SabdaNews.com – Calon Gubernur Jatim, Luluk Nur Hamidah menyoroti isu sensitif tentang Bantuan Sosial yang Berkeadilan dengan mengajukan pertanyaan kepada Paslon nomor urut 3, Tri Rismaharini, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Sosial. Namun, baik Risma maupun paslon lainnya, Khofifah, menghindari untuk menjawab langsung topik yang diangkat oleh Luluk pada Debat Pilgub Jawa Timur Putaran Kedua yang digelar di Grand City Convention Surabaya, Minggu (3/11/2024) malam.
Luluk mempertanyakan keadilan penerima bantuan sosial, mengingat data penerima yang tidak sinkron sering menyebabkan ketidakadilan di lapangan. Dia menanyakan langkah konkret yang akan diambil Risma dalam menangani isu ini.
“Ibu Risma ini memiliki pengalaman sebagai Menteri Sosial, tetapi saya masih sering mendengar persoalan terkait keadilan penerima bantuan. Karena pernah ada satu masa ketika data itu dikembalikan kepada data lama, sementara data dari desa yang lebih baru sudah ada, Apa langkah terbaik yang harus ibu lakukan untuk keadilan penerima bansos ini? ,” ungkap Luluk dalam pertanyaannya.
Namun, Risma hanya menyinggung skor penilaian dari KPK terkait data bansos yang dicapai saat dia menjabat, tanpa merespons isu ketidaksinkronan data penerima bantuan.
“Ya, saat saya menjadi Menteri Sosial, untuk data bantuan sosial kami mendapat nilai 100 dan 98 dari KPK,” ujar Risma, yang kemudian mengalihkan perhatian dengan membahas mitigasi bencana, topik yang masih relevan dengan tema namun tak relevan dengan inti pertanyaan Luluk.
Tanggapan serupa juga diberikan oleh Khofifah yang memilih membahas inovasi mitigasi melalui metode aeroseeding, tanpa menyinggung masalah data penerima bansos yang menjadi fokus pertanyaan Luluk.
Luluk kemudian memberikan tanggapan langsung mengenai kondisi ketidakadilan distribusi bansos yang ia temukan di lapangan.
“Persoalan mengenai bansos dan bantuan bencana ini masih sangat _complicated_ sampai sekarang. Saya ketemu beberapa kepala desa, mereka bercerita bahwa pada saat bansos harus dibagi, mereka terpaksa minggir dari desa agar tidak dikeroyok oleh warganya, karena ketidaksinkronan data penerima,” jelas Luluk, menyoroti ketimpangan yang dialami oleh warga.
DiIa pun menawarkan solusi konkret berupa penerapan sistem Satu Data atau ‘One Data’ Jawa Timur yang langsung bersumber dari desa.
“Maka kita akan benar-benar menggunakan data yang berbasis langsung dari desa untuk mendapatkan akurasi dan kevalidan data, sehingga siapa yang paling berhak menerima bisa tercapai, dan di situlah keadilan terjadi,” pungkas Luluk.
Luluk berharap dapat membawa solusi yang benar-benar berkeadilan dan langsung menjawab kebutuhan rakyat di Jawa Timur. (tis)
