SabdaNews.com – Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono dalam sambutan diskusi panel pokja wartawan Indrapura tentang BUMD Outlook 2025 yang dibacakan Kepala Biro Perekonomian Aftabuddin RZ mengatakan bahwa per hari ini kontribusi PAD dari setoran deviden atas kinerja keuangan BUMD tahun 2023 yang sudah RUPS mencapai 454 miliar atau 98 % dari target yang ditetapkan dalam APBD 2024.
“InsyaAlllah dalam bulan Juni 2024 ini akan bertambah dan realisasinya bisa melebihi target yang ditetapkan,” kata Aftabuddin, di lobby gedung DPRD Jatim, Rabu (12/6/2024).
Bahkan, pihaknya mencatat bahwa jumlah deviden yang berupa setoran PAD sejak awal pendirian sampai dengan tahun 2023 adalah sebesar 5.983.019.393.694,74. Sedangkan jumlah penyertaan modal sampai dengan tahun 2023 adalah sebesar 4.153.969.352.500,00.
“Artinya, Pemprov Jatim saat ini sudah Break Event Point (BEP),” ungkap Aftabuddin
Di sisi lain, pada 2025 pemprov Jatim menghadapi tantangan penurunan PAD sekitar 4 triliun, dampak penyesuaian bagi hasil menjadi opsen pajak pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB antara provinsi dengan kabupaten/kota sesuai UU No.1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Tentu pemprov membutuhkan subtitusi pendapatan lain atas penurunan PAD tersebut, dan salah satunya melalui optimalisasi PAD dari setoran deviden BUMD.
“Pemprov Jatim sudah mendorong BUMD untuk mengotimalkan aset-asetnya dan meningkatkan sinergitas antar BUMD maupun dengan pihak lain, sehingga BUMD bisa menjadi motor penggerak dan katalisator utama bagi pertumbuhan ekonomi di Jatim,” kata pejabat asi Aceh ini.
Di sisi lain, BUMD dihadapkan ada tantangan besar dalam menghadapi era disruptif yang ditandai dengan perubahan teknologi dan pergeseran perilaku konsumen. Namun diballik tantangan tersebut terdapat peluang bagi BUMD untuk mengembangkan diri agar menjadi lebih kompetitif.
“Ada 4 piar utama yang harus diperhatikan, yaitu peningkatan kinerja keuangan dan operasional. Pengembangan portofolio bisnis yang inovatif. Penguatan tata kellloola manajemen resiko, serta transformasi digital,” jelas Aftabuddin.
Masih di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad berharap agar diskusi panel ini bisa memberikan solusi bagi kemakmuran masyarakat Jatim. Salah satunya melalui BUMD yang mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah yang signifikan.
“Saya akui 5 tahun terakhir kinerja BUMD Jatim relatif cukup baik kendati ada persoalan Covid-19. Hal itu bisa dilihat dari sumbangsih PAD yang diberikan cenderung meningkat setiap tahunnya,” jelas politikus partai Gerindra.
BUMD Jatim yang progresnya menggeliat baru pada sektor perbankan dan migas. Sedangkan BUMD yang lain perlu terus didorong oleh DPRD Jatim namun jangan sampai tidak nyambung dengan keinginan dari gubernur (pemprov).
Gus Sadad mencontohkan, ekonomi syariah yang menjadi icon Jatim jangan hanya menjadi gimik dan paradok. Terlebih DPRD Jatim sudah berupaya keras mendorong Unit Usaha Syariah Bank Jatim dispin off menjadi Badan Usaha Syariah dengan klasifikasi Buku I melalui penambahan modal yang cukup besar.
“Perdanya sudah ada tapi tak kunjung direalisasi sehingga Jatim yang menjadi pilot project ekonomi syariah tapi belum memiliki Bank Umum Syariah milik provinsi,” ungkap anggota terpilih DPR RI ini.
“Kemajuan Jatim harus tetap kita jaga bersama-sama supaya Jatim tetap selangkah lebih maju dibanding provinsi lain di Indonesia,” imbuhnya.
Sementara itu, Kabiro Perekonomian Jatim Aftabuddin usai acara mengakui bahwa potensi yang dimiliki BUMD untuk memberikan kontribusi PAD yang signifikan untuk membantu kemandirian fiskal sangat besar. Namun hal itu tidak bisa seperti membalikkan tangan untuk menutupi pendapatan daerah yang berkurang hingga kisaran 4 triliun pada tahun 2025 mendatang.
Di sisi lain BUMD BUMD Jatim juga memiliki cukup banyak kendala. Seperti aset idle BUMD yang luar biasa tidak bisa dimanfaatkan dengan baik karena ada regulasi yang membatasi BUMD dalam memanfaatkan aset inbreng.
“Makanya dalam diskusi ini kita sepakat untuk mendorong adanya revisi terhadap PP No.54 Tahun 2017 tentang BUMD karena masalah ini bukan hanya Jatim yang mengalami tapi hampir semua BUMD di Indonesia,” tegasnya.
Selanjutnya setelah persoalan aturan yang menghambat diselesaikan, barulah kita kaji mendalam busnis plan BUMD-BUMD yang berpeluang berkembang sehingga kontribusi PAD juga bisa meningkat.
“Tadi ada wacana menjadikan Puspa Agro menjadi BUMD Pangan. Kemudian PT DABN dijadikan sebagai BUMD yang menangani transportasi bukan lagi menjadi anak perusahaan PT JGU. Begitu juga dengan anak perusahaan JGU yang menangani pengolahan limbah B3,” ungkapnya.
Diakui Afta, kontribusi BUMD Jatim terhadap APBD masih dikisaran 2% namun potensinya masih sangat besar untuk ditingkatkan. Kendalanya adalah terkait bagaimana bisa menarik investasi dan meningkatkan permodalan.
“Dalam diskusi tadi muncul pola-polanya yang bisa dilakukan seperti dengan menahan setoran PAD dari BUMD untuk didepositokan ke perbankan yang ditunjuk agar BUMD nantinya bisa meminjam dana dari bank tersebut untuk pengembangan usaha,” jelasnya.
Atau dengan mengurangi atau menjual saham mayoritas yang dimiliki pemprov
di BUMD. Namun BUMD nya tentu harus lebih dulu dikenal publik dan berkinerja baik sehingga para investor menjadi tertarik untuk membali sahamnya.
“Kami juga sepakat dan akan melakukan kajian terkait pendirian badan khusus yang menangani BUMD sehingga bisa lebih fokus pada tujuan pendirian BUMD yaitu profit oriented dan social oriented (layanan publik),” kata Aftabuddin.
Narasumber dan panelis yang turut memberikan sumbangsih pikiran dalam diskusi panel itu adalah Pranaya Yudha Mahardika (anggota Komisi C DPRD Jatim), Mirza Muttaqien (Dirut PT JGU), Budi (Dirut PT DABN), Irmon Mawardi (pakar ekonomi Unair), Airlangga Satriagung (Dirut PT PWU), Lutfil Hakim (Ketua PWI Jatim).
Turut pula hadir sejumlah anggota DRD Jatim, jurnalis dari pokja Grahadi, pokja ekonomi, pokja Indrapura, dan puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi baik negeri dan swasta yang ada di Surabaya. (pun)
