SabdaNews.com – Komisi E DPRD Jatim meminta Pemprov untuk memperhatikan dan membenahi tempat Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Rehabilitasi Sosial Bina Laras milik Dinsos Provinsi di Kabupaten Kediri.
Pernyataan itu disampaikan oleh Anggota Komisi E DPRD Jatim, Basuki Babbusalam usai melakukan sidak dan kunjungan ke UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kabupaten Kediri, Selasa (26/9/2023) kemarin.
Menurut politikus asal PAN, pembenahan panti atau UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras perlu dilakukan, karena UPT tersebut melayani dan menerima pasien Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) dari 21 kabupaten/kota.
“Tetapi kita menyadari saat ini rasa keberpihakan pemprov untuk melakukan pembehan jauh dari harapan, dan UPT rehabilitasi ini hanya sebatas tempat penampungan saja,” kata Basuki Babussalam.
“Padahal kami, ingin tempat UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras ini menjadi ruang yang berkelanjutan mulai sistem penerimaannya, proses pengebotan, proses penyembuhannya. Bahkan perlu dikaryakan,” jelasnya.
Maka itu, pihaknya meminta kepada Bappeda Jatim membuat masterplan yang baik untuk segera melakukan pembenahan panti atau UPT tersebut. Ingat UPT ini merupakan bagian wajah dari Jatim. Kalau para ODGJ ini berkeliaran di jalan – jalan nanti yang disalahkan Jatim lagi.
“Oleh karena itu, kita dorong agar Bappeda untuk serius melakukan pembenahan mulai saitplanya hingga anggaran panti atau UPT rehabilitasi Sosial Bina Laras di Kediri. Pembenahan ini tidak mahal, kami harap pemerintah peduli terhadap para ODGJ tersebut,” ujar calon anggota DPR RI dari PAN dapil Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, dan Magetan.
Sementara itu, Anggota Komisi E lainnya, Mukiyarti mengatakan, perlu peningkatan sarana prasarana yang berada di UPT ini. “Beberapa asrama sudah rusak berat,” kata politisi asal fraksi PKB DPRD Jatim ini.
Tidak hanya itu, ia juga menemukan kondisi ruangan yang sudah melebihi kapasitas, sehingga antar ODGJ sangat rentan berkelahi. “Paling tidak itu terkait keamanan warganya yang harus diutamakan,” pungkasnya.
