SabdaNews.com – Efisiensi anggaran pemerintah dari pusat hingga daerah di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menyasar hampir semua sektor, nampaknya juga berimbas pada konstelasi politik nasional. Satu diantara wacana yang muncul adalah meninjau ulang sistem pemilihan langsung untuk kepala daerah baik bupatiwalikota maupun gubernur untuk dikembalikan menjadi dipilih oleh anggota DPRD setempat agar lebih efisien
“Saya setuju dan mendukung penuh wacana pilgub dan pilkada digelar di DPRD,” ujar anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Sumarjono saat dikonfirmasi, Kamis (15/5/2025).
Menurut politikus Partai Gerindra, salah satu faktor Pilkada sebaiknya dikembalikan dipilih oleh DPRD adalah untuk efisiensi anggaran. Mengingat, sejak Pilkada langsung diberlakukan pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi terbebani harus memenuhi anggaran pilkada yang nilainya sangat besar bahkan harus mengalokasikan anggaran tersebut secara bertahap.
“Pilgub Jatim 2024 kemarin menelan anggaran Rp 845 Milyar sehingga sangat mahal sekali. Lebih baik digelar di DPRD untuk efisiensi anggaran,” kata Sumarjono..
Pertimbangan lainnya, lanjut pria asal Pasuruan, Pilkada dipilih DPRD juga tidak mengurangi marwah akan makna dari demokrasi. “Tentunya ada mekanisme yang perlu diatur kembali sehingga benar-benar menerapkan demokrasi dengan baik. Sekali lagi ini demi sebuah efisiensi anggaran,” jelas Sumajono.
Pilkada digelar di DPRD juga tidak mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi karena legislator adalah wakil rakyat dari Dapil yang mereka wakili. Di sisi lain praktek politik transaksional juga bisa dikendalikan asal dibuatkan aturan atau mekanisme yang lebih jelas dan menjunjung nilai-nilai demokrasi itu sendiri .
“Kalau pilkada di DPRD tentunya akan ada efisiensi biaya, pengurangan potensi konflik horizontal, dan peningkatan efektivitas pemerintahan. Ini yang utama,” tegas Sumarjono.
Sebagaimana diketahui bersama, Wacana sistem Pilkada langsung dikembalikan menjadi dipilih melalui DPRD pertama kali mencuat dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang kemudian disambut oleh Presiden RI, Prabowo Subiantio. Usulan ini didasarkan pada sejumlah alasan, seperti efisiensi biaya, pengurangan potensi konflik horizontal, dan peningkatan efektivitas pemerintahan. (pun)
