Jabatan Pj Wali Kota Batu sebaiknya dievaluasi Gubernur Jatim
SabdaNews.com – Munculnya protes pembelian seragam dan masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK/SLB Negeri di beberapa daerah di Jatim oleh sejumlah wali murid ditenggarai akibat Kepala Dinas Pendidikan Jatim kurang fokus dalam menjalankan tugasnya.
Karena itu, DPRD Jatim berharap Gubernur Khofifah Indar Parawansa tidak terlalu membebani Kadis Pendidikan Jatim Aries Agung Paiwae dengan merangkap sebagai Pj Wali Kota Batu. Pernyataan itu disampaikan Anggota Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo, Rabu (27/7/2023).
Menurut politikus senior Partai Golkar, dunia pendidikan membutuhkan konsentrasi penuh. Sehingga sudah selayaknya Gubernur Jatim tidak terlalu membebani Kadindik Jatim yang baru dengan merangkap sebagai Pj Wali Kota Batu.
“Saya menyampaikan usulan, agar jabatan Pj Wali Kota Batu bisa dilepas, sehingga Kadindik Jatim bisa konsentrasi mengawal urusan wajib mengelolan pendidikan di Jatim,” harap Dr Freddy Poernomo, SH, MH.
Sebagai wakil rakyat Jatim, pihaknya mengaku terusik dengan viralnya keluhan wali siswa terkait mahalnya harga seragam SMA Negeri di sejumlah daerah di Jatim.
Karena itu Freddy meminta agar Kadis Pendidikan Jatim menelusuri secara tuntas dugaan keterlibatan sejumlah oknum dalam ‘bisnis seragam sekolah’. Sehingga persoalan itu, tidak lagi muncul dalam PPBD tahun berikutnya.
“Ini menjadi persoalan yang serius, sehingga harus dituntaskan dengan serius juga,” pinta vocalis Komisi bidang Hukum dan Pemerintahan ini.
Diakui Freddy tahun ke tahun selalu muncul persoalan terkait PPDB. Apalagi sejak diterapkan sistem zonasi baik di tingkat SMP, maupun SMA/SMK.
“Padahal aturanya sudah tegas. Jika benar ada keterlibatan pihak yang bermain, kami mendesak Pemprov Jatim mengusut tuntas hal tersebut,” tegasnya.
Sebelumnya anggota DPRD Jatim Mathur Husyairi juga menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna DPRD Jatim terkait munculnya persoalan PPDB dan seragam yang beberapa tahun ini menjadi persoalan serius.
Politikus asal Bangkalan Madura itu mempertanyakan mengapa ada bisnis kain seragam di sekolah dengan dalih koperasi siswa. Mathur mengaku sangat khawatir pada orang tua siswa dengan kemampuan ekonomi yang terbatas sehingga sangat membebani wali siswa.
Ia bahkan belum lama ini kedatangan salah seorang kepala sekolah dari Surabaya. “Dia mengakui ini adalah permainan Dinas Pendidikan provinsi Jawa Timur yang sengaja ngedrop dan produsennya hanya satu,” ungkap vokalis Komisi E DPRD Jatim. (pun)
