GRESIK, SabdaNews.com- Kementerian Agama Kabupaten Gresik melalui Satgas Halal Kemenag Gresik ikut berpartisipasi dalam kick off akselerasi pendampingan sertifikasi halal produk makanan dan minuman di 3.000 desa wisata dalam rangka mewujudkan Wajib Halal Oktober (WHO) 2024 yang dilakukan serentak se-Indonesia bertempat di kawasan wisata religi Sunan Giri. (Sabtu, 4/5/2024).
Kepala Kemenag Kab. Gresik, H. Moh. Ersat, menjelaskan bahwa program sertifikasi halal pada pelaku usaha di Desa Wisata bertujuan untuk mendorong destinasi wisata Moslem Friendly Tourism and Indonesian Moslem Travel Index. “BPJPH Kementerian Agama akan bekerjasama dengan Dinas Pariwisata merencanakan aksi sinergi Wajib Halal Oktober 2024 melalui pendampingan sertifikasi halal di 3000 Desa Wisata.” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Satgas Halal Kemenag Gresik, H. Moh Ali Faiq menjelaskan bahwa Program akselerasi sertifikasi halal didalamnya memuat program sosialisasi, edukasi, literasi, publikasi, hingga fasilitasi anggaran bagi UMKM supaya mendapatkan pelayanan sertifikasi gratis di tempat desa wisata. “Semua diperuntukkan bagi pelaku usaha, pengelola desa wisata, kelompok sadar wisata, kepala desa, dan lembaga terkait.” ujarnya.
Untuk mengawali kegiatan tersebut, Satgas Halal Kemenag diwakili bu Nelly Afroh bersama pendamping halal dari KUA kec kebomas Gresik melakukan kick off mengawali kegiatan ini di Desa Giri, Kecamatan Kebomas dimana terdapat kawasan wisata religi yang terkenal yaitu Kawasan Wisata Sunan Giri.
Kepala Desa Giri, H. Khusnul Falach menyambut baik program akselerasi ini, menurutnya dari aspek bisnis, kegiatan ini bisa meningkatkan nilai tambah dan daya saing pelaku usaha warganya Dan mereka meningkatkan tambahan pendapatan.
“Tercatat lebih dari 50 pelaku usaha yang sudah mengantongi sertifikat halal, mereka ini yang berjualan di area sekitar wisata religi Sunan Giri. Terimakasih kepada teman-teman Pendamping Produk Halal KUA Kebomas atas dedikasi dan pelayanannya kepada warga kami,” katanya.
Sebagaimana diketahui bahwa kolaborasi lintas sektoral antara BPJPH, Satgas Halal, Kemenparekraf, LP3H, PPH dan instansi terkait tentu menjadi upaya bersama untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya ekonomi kreatif pelaku UMKM, khususnya di desa wisata agar bisa memberikan pelayanan tambahan khususnya untuk makanan minuman untuk wisatawan yang akan mengunjungi desa wisata. Di samping juga untuk memberikan perlindungan konsumen agar merasa aman, nyaman dan tenang, apabila pusat kuliner yang berada di destinasi sudah mendapatkan sertifikasi halal. (dn/Red)
