SabdaNews.com – Pemangkasan tarif impor untuk produk Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump diyakini akan mendongkrak ekonomi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sebab mereka tidak terhambat dengan Tarif impor AS saat go global.
Bendahara DPTW PKS Jatim, Lilik Hendarwati mengatakan, meski impor dipangkas, tentu ada tantangan bagi Indonesia. Disisi lain, peluang bagi UMKM untuk go global terbuka lebar. Mengingat, AS selama ini menjadi pasar ekspor yang cukup menjanjikan bagi Indonesia.
“Sebagai wakil rakyat di Jawa Timur, saya melihat ini sebagai momen penting untuk mendorong pelaku usaha, khususnya UMKM agar mampu meningkatkan kualitas produk dan berani menembus pasar ekspor,” ucap, Jumat (18/7/2025).
Wanita yang duduk sebagai Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur itu menegaskan, hal terpenting adalah adanya regulasi untuk memberikan injeksi bagi para pelaku usaha. Pemerintah juga harus campur tangan lebih dalam, demi mendukung UMKM untuk menangkap peluang menembus pasar ekspor.
“Pemerintah daerah perlu bersinergi dengan pusat dalam memberikan dukungan teknis, akses pembiayaan, dan pendampingan agar produk-produk lokal kita bisa bersaing dan masuk ke pasar internasional, termasuk Amerika Serikat,” pinta Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim itu.
Sementara tantangannya, Lilik menyebut Indonesia akan dibanjiri produk asing yang lebih murah. Terutama dari AS. Mengingat, Indonesia menjadi pasar bebas untuk barang-barang asal AS.
“Indonesia bebaskan tarif dan hambatan non tarif bagi produk ekspor AS ke Indonesia,” jelasnya.
Indonesia harus waspada dengan pembebasan tarif impor barang dari AS, karena kebijakan tersebut bisa membuat pasar dalam negeri. Untuk itu, pemerintah harus melindungi industri dalam negeri yang strategis, khususnya sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja di daerah.
Lilik meminta pemerintah untuk menyiapkan langkah strategis untuk melindungi dampak kebijakan Donald Trump. Pertama, dia mendorong diadakannya pelatihan ekspor bagi UMKM lokal.
Kedua, mendesak sinergi kementerian dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi perindustrian-perdagangan, koperasi, dan lain-lain, untuk membuka akses pasar luar negeri.
Ketiga, Lilik mengusulkan kebijakan proteksi selektif bagi sektor lokal yang rentan terdampak. Ia menekankan pentingnya poin ketiga ini bagi keberlangsungan produk Indonesia dalam menghadapi persaingan di pasar lokal. Mengingat pasar lokal butuh intervensi dari pemerintah.
“Itu yang perlu menjadi perhatian pemerintah menurut saya sekarang ini dalam menghadapi strategi AS tersebut. Jadi misal begini, untuk kaitan dengan sektor tekstil dan konveksi, proteksi selektif bisa dengan mewajibkan sekolah dan instansi beli seragam dari konveksi lokal,” tuturnya.
Selain itu, pada sektor tekstil tersebut, proteksi juga bisa dilakukan dengan pemberian subsidi benang atau kain dari produsen lokal untuk UMKM. Kemudian, insentif pajak daerah atau kemudahan izin bagi rumah produksi garmen.
Pemerintah juga perlu menggencarkan kampanye beli pakaian lokal melalui OPD yang membidangi perdagangan dan koperasi. “Karena bisa jadi dengan kebijakkan itu produk garmen/tekstil impor dari AS dan mitra dagangnya bisa masuk lebih murah,” lanjutnya.
Hal serupa juga perlu menjadi perhatian pada sektor lain. Pada industri makanan dan minuman misalnya, bisa jadi juga turut terancam karena kalah saing dengan harga komoditas dari luar negeri yang makin murah di pasar lokal.
“Misal perlu adanya zonasi produk pangan 70 persen lapak di pasar berisi produk lokal,” sambung Lilik.
Terkait hal ini, ia juga mengulas rencana pembentukan BUMD pangan di Jatim. Menurutnya, rencana tersebut perlu optimalisasi perencanaan, untuk menyerap produk-produk petani lokal dan kemudian dijual ke pasar.
“Saya kira banyak contoh sektor lain yg memang perlu diproteksi. Juga semangat untuk sosialisasi masif lebih cinta produk dalam negeri dibanding produk luar yang bisa mengancam matinya produsen atau penghasil di segala bidang,” pungkasnya. (pun)
