SabdaNews.com – Perhelatan Pemilu 2024 semakin dekat membuat tensi politik kian hangat. Bahkan berbagai persepsi dan opini sengaja dibentuk mempertanyakan apakah Pemilu 2024 bisa akurat atau justru cacat.
Salah satu upaya pembentukan peersepsi itu dikemas melalui diskusi publik melibatkan kaum melenial dan Gen Z yang tergabung di PMII Bela Negara UPN Surabaya digelar di Museum NU, Sabtu (9/9/2023).
Pada kesempatan itu juga dirangkai dengan pelantikan pengurus Komisariat Bela Negara masa ibadah 2023-2024. Sedangkan narasumber yang hadir adalah Abdul Ghoni Mukhlas Ni’am anggota DPRD Kota Surabaya, Agus Turcham komioner KPU Surabaya, Mubarok Muharram Dosen UNESA dan Rahmat Hidayat dari praktisi media
Abdul Ghoni mendorong kebijakan kerakyatan bisa dirasakan betul oleh warga Surabaya. Potret tersebut bisa terwujud karena para wakil rakyat bisa mendengar apa yang tidak terdengar, dan melihat apa yang tidak terlihat pemerintah.
“Berikan kesempatan kader PMII menjalankan amanat undang-undang untuk kesejahteraan rakyat. insyaAllah amanah,” kata Ghoni.
Politisi muda ini juga mengajak masyarakat untuk mengawal,membentengi dan membenahi bernegara menjadi lebih baik.
“Implementasi peran legislatif yakni legislasi, controling, dan bugeting karena itu butuh dikawal,” harap Abdul Ghoni.
Politikus asal PDI Perjuangan Kota Surabaya ini mengaku perlu mengandeng bersama rakyat untuk menjaga pemilu mendatang supaya lebih berkualitas dan bermatabat.
Sementara itu, Pakar Politik Unesa Surabaya, Dr Moch Mubarok Muharam menjelaskan untuk maju ke kursi DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, DPR RI, DPD RI, kepala daerah, bahkan presiden harus memiliki modal sosial dan modal financial.
Konsekwensi perhelatan politik ini, lanjut Mubarok saat ini tidak banyak para aktivis yang berani maju menjadi calon legislatif.
“Resiko tidak memiliki modal, membuat para aktivis memilih tidak berani maju caleg,” tegasnya.
Lebih jauh mantan ketua PMII Cabang Surabaya ini, menyampaikan pertarungan menuju kursi wakil rakyat akan semakin mahal jika masyarakat pemilih pragmatis.
Lantas apakah para aktivis gerakan mahasiswa harus terjun ke dunia politik dengan tantangan seperti itu, atau harus mencari jalur lain.
“Jumlah pemilih mendatang akan didominasi anak-anak muda, karena itu pendidikan politik harus lebih massif supaya pola pikir pragmatis bisa dikikis habis,” ungkap Mubarok.
Masih di tempat yang sama, komisioner KPU Surabaya, Agus Turcham menyebutkan, bahwa sesuai perintah undang-undang KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu.
Pemilu sistem proporsional terbuka, lanjut Agus Turcham tentu memiliki dampak positif maupun negatif. Namun itu sudah menjadi pilihan KPU bersama DPR untuk dijalankan pada pemilu 2024.
“Sampai hari ini KPU sudah mempersiapkan diri dengan baik sehingga pelaksanaan pemilu mendatang akan lebih akurat,” dalihnya.
Senada Rakhmat Hidayat Wapimred Memorandum menyebutkan, semua elemen bangsa harus bergandeng tangan bersama untuk mewujudkan Pemilu 2024 lebih berkualitas dan bermartabat. Karena itu peran media massa sebagai kontrol menjadi penting.
“Merangkul media massa itu wujud mensukseskan gelaran pesta politik lima tahunan supaya bisa terkontrol lebih baik,” pungkas mantan aktivis PMII ini. (pun)
