MOJOKERTO.SabdaNews.com – Langkah Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang berani mengalokasikan anggaran untuk menutup tunggakan BPJS Kesehatan warganya mendapat apresiasi dari Wakil Ketua DPRD Jatim, Hidayat.
Bahkan langkah ini kata politikus Partai Gerindra layak ditiru Kota Kabupaten lain di Jatim. Pasalnya kebijakan tersebut merupakan terobosan progresif dalam memperkuat jaminan kesehatan masyarakat sekaligus dapat meringankan beban pemerintah pusat.
“Kami mengapresiasi Kab Mojokerto yang berani menyiapkan anggaran besar untuk meng-cover masyarakat yang kesulitan membayar BPJS. Ini contoh nyata bagaimana pemerintah daerah hadir dalam urusan kesehatan publik,” ujar Hidayat usai menggelar reses III tahun 2025 di Pendopo atau rumah dinas Wakil Bupati Mojokerto, Sabtu (22/11/2025).
Selain kader dan sismpatisan Partai Gerindra, turut pula hadir Wakil Bupati Mojokerto dr. Muhammad Rizal Oktavian dan bebebarapa anggota DPRD Kabupaten Mojokerto dari Fraksi Partai Gerindra serta warga sekitar.
Menurut pria asal Mojokerto, pemerintah daerah dapat berperan lebih aktif dengan mengalihkan sebagian peserta mandiri menjadi peserta yang disubsidi daerah. Mengingat, kondisi perekonomian masyarakat kurang membaik sehingga banyak yang menunggak BPJS kesehatan.
“BPJS kesehatan mandiri yang menunggak seharusnya bisa dialihkan menjadi peserta dengan subsidi pemerintah daerah. Ini langkah progresif untuk membantu masyarakat sekaligus meringankan beban pemerintah pusat,” tegas Hidayat.
Sebagaimana dikethui, Pemkab Mojokerto mengalokasikan anggaran sekitar Rp 66 miliar pada APBD 2025 untuk menanggung iuran dan tunggakan BPJS Kesehatan warga yang tidak mampu. Langkah itu sekaligus memperkuat capaian Universal Health Coverage (UHC) daerah yang kini telah menjangkau lebih dari 98 persen penduduk.
Wakil Ketua DPD Partai Gerindta Jatim ini menegaskan bahwa model kebiajakan Pemkab Mojokerto dapat direplikasi di seluruh kabupaten/kota Jatim dengan menyesuaikan kemampuan fiskal dearah masing-masing. Mengingat, penyelesaian tunggakan peserta BPJS sejatinya bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab daerah dalam menjamin akses kesehatan bagi masyarakat.
“Pemkab Mojokerto bisa menjadi percontohan bagi seluruh kabupaten/kota. Jika banyak daerah melakukan hal yang sama, cakupan layanan kesehatan akan semakin kuat dan jumlah peserta nonaktif bisa ditekan,” dalih Hidayat.
DPRD Jatim, lanjut Hidayat, siap mendorong dialog antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan pemangku kebijakan terkait untuk mengoptimalkan skema pembiayaan kesehatan daerah. Ia berharap momentum ini dapat memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas jaminan kesehatan masyarakat.
“Ini bukan semata soal menutup tunggakan, tetapi investasi jangka panjang untuk kesehatan warga. Kabupaten/kota bisa mengambil peran lebih strategis, dan Mojokerto sudah membuktikan bahwa ini bisa dilakukan,” bebernya.
Sementara itu dalam resesnya ini, Hidayat juga mengajak masyarakat dan kader Partai Gerindra di Mojokerto untuk mensukseskan program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto. Diantaranya program MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Cek Kesehatan Gratis dan masih banyak lagi.
Program-program tersebut, lanjutnya akan memberikan dampak yang luar bisa bila benar benar sukses dilakukan di Kab Mojokerto khususnya. Selain akan mencetak generasi penerus yang handal dan memiliki kemampuan intelektual luar biasa kedepannya, juga akan memberi dampak bagi perekonomian masyarakat.
“Nanti banyak orang yang akan bekerja dalam pelaksanan MBG, akan ada banyak pelaku usaha baru dengan memanfaatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Jadi ini akan memberi multilplayer efek luar biasa,” jelas Hidayat.
“Saya minta khususnya kader Partai Gerindra di Mojokerto. Mari kita sukseskan program luar biasa dari Presiden Prabowo ini yang imbasnya juga untuk kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya mengakhiri sambutan. (pun)
