SabdaNews.com – Komisi E DPRD Jatim mendorong dan meminta Dinas Sosial Provinsi Jatim untuk terus meningkatkan kerjasama kembali dengan kementerian sosial untuk penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada di Jatim.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Artono usai melakukan kunjungan ke Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra Mahatmiya Kementerian Sosial di Bali, Jumat (4/8/2023).
“Usai melihat dan mendengarkan, serta melakukan kunjungan di sentra netra Mahatmiya milik kementerian sosial ini ada banyak program yang bisa dikerjasamakan dengan UPT milik Dinsos untuk penanganan PPKS di Jatim kedepannya,” ujar politikus PKS.
Dijelaskan, Artono bahwa saat ini masih banyak di luar para penyandang disabilitas dan para geladanganv yang belum tertangani. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran dari dinsos, serta kurang adanya koordinasi yang baik antara kabuapaten, provinsi dan pusat. Sehingga mereka berkeliaran ada di jalan – jalan alias menjadi geladangan atau pengemis.
“Ini harus segera ditindaklanjutin oleh Dinsos Jatim. Kita lihat sentra netra Mahatmiya ada pelatihan – pelatihan para penyandang disabilitas, seperti bisnis, pelatihan UMKM, dan pelatihan lainnya. Ini saya melihat programnya bagus untuk dikembangkan di 29 UPT Dinsos Jatim,” harap Artono.
Terkait anggaran penanganan sosial di Jatim, kata Artono selama ini masih untuk sarana perbaikan prasarana gedung UPT di Dinsos Jatim yang sudah rusak. Sementara itu untuk penanganan PPKS di Jatim alangkah baiknya dikerjasamakan dengan UPT milik Kemensos.
“Sekali lagi, dengan kedatangan komisi E DPRD Jatim ke sentra netra Mahatmiya bisa menjadi inspirasi untuk memperbaiki lagi penanganan PPKS di Jatim oleh Dinsos dan UPTnya,” imbuhnya.
Sementara itu Kadisnsos Jatim, Restu Novi Widiani mengaku terima kasih atas masukan dari Komisi E DPRD Jatim. Kedepannya Dinsos Jatim dan UPT akan meningkatkan sinergitas dan kerjasama dengan Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra Mahatmiya.
“Dinsos, dan Balai Rehabilitas sosial Netra Mahatmiya ini kan sama – sama penanganannya untuk kesejahteraan penyandang disabilitas. Dimana untuk di Jatim memiliki program Jatim Sosial Care di pusat ada respon khusus kasus bagi penyandang disabilitas,” jelasnya.
Lebih lanjut Restu menjelaskan saat ini Balai Rehabilitas Netra Mahatmiya jangkuannya luas untuk penanganan kasus bagi disabilitas seperti yang dilakukan di Lumajang, Jember, Situbondo dan Bondowoso.
Oleh karena itu UPT dinsos di sekitar wilayah tersebut perlu melakukan sinergitas dan assement dengan pihak balai Netra Mahatmiya.
“Kami akan turunkan TKSK ke daerah tersebut untuk membantu penyelesaian PPKS. Apabila para PPKS ini bisa dilakukan pembinaan dan pelatihan di UPT kami, maka pihak dinsos akan melakukan secara maksimal. Namun apabila PPKS ingin pelatihan dan pembinaan ke balai Netra Mahatmiya maka Dinsos Jatim siap bersinergi,” tegas Restu didampingi para kepala UPT Dinsos Jatim.
Seperti diketahui, kunjungan ke balai Netra Mahatmiya dan juga ke DPRD Provinsi Bali dilaksanakan pada Rabu (3/8) – Sabtu (5/8) dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Artono serta anggota komisi E DPRD Jatim lainnya seperti Kodrat Sunyoto, Hartoyo, Suwandi Firdaus, Matur Husyairi, M. Rosydi, Adam Rusydi, Zeneye, Aida Fitria, dan Umi Zahrok. Serta Kadisnsos Jatim, Restu Novi Widiani dan kepala UPT milik Dinsos Jatim. (pun)
