SabdaNews.com — Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Jawa Timur resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim Tahun Anggaran 2027 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah. Kendati demikian, fraksi PAN memberikan sederet catatan kritis dan peringatan keras terkait ruang fiskal daerah yang dinilai semakin sempit hingga minimnya porsi belanja modal.
Persetujuan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Jatim, Moch. Aziz, dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Rabu (11/11/2026).
”Dengan mengucapkan Bismillahirrahmaanirrahim, Fraksi PAN DPRD Provinsi Jawa Timur menyatakan menerima dan menyetujui Raperda tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2027 menjadi Peraturan Daerah,” ujar politikus asal Madura.
Dalam penyampaian Pendapat Akhir (PA), Fraksi PAN menyoroti lima isu strategis yang menjadi tantangan besar Jatim pada 2027. Meski ekonomi Jatim tumbuh sebesar 5,84 persen pada Semester I 2026, tapi angka kemiskinan dinilai masih memprihatinkan, yakni sebesar 9,06 persen atau menyasar 3,712 juta jiwa pada Maret 2026. Selain itu, angka Rasio Gini mengalami kenaikan dari 0,359 menjadi 0,365.
”Pertumbuhan ekonomi yang tidak menurunkan ketimpangan itu belum cukup. Ditambah lagi, kapasitas eksekusi anggaran Pemprov Jatim masih menjadi alarm yang terus berulang,” tegas wakil ketua Komisi B DPRD Jatim.
Berdasarkan data per pertengahan Oktober 2026, serapan APBD Jatim baru menyentuh angka 64,05 persen. Bahkan, serapan belanja modal pada Semester I 2026 tercatat sangat minim, yaitu hanya 16,37 persen. Lambatnya pengerjaan proyek fisik seperti pembangunan RSUD dr. H. Moh. Noer Pamekasan yang baru mencapai 13,46 persen turut menjadi bukti lemahnya perencanaan dan eksekusi anggaran di tingkat OPD.
Struktur APBD 2027: Belanja Modal Tertekan
Dalam APBD TA 2027, Pendapatan Daerah disepakati sebesar Rp26,55 triliun, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp17,69 triliun, Pendapatan Transfer Rp8,83 triliun, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp28 miliar.
Sementara itu, Belanja Daerah disepakati sebesar Rp27,64 triliun. Namun, Fraksi PAN menyayangkan porsi Belanja Operasi yang mendominasi hingga 75,3 persen dan Belanja Transfer sebesar 18,3 persen. Sebaliknya, Belanja Modal yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur hanya dialokasikan sebesar 6,1 persen atau Rp1,68 triliun.
”Porsi belanja modal yang turun tajam ini sangat berisiko menekan pertumbuhan ekonomi daerah. Padahal, belanja modal inilah yang secara langsung menggerakkan sektor konstruksi, menyerap tenaga kerja, serta memberdayakan penyedia lokal,” jelas Aziz.
Atas kondisi tersebut, Fraksi PAN merekomendasikan Pemprov Jatim untuk melakukan pemangkasan (rebalancing) pada pos anggaran penunjang yang kurang mendesak, seperti biaya perjalanan dinas, rapat-rapat, dan kegiatan seremonial.
“Dialihkannya anggaran non-prioritas tersebut ke belanja modal produktif diharapkan dapat menyasar kebutuhan vital masyarakat, seperti perbaikan jalan, jaringan irigasi pertanian, air bersih, serta pemenuhan mandatory spending infrastruktur pelayanan publik sebesar 40 persen,” beber Aziz.
Selain masalah anggaran fisik, Fraksi PAN menekankan agar efisiensi anggaran tidak mengorbankan sektor-sektor esensial, seperti ketersediaan obat-obatan, layanan kesehatan dasar, perlindungan sosial bagi warga miskin, serta program penanganan anak tidak sekolah (ATS).
”Prinsipnya, efisiensi harus dimaknai sebagai peningkatan kualitas belanja (quality of spend), bukan sekadar pemotongan angka. Jangan sampai sektor layanan dasar yang menyentuh masyarakat bawah justru menjadi korban dari kekakuan struktur anggaran,” pungkas Aziz. (pun)
