Oleh Ahmad Fathis Su’ud
Pemerhati NU Kultural
JOMBANG.SabdaNews.com – Paska Sidang Komisi Organisasi Muktamar ke-35 NU merampungkan pembahasan mekanisme pemilihan pucuk pimpinan PBNU, peta kontestasi Calon Ketua Umum PBNU mulai lebih terang. Namun yang menarik, sorotan publik NU kini tak hanya tertuju pada kursi Ketua Umum, melainkan juga pada posisi Rais Aam petahana yang justru berpotensi kehilangan dukungan luas akibat rentetan konflik internal yang membekas sepanjang 2025–2026.
Sebagaimana diketahii bersama, Komisi Organisasi membahas dua opsi mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU. Opsi pertama, mempertahankan pola lama yakni calon diusulkan PCNU/PWNU/PCINU dengan syarat dukungan minimal 99 suara, mendapat restu tertulis Rais Aam terpilih, lalu dikembalikan ke muktamirin untuk voting.
Opsi kedua membuka kemungkinan skema baru yang melibatkan AHWA secara lebih langsung. Pembahasan ini sengaja dipisah dari tata tertib persidangan umum agar bisa digodok lebih mendalam, menyusul interupsi keras di Pleno I ketika sejumlah peserta muktamar, salah satunya perwakilan PCNU Rembang yang mempersoalkan jadwal dan substansi aturan main.
Poin penting lainnya, siapa pun yang maju tetap harus melalui filter dukungan struktural (PCNU/PWNU) sebelum mendapat restu Rais Aam terpilih. Artinya, hasil pemilihan Rais Aam malam ini akan langsung menentukan siapa yang punya jalan mulus menuju kursi Ketua Umum.
Tiga Nama Kandidat Utama Ketum PBNU: Gus Yahya, Gus Yusuf, dan Gus Kikin
1. Gus Yahya (KH Yahya Cholil Staquf) sebagai petahana justru diuntungkan karena LPJ diterima aklamasi.
Modal utama Gus Yahya adalah jaringan nasional dan legitimasi keberlanjutan program, apalagi Laporan Pertanggungjawaban PBNU 2021–2026 sudah disahkan di Pleno II tanpa penolakan berarti.
Namun posisinya sempat digoyang keras: pada 9 Desember 2025, rapat pleno PBNU yang dihadiri 118 dari 214 undangan menyetujui pemberhentiannya sebagai Ketua Umum dan menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj)Ketua Umum hingga muktamar digelar.
Pemberhentian itu bermula dari risalah rapat harian Syuriyah 20 November 2025 yang dipimpin Rais Aam KH Miftachul Akhyar, meminta Gus Yahya mundur, diikuti Surat Edaran yang mencabut seluruh hak dan fasilitasnya sebagai Ketum sejak 26 November 2025.
Konflik ini diakhiri lewat islah di Ponpes Lirboyo, di mana kedua kubu sepakat menjadikan Muktamar ke-35 sebagai jalan rekonsiliasi. Justru dari sinilah modal simpati Gus Yahya tumbuh: ia dipandang sebagai pihak yang “dizalimi” secara prosedural namun tetap kooperatif menempuh jalur islah. Narasi yang bisa menarik simpati struktur yang tidak suka cara Rais Aam menjatuhkan Ketum secara sepihak.
2. Gus Yusuf Chudlori (KH Muhammad Yusuf Chudlori) kuda hitam dari Jawa Tengah
Gus Yusuf mengantongi dukungan dari 23 PCNU se-Jawa Tengah, menjadikannya representasi kuat arus regenerasi. Dalam polling internal Nahdliyin akhir Juli 2026 yang diikuti puluhan ribu responden, namanya berada di posisi kedua dengan selisih tak jauh dari pemuncak Gus Rozin, mengindikasikan basis akar rumput yang solid, terutama di kalangan muda NU dan jaringan pesantren Jawa Tengah.
Awal 2026, Gus Yusuf bahkan melepas sejumlah jabatan struktural di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk fokus pada pesantren dan NU. Langkah yang dibaca sebagai persiapan serius menuju kontestasi Ketum di Muktamar ke 35 NU.
3. Gus Kikin (KH Abdul Hakim Mahfudz) representasi kekuatan struktural NU Jawa Timur
Gus Kikin mengantongi mandat resmi dari PWNU dan seluruh PCNU se-Jawa Timur yang dikenal sebagai provinsi dengan basis Nahdliyin dan jumlah PCNU terbesar se-Indonesia. Modal struktural inilah yang membuatnya paling diperhitungkan dari sisi jumlah suara riil di kontestasi Muktamar ke 35 NU, meski dalam polling opini publik namanya belum sekuat Gus Yusuf atau Gus Rozin.
Peluang Koalisi Poros Lain: Gus Salam dan Gus Rozin sebagai King/Queen Maker
Dengan mekanisme yang mensyaratkan dukungan ambang batas dan restu Rais Aam, dua nama caketum lain yakni Gus Salam (KH Abdussalam Shohib) dan Gus Rozin (KH Abdul Ghaffar Rozin) berpotensi besar menjadi penentu arah suara, bukan sebagai pemenang utama, melainkan sebagai mitra koalisi.
Gus Salam membawa gagasan rekonsiliasi total di tubuh NU dan mendapat restu langsung dari KH Nurul Huda Djazuli Ploso. Modal moral yang kuat di kalangan pesantren salaf dan basis dukungannya berpotensi luruh ke kandidat mana pun yang paling meyakinkan soal agenda “islah total” dan penghentian konflik elite.
Sementara Gus Rozin membawa modal genealogis dari keluarga besar KH MA Sahal Mahfudh (mantan Rais Aam PBNU) dan sempat unggul jauh di puncak polling internal Nahdliyin per akhir Juli 2026. Sebagai Ketua PWNU Jawa Tengah, posisinya berpotensi tumpang tindih sekaligus melengkapi basis Gus Yusuf sehingga koalisi Gus Yusuf–Gus Rozin dari Jawa Tengah bisa menjadi poros regenerasi yang solid, atau justru saling mengganjal jika keduanya sama-sama bertahan maju.
Pola koalisi yang paling mungkin: jika Gus Rozin dan Gus Salam memilih merapat ke salah satu dari tiga nama utama alih-alih maju sendiri, suara gabungan mereka berpotensi menjadi penentu siapa yang menembus ambang batas dukungan 99 suara dengan mulus.
Rais Aam Petahana: dari King Maker ke “Common Enemy”?
Yang berubah signifikan pasca rangkaian konflik 2025–2026 adalah posisi Rais Aam petahana, KH Miftachul Akhyar. Sejumlah faktor membuat peluangnya kian tipis untuk kembali dipilih AHWA maupun voting terbuka malam ini.
Ia dianggap pihak yang memicu pemberhentian Gus Yahya lewat rapat Syuriyah November 2025. Langkah yang oleh sebagian struktur NU dinilai sepihak dan di luar mekanisme muktamar, memicu kejenuhan luas terhadap konflik elite PBNU. Bahkan Forum PWNU se-Indonesia sempat menyuarakan desakan perubahan total di tubuh PBNU akibat kejenuhan ini.
KH Miftachul Akhyar juga memakai hak vetonya untuk membatalkan Pondok Pesantren Lirboyo sebagai lokasi Muktamar ke 35 NU saat Munas-Konbes Juni 2026 di Kediri. Hal tersebut memicu kericuhan dan pecah pendapat di kalangan pejabat organisasi.
Di sisi lain muncul dugaan deal politik, sehingga Forum Penyelamatan NU menyoroti informasi yang mengaitkan sejumlah nama termasuk Gus Kikin, Nasaruddin Umar, Zulfa Mustofa, dan Gus Rozin dengan skenario dukungan kepada Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam, dengan janji balasan berupa dukungan ke posisi Ketua Umum.
Dugaan manuver “dagang sapi” semacam ini, jika benar beredar luas di kalangan muktamirin, berisiko membuat berbagai kubu yang semula bersaing justru bersatu menolak keberlanjutan kepemimpinan KH Miftachul Akhyar dan berbalik menjadikannya sasaran tembak bersama meski masing-masing kubu tetap bersaing memperebutkan kursi Ketum PBNU.
Struktur pemilih makin kritis. Berdasarkan Daftar Pemilih Sementara Tahap I yang dirilis PBNU 1 Agustus 2026, terdapat 501 kepengurusan berhak suara — 31 PWNU, 456 PCNU, 14 PCINU. Basis yang lebih menyebar dan sulit dikendalikan lewat lobi elite semata dibanding periode sebelumnya.
Jika narasi “common enemy” ini menguat di lantai AHWA dan muktamirin malam ini, kans kiai Miftachul untuk kembali menjabat Rais Aam menjadi kian tipis, membuka ruang bagi tokoh alternatif untuk maju sekaligus mengubah kalkulasi restu yang dibutuhkan Gus Yahya, Gus Yusuf, atau Gus Kikin untuk melenggang ke kursi Ketua Umum.
Kongklusi Sementara
Pasca Komisi Organisasi merampungkan pembahasan, tiga nama kandidat Ketum PBNU yakni Gus Yahya, Gus Yusuf, dan Gus Kikin tetap jadi kandidat terkuat dengan modal berbeda: legitimasi keberlanjutan, basis akar rumput Jawa Tengah, dan kekuatan struktural NU Jawa Timur.
Gus Salam dan Gus Rozin berpeluang jadi penentu arah lewat koalisi ketimbang maju sendiri. Sementara itu, posisi Rais Aam petahana justru paling rentan tergerus, bukan oleh rival tunggal, melainkan oleh akumulasi kejenuhan kolektif terhadap sengkarut konflik yang ia picu sepanjang masa khidmahnya. Dinamika yang akan segera terjawab dalam Sidang Pleno V malam ini. (pun)
