terkait persoalan penyelenggaraan SMK adalah kurangnya relevansi antara program keahlian SMK dengan sumber daya keunggulan maupun kebutuhan dunia usaha dan industri. Inovasi tata kelola seperti apakah yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut?
Dengan lugas mantan Mensos RI itupun menyatakan bahwa solusi bersama yang dilakukan adalah melalui teaching industri bekerjasama dengan berbagai industri strategis. Bahkan menjalin kerjasama dengan beberapa negara sehingga terbentuk
Kampung Jepang karena menyiapkan alumninya menjadi nahkoda di kapal pelayaran ke Jepang.
Selain itu, kata Khofifah pihaknya membangun link and match yang tak sederhana karena dalam periode 5 tahun ini magangnya dilakukan selama 5 bulan atau hampir 1 semester. Harapannya, bisa terbentuk ekosistem, kepemimpinan dan team work yang sudah beradaptasi dengan dunia kerja
“Pada posisi seperti inilah, kami berharap spesifikasi peranan yang mereka persiapkan akan berseiring dengan komunitas dimana mereka akan bekerja pada akhirnya. Teachin industri sudah bisa kita lakukan di beberapa SMK di Jatim sehingga diharapkan bisa menurunkan angka pengangguran yang menjadi lulusan SMK SMK di Jatim,” jelasnya.
Kendati sudah dijelaskan cukup detail, namun tanggapan Cagub 01 tetap konsisten ngegas. Menurut Luluk kondisi ini agal paradok sebab penyumbang terbesar ngka pengangguran itu berasal dari lulusan SMK. Itu artinya tidak ada perencanaan yang sangat matang yang berbasis study analisis yang mendalam erkait dengan kebutuhan industri, daya dukung serta ekosistem dimana SMK itu didirikan.
“Kalau Luman jadi gubernur, kita akan merekrut dewan pakar untuk menyusun kurikulum bersama sama dengan pemerintah dan scouth, agar bisa menghasilkan kurikulum yang dibutuhkan. Lalu dilakukan sertifikasi keterampilan dan dukungan inkubasi bisnis kepada lulusan SMK,” tegas Luluk.
“Termasuk rintisan program kampung Jepang dari Menaker Ida Fauziah. Dan kita akan ikutkan anak anak di Jatim dengan program program lain yang terbaik sesuai dengan Link And Match kebutuhan dunia industri maupun dengan kerjasama internasional,” imbuhnya.
Tri Rismaharini Cagub nomor urut 03 (ft/fathis)
Sementara Tri Rismaharini menyatakan tanggapan yang sedikit berbeda. Menurutnya, kita perlu melihat data bahwa lulusan SMK Swasta menjadi penyumbang terbanyak angka pengangguran. Itu terjadi karena mereka tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk uji lab dan lain sebagainya.
“Karena itu saat Tuhan mempercayai kami maka kita tidak pernah membedakan SMK negeri dan SMK swasta maupun SMK di pesantren,” terangnya.
Pemicu masalah kedua adalah bukan Link and Match karena SMK itu dikelola dengan sistem BLUD. “Mana mungkin sekolah mencari uang untuk menghidupi pendidikan itu. Karena pendidikan itu adalah wajiban negara. Jadi pemerintah harus membiayai itu semua,” harap Tri Rismaharini.
Berikutnya solusi ketiga adalah kerjasama dengan negara negara luar negeri seperti Jepang maupun Korea untuk memenuhi kebutuhan perawat disana.
Tanggapan balik dari Khofifah menyatakan bahwa hal ini penting untuk disingkronikan antara data BPD dengan Kemendikbud terkait perbedaan orang dinamakan menganggur dan bekerja. Mengingat, di era saat ini banyak anak-anak muda yang bekerja secara mandiri daripada ikut assosiasi tertentu..
“Inilah sebenarnya yang disebut era gig ekonomi, era dunia saat ini adalah gig ekonomi. Mereka ingin kontrak kontrak jangka pendek ukan kontrak jangka panjang,” beber Khofifah Indar Parawansa.
“Sedangkan terkait BLUD, di Jawa Timur sudah ada 67 SMK berstatus BLUD karena mereka sudah bisa menghasilkan income maka kemudian mereka masuk pada BLUD,” imbuhnya mengakhiri jawaban lantaran waktunya sudah habis dan sehingga diingatkan oleh pembawa acara debat. (pun)
