Opini Publik
Oleh : Mas’ud Hakim, M.Si., M.H
SabdaNews.com-PDAM Giri Tirta Gresik, perusahaan air minum milik pemerintah daerah, kini terperangkap dalam krisis multidimensi yang mengancam keberlanjutan layanan air bersih bagi ratusan ribu pelanggan. Data internal yang diperoleh menunjukkan tingkat kebocoran air (NRW) mencapai di atas 40%, jauh di atas standar sehat 20%. Artinya, hampir separuh air yang diproduksi hilang sebelum sampai ke pelanggan. Diperparah dengan kondisi keuangan perusahaan sangat kritis. “Utang menumpuk, sementara pendapatan tidak menutup biaya operasional, ditambah dengan infrastruktur pipa banyak yang sudah tua dan rusak parah.
1. Utang Menjulang, Pelanggan Mengeluh ; Berdasarkan laporan keuangan tahun 2025, PDAM Giri Tirta menanggung utang jangka pendek dan panjang cukup fantastis. Utang ini sebagian besar berasal dari pinjaman bank untuk proyek rehabilitasi jaringan yang hasilnya belum optimal.
Sementara itu, masyarakat mengeluhkan layanan yang semakin buruk. “Air sering mati, kalau pun ada tekanan lemah. Tapi tagihan tetap datang, bahkan kadang membengkak tanpa kejelasan.
2. Ancaman Krisis Air Bersih ; Air bersih adalah kebutuhan dasar masyarakat. Giri Tirta penopang air bersih di gresik harus diselamatkan, karena menyangkut hajat hidup warga gresik, pemerintah gresik harus segera mengambil langkah strategis demi keberlangsungan pdam. PDAM Giri Tirta butuh transformasi dari dalam, perombakan jajaran direktur, modernisasi sistem, profesionalisasi manajemen dan transparansi. Tanpa reformasi total dari dalam Giri Tirta tidak akan berdampak pada kinerja perusahaan daerah yang sekarang dalam kondisi sekarat.
Krisis PDAM Giri Tirta adalah cerminan dari masalah klasik BUMD, tata kelola buruk, intervensi politik, dan ketiadaan inovasi. Nasib ratusan ribu pelanggan kini bergantung pada komitmen politik dan keberanian melakukan perubahan mendasar. Sementara itu, masyarakat gresik berharap solusi nyata sebelum kran di rumah mereka benar-benar kering. PDAM Giri Tirta harus tetap mengalir sampai jauh ke pelosok wilayah yang belum terjangkau. (Pemerhati Kebijakan Publik , Mas’ud Hakim, M.Si., M.H./Red)
