SabdaNews.com – Komisi C DPRD Jawa Timur mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui potensi yang dimiliki. Pertama, dari optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan optimalisasi sset milik Pemprov Jatim.
Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi C DPRD Jatim Pranaya Yudha Mahardika, Kamis (31/7/2025). Menurutnya, Pemprov Jatim memiliki 4667 aset yang tersebar mulai perkotaan hingga hutan di Jatim.
“Dari jumlah itu baru 1086 aset yang tersertifikasi. Meski demikian dari jumlah yang tersertifikasi itu belum semuanya berfungsi optimal,” katanya.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini mengatakan jika dari aset yang sudah tersertifikasi ini berjalan optimal, sehingga bisa menghasilkan PAD Rp58,2 Triliun.
“Hanya saja jika dilihat tahun kemarin PAD-nya baru Rp17 miliar. Ini karena aset yang berfungsi baru puluhan saja,” ungkap Pranaya Yudha.
Ia mendorong agar pemerintah bisa memanfaatkan aset ini dari sisi ekonomi untuk meningkatkan PAD. Selain itu aset juga harus didata lengkap dan harus ada roadmap yang jelas.
“Harus diakui masih banyak aset pemprov yang terbengkalai. Untuk optimalisasi ini tentu tidak mungkin menunggu sertifikasi dulu. Artinya, sembari mengurus sertifikasi bisa dilakukan penawaran kepada investor,” jelas Pranaya.
Menurut Pranaya ada kendala dalam penanganan aset di Jatim. Misalnya, ada yang sudah menghuni dari generasi ke generasi yang membuat sulit ketika pemerintah ingin menggunakan kembali aset tersebut.
Selain itu ada juga yang menghuni aset tersebut namun tidak mau setor PAD. “Kemudian proses pengurusan sertifikasi oleh BPN ini kan juga membutuhkan waktu yang lama,” kata Pranaya.
Lebih lanjut Yudha mendorong berbagai langkah Badan Pengelola Aset Keuangan Daerah (BPKAD) Jatim. Salah satunya aplikasi Siap Sewa. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah dan meningkatkan pendapatan daerah melalui penyewaan aset.
“BPKAD Jatim telah menyiapkan inventarisasi aset, kajian aset, dokumentasi video, dan aplikasi Siap Sewa untuk memfasilitasi proses penyewaan. “Program ini belum dimiliki BPKAD daerah lain,” pungkasnya. (pun)
