SabdaNews.com – Kendati proses rekrutmen petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) baru berakhir pada 20 Desember mendatang. Namun KPU Jatim sudah menyiapkan diskresi jika nantinya kebutuhan sebanyak 844.000 orang KPPS tak terpenuhi.
“Kita akan evaluasi setelah tanggal 20 Desember 2023. Kalau tak terpenuhi ya kita akan merekrut dari kawan-kawan bekerjasama dengan lembaga pendidikan,” kata Ketua KPU Jatim Choirul Anam disela kegiatan Media Gathering di Surabaya, Senin (18/12/2023).
Cak Anam sapaan akrab Choirul Anam mengakui ada sedikit kendala dalam proses rekrutmen petugas KPPS di sejumlah daerah terutama terkait persyaratan surat keterangan sehat yang pengurusannya masih dikenakan biaya oleh puskesmas maupun rumah sakit.
“Ada beberapa kawan-kawan KPU Kabupaten/Kota yang sudah bersepakat untuk dengan Dinas Kesehatan atau pemerintah daerah masing-masing untuk menggratiskan. Tapi ada juga yang kemudian tetap dikenakan biaya sekitar Rp.20 ribu hingga Rp.40 ribu per orang. Ini di luar kewenangan KPU sehingga masing-masing daerah punya kebijakan untuk intervensi,” jelasnya.
Ia optimis kebutuhan petugas KPPS akan terpenuhi sebagaimana pengalaman pemilu tahun tahun sebelumnya sehingga tidak terlalu dikhawatirkan. Sebaliknya, kebutuhan surat suara Pileg dan Pilpres hingga saat ini belum terdistribusi ke gudang KPU Kabupaten/Kota karena masih proses cetak.
“Logistik pemilu seperti kotak suara, pita, segel, kabel tis, tinta dan alat coblos semua sudah 100% berada di gudang KPU kabupaten/kota. Tingga surat suara yang belum karena masih dalam proses cetak. Sebab DCT baru saja clear sehingga proses cetak baru bisa dimulai,” kata Cak Anam.
Mengingat, waktu, jumlah pemilih dan luasan wilayah Jatim, lanjut Anam, pihaknya berharap distribusi surat suara Pileg dan Pilpres paling tidak sudah sampai ke gudang KPU kabupaten/kota pada pertengahan Januari 2024.
“Masih ada proses sortir dan pelipatan surat suara sebelum logistik pemilu didistribusikan ke PPK maupun PPS. Itu juga membutuhkan waktu yang cukup panjang,” dalih mantan komisioner KPU Kota Surabaya ini.
Ia mencontohkan, di Kabupaten Sumenep terdapat 116 pulau yang harus dijangkau untuk mendistribusikan logistik pemilu. Oleh karena itu, daerah daerah terpencil dan terluar akan menjadi prioritas distribusi logistik pemilu.
“KPU Jatim juga sudah menjalin kerjasama dengan TNI AL untuk antisipasi pengiriman logistik pemilu ke daerah kepulauan jika ada kendala dengan transportasi laut maupun hambatan cuaca,” beber Cak Anam.
Setiap KPU kabupaten/kota, tambah Anam nantinya akan mendapatkan tambahan surat suara cadangan sebanyak 2000 untuk antisipasi adanya Pemilihan Suara Ulang (PSU).
Sedangkan untuk setiap TPS juga akan mendapatkan tambahan surat suara cadangan sebesar 2 persen dari jumlah DPT yang ada di TPS tersebut.
“Surat suara cadangan 2 persen itu digunakan jika ada surat suara yang rusak sebelum digunakan pemilih, atau ada tambahan pemilih dari TPS lain karena pindah coblos, dan lain sebagainya,” jelas Choirul Anam.
Masih di tempat yang sama Komisioner Devisi Pendidikan Pemilih dan Partisipaso Masyarakat KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro menjelaskan seputar ketentuan seputar pelaksanaan kampanye rapat umum dan iklan serta pemberitaan dan penyiaran kampanye pada pemilu tahun 2024.
“KPU Jatim hanya menfasilitasi model dan bentuk iklan yang diperkenankan ditayangkan di media baik cetak, televisi dan elektronik. Namun untuk bisa mendapatkan iklan kampanye silahkan rekan rekan media menghubungi langsung para peserta pemilu,” pungkas Gogot. (pun)
