SabdaNews.com – Menunjukkan bahwa pernyataan tegas Ketua Umum terpilih, Gus Kikin, bahwa “NU bukan tempat berpolitik” merupakan sebuah deklarasi strategis untuk mengembalikan organisasi ke jalur Khittah 1926. Namun, langkah ideal ini dihadapkan pada realitas politik yang kompleks, mulai dari banyaknya kader di jabatan strategis hingga dinamika internal organisasi .
Khittah NU: Antara Norma dan Realitas
Pernyataan Gus Kikin ini sejatinya adalah upaya untuk mengingatkan dan mengembalikan NU pada jati diri awalnya sebagai jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah (organisasi keagamaan dan kemasyarakatan) . Dalam wacana ke-NU-an, ini dikenal sebagai “Kembali ke Khittah 1926”, yang merupakan keputusan monumental dari Muktamar Situbondo 1984 untuk meninggalkan politik praktis sebagai sebuah institusi .
Namun, pemaknaan Khittah ini selalu menjadi perdebatan dan berada dalam ketegangan antara normativitas dan realitas. Secara normatif, NU ingin menjadi kekuatan moral dan penyeimbang (civil society) yang independen . Namun secara realitas, banyak kader dan elite NU yang tersebar di berbagai posisi politik strategis, mulai dari menteri, gubernur, hingga ketua umum partai politik . Ketegangan inilah yang menjadi tantangan utama bagi kepemimpinan Gus Kikin .
Peta Politik Pasca-Muktamar:
Untuk memahami posisi NU pasca-muktamar, kita perlu melihat tiga peta kekuatan yang saling memengaruhi,
* Independensi Institusi vs. Kader di Kekuasaan: PR terbesar Gus Kikin adalah bagaimana menjaga institusi NU tetap steril dari politik praktis, sementara kader-kadernya justru berada di pusaran kekuasaan. Pengamat menilai, menjaga jarak dalam kondisi ini adalah hal yang rumit .
* “Mitra Strategis” Pemerintah: Di sisi lain, ada pandangan bahwa kolaborasi dengan pemerintah adalah “DNA” NU. Terlepas dari siapa pemimpinnya, NU akan selalu menjadi mitra strategis pemerintah, tetapi juga bisa menjadi mitra kritis yang mengingatkan jika diperlukan .
* Konsolidasi Internal: Pasca-muktamar yang sempat diwarnai dinamika dan gesekan, tantangan besar bagi Gus Kikin adalah menyatukan seluruh faksi internal. Ia dinilai memiliki modal personal untuk menjadi titik temu dan pemersatu semua pihak yang terlibat dalam kontestasi .
Sinyal Arah Baru dan Makna “Tidak Berpolitik”
Dari berbagai analisis, arah politik PBNU ke depan dapat dibaca dari pernyataan Gus Kikin. Beberapa pengamat menafsirkan ini sebagai langkah untuk:
1. Menjaga Jarak dari Pemerintah: Secara tersirat, ini adalah sinyal bahwa NU secara institusional mulai menjaga jarak dari kekuasaan dan kembali ke fungsi lamanya sebagai ormas keagamaan murni .
2. Fokus pada “Politik Kemanusiaan”: “Tidak berpolitik” di sini tidak berarti anti-politik sama sekali. NU diharapkan fokus pada “politik kemanusiaan” yang non-elektoral, yaitu politik untuk pemberdayaan masyarakat (empowering), bukan untuk perebutan kekuasaan .
3. Menguatkan Peran Moral: NU ingin memainkan peran sebagai kekuatan etik dan kultural yang memengaruhi arah kebangsaan, bukan sebagai alat politik praktis. Ini adalah model yang pernah dijalankan oleh Gus Dur .
Pernyataan Gus Kikin bukan berarti NU anti-politik dalam artian sama sekali tidak peduli dengan urusan bangsa, memahami nuansanya sangat penting. Kepemimpinan Gus Kikin mengusung “taruhan besar” untuk mengembalikan NU ke Khittah. Langkah ini disambut sebagai angin segar, terutama setelah periode sebelumnya yang dinilai penuh dinamika politik.
Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuannya mengelola ketegangan antara cita-cita luhur Khittah dan realitas politik yang tak terelakkan. PR utamanya adalah menjaga independensi institusi, merangkul seluruh faksi, dan memastikan fokus organisasi tetap pada pemberdayaan umat, bukan pada kontestasi kekuasaan.
Oleh,
Mas’ud Hakim, M.Si., M.H.
– Pemerhati Kebijakan Publik
– Ketua LSM PiAR
