SabdaNews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama DPRD Jawa Timur resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan bersama ini ditandai dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim yang berlangsung khidmat dan lancar pada Rabu (11/11/2026).
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan bahwa persetujuan bersama ini menjadi puncak dari serangkaian pembahasan yang intensif, dinamis, dan konstruktif antara pihak eksekutif dan legislatif. Proses panjang ini diawali dari penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penyampaian KUA-PPAS, hingga pembahasan Raperda APBD 2027 melalui Nota Keuangan.
Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa seluruh struktur APBD 2027 mulai dari pendapatan, belanja, hingga pembiayaan disusun secara normatif dengan berpedoman pada sejumlah regulasi dan perundang-undangan yang berlaku.
”Pembahasan APBD 2027 ini bertujuan untuk memastikan tercapainya target-target prioritas pembangunan Jawa Timur melalui kebijakan anggaran yang tepat sasaran,” ujar Khofifah di hadapan rapat paripurna.
Lebih jauh Gubernur Jatim memaparkan sembilan fokus utama pembangunan Jawa Timur pada tahun 2027. Diantaranya, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan. Memperluas lapangan kerja yang berkualitas. Memperkuat infrastruktur konektivitas antarwilayah serta intra-aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan. Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan.
Berikutnya, memperkuat akses dan mutu pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, mudah diakses, dan merata. memperkuat penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, dan partisipatif. Menjaga terwujudnya masyarakat yang harmonis dan inklusif. Menjaga kelestarian lingkungan hidup demi wujudnya pembangunan berkelanjutan.
Luruskan Data Kesehatan dan Pendidikan
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah juga memberikan klarifikasi mengenai capaian sektor kesehatan dan anggaran pendidikan agar tidak memicu kekeliruan informasi di publik. Mengingat, banyak catatan yang diberikan fraksi-fraksi di DPRD Jatim dalam laporan Pendapat Akhir terdapat kekeliruan.
Dia mencontohkant terkait capaian Cek Kesehatan Gratis (CKG), Khofifah meluruskan bahwa capaian Jatim per 6 November telah menyentuh angka 47,0%. Angka ini telah melampaui target nasional dari Kementerian Kesehatan sebesar 46%. Selain itu, angka Indikator Kesehatan Ibu dan Anak di Jatim mencatatkan rekor positif.
“Angka Kematian Ibu (AKI): Target SDGs 2030 menetapkan angka 70 per 100.000 kelahiran hidup. Namun, Jawa Timur pada tahun 2025 telah berhasil menekan AKI hingga angka 68,7 per 100.000 kelahiran hidup, yang artinya sudah melampaui target SDGs lima tahun lebih awal. Sedngkan Angka Kematian Bayi (AKB): Target SDGs menetapkan 12 per 1.000 kelahiran hidup. Capaian Jawa Timur tahun 2025 telah menembus 6,37 per 1.000 kelahiran hidup,” beber Khofifah.
Sementara di bidang pendidikan, Gubernur Khofifah meluruskan kabar mengenai alokasi anggaran fisik. Dia menegaskan alokasi anggaran fisik pendidikan Jawa Timur tidak sekadar 0,5%, melainkan mencapai 7,95% yang mencakup perbaikan dan perbaikan sarana di 723 lembaga SMA, SMK, dan SLB di seluruh Jawa Timur.
Melalui penyesuaian dari hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim, disusunlah postur final APBD Jatim 2027 sebagai berikut: Pendapatan Daerah: Rp26.545.767.000.000 (Rp26,54 Triliun). Belanja Daerah: Rp27.636.590.000.000 (Rp27,63 Triliun) sehingga terdapat Defisit sebesar Rp1.090.823.000.000. Kemudian Pembiayaan Netto sebesar Rp1.090.823.000.000 (Rp1,09 Triliun) dan SILPA Tahun Berkenaan nol rupiah.
Penyesuaian anggaran ini diperoleh salah satunya melalui efisiensi alokasi peneluaran pembiayaan dana cadangan sebesar Rp75 miliar serta efisiensi belanja pegawai yang dialihkan untuk mendukung program-program prioritas.
Sesuai ketentuan PP No. 12 Tahun 2019, draf Raperda yang disetujui bersama ini akan segera disampaikan kepada Mendagri paling lambat dalam 3 hari kerja untuk melalui proses evaluasi sebelum resmi diundangkan menjadi Peraturan Daerah.
Gubernur Khofifah menutup sambutannya dengan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Jawa Timur atas sinergi dan kolaborasi demi mengemban amanat masyarakat Jatim, sesuai tema pembangunan “Penguatan Pelayanan Dasar untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas.” (pun)
