JAKARTA.SabdaNews.com — Sejumlah kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) menyampaikan keprihatinan atas dinamika yang berkembang menjelang Muktamar ke-35 NU. Mereka mengingatkan seluruh pihak agar pelaksanaan forum tertinggi NU tersebut tidak terciderai praktik mobilisasi, transaksi dukungan, tekanan maupun kepentingan politik yang berpotensi merusak marwah dan kedaulatan muktamirin.
Seruan moral tersebut disampaikan dalam Forum Silaturahmi Para Kiai Sepuh di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (20/8/2026). Seruan dibacakan Juru Bicara forum, KH Muhibbul Aman Aly. Forum tersebut digelar karena adanya kekhawatiran terhadap sejumlah dinamika menjelang Muktamar ke-35 NU yang dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
KH Muhibbul Aman Aly mengatakan, para kiai sepuh berkumpul untuk bertukar pikiran sekaligus mencermati perkembangan menjelang Muktamar dengan satu tujuan utama, yakni menjaga marwah jam’iyah dan kehidupan kemasyarakatan NU.
“Dengan rasa tanggung jawab untuk menjaga marwah jamiyah dan kemasyarakatan NU, kami menyerukan kepada seluruh warga dan terutama para pemangku amanat untuk bersama menjaga Muktamar agar berlangsung dengan jujur, adil, berintegritas dan bermartabat,” ujar Muhibbul.
Menurutnya, Muktamar NU tidak boleh dipandang semata-mata sebagai arena kontestasi untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Sebaliknya, kata Kiai Muhibul Muktamar merupakan forum para ulama dan pemegang amanat jam’iyah yang harus berlangsung dengan menjunjung tinggi adab dan akhlakul karimah.
“Karena itu Muktamar tidak boleh dicederai oleh perilaku-perilaku yang tidak terpuji, kepentingan, manipulasi, ataupun cara-cara calon yang merendahkan kehormatan para ulama,” tegasnya.
Kedaulatan Muktamirin Harus Dijaga
Kiai sepuh juga menekankan pentingnya menjaga kedaulatan muktamirin. Sebab, Muktamar merupakan forum permusyawaratan tertinggi NU dan peserta datang membawa mandat dari struktur serta jamaah NU di daerah masing-masing. Karena itu, seluruh kedaulatan muktamirin harus dihormati sepenuhnya.
“Tidak boleh ada desain, mekanisme, pengondisian ataupun rekayasa yang secara langsung maupun tidak langsung mengurangi kebebasan dan kedaulatan muktamirin dalam menggunakan hak dan menjalankan amanatnya,” kata Muhibbul.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Para kiai sepuh mengingatkan agar AHWA tetap ditempatkan sebagai maqam keulamaan, bukan dijadikan instrumen perebutan kekuasaan.
Pemilihan AHWA, lanjut Muhibbul, harus mencerminkan penghormatan terhadap integritas, kealiman, keteladanan, kebijaksanaan dan kewibawaan para kiai yang dipercaya muktamirin.
“Proses harus dijauhkan dari segala bentuk transaksi, mobilisasi yang tidak patut, tekanan atau praktik yang dapat merendahkan kemuliaan dan kehormatan para ulama,” ujarnya.
Soroti Penggalangan Dukungan Calon AHWA
Para kiai sepuh juga menyatakan keprihatinan terhadap fenomena penggalangan dukungan terhadap daftar calon AHWA tertentu yang dilakukan jauh sebelum pelaksanaan Muktamar.
Menurut mereka, apabila penggalangan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang menyimpang dari nilai keulamaan, akhlak dan tradisi NU, maka berpotensi menggeser proses musyawarah keulamaan menjadi arena mobilisasi politik dan transaksi dukungan.
“Lebih jauh, hal tersebut dapat mereduksi kemerdekaan PWNU, PCNU dan PCINU dalam menentukan calon AHWA berdasarkan kejernihan hati nurani, pertimbangan kemaslahatan jam’iyah dan penghormatan kepada maqam keulamaan,” jelasnya.
Atas kondisi tersebut, para kiai sepuh menyerukan kepada Steering Committee (SC) Muktamar agar membuat mekanisme yang mampu menjaga kemerdekaan muktamirin dari pengondisian, transaksi, tekanan maupun mobilisasi dukungan sebelum Muktamar.
Salah satu usulan yang disampaikan adalah agar tata cara penyampaian nama calon AHWA oleh PWNU tidak dilakukan bersamaan dengan proses pendaftaran peserta Muktamar. Pengusulan calon AHWA, menurut mereka, sebaiknya dilakukan dalam forum khusus menjelang proses penghitungan dan tabulasi AHWA dalam sidang pleno Muktamar.
Dengan demikian, rentang waktu antara penyampaian usulan, penutupan penerimaan usulan, penghitungan, tabulasi hingga pengumuman hasil dapat dibuat sesingkat mungkin dan berlangsung dalam satu rangkaian proses yang berkesinambungan.
AHWA Diusulkan Memiliki Peran Pengawasan
Para kiai sepuh juga mengusulkan agar AHWA yang terpilih tidak hanya bertugas dalam proses pemilihan, tetapi dilembagakan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan penyelesaian persoalan organisasi.
Menurut Kiai Muhibbul, AHWA diharapkan dapat menjalankan fungsi sebagai penjaga nilai dan tradisi keulamaan NU, termasuk ketika terjadi perselisihan di internal organisasi.
“Ketika terjadi perselisihan di dalam tubuh NU dapat diselesaikan oleh AHWA,” katanya.
Selain itu, seluruh calon pengurus di semua tingkatan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan Muktamar diminta menahan diri serta mengedepankan akhlakul karimah. Para kiai sepuh berharap Muktamar menjadi jalan islah dan persatuan.
“Sehingga siapapun yang terpilih memperoleh legitimasi yang kuat dan siapapun yang tidak terpilih dapat menerima hasilnya dengan baik,” ujar Muhibbul.
Masih di tempat yang sama, Mustasyar PBNU KH Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa seruan moral tersebut dilatarbelakangi keprihatinan terhadap dinamika menjelang Muktamar, terutama isu-isu mengenai proses pemilihan AHWA.
Kiai Ma’ruf menegaskan bahwa Muktamar merupakan forum para ulama dan representasi warga NU. Karena itu, proses pemilihan harus benar-benar memberikan ruang bagi hati nurani dan kedaulatan muktamirin.
Ia juga mengaku mendengar adanya kabar mengenai penggalangan dukungan dan dugaan transaksi untuk memenangkan paket tertentu. Namun, Kiai Ma’ruf menekankan bahwa pemerintah tidak seharusnya melakukan intervensi terhadap proses internal NU.
“Saya yakin, kita yakin, bahwa pemerintah tidak akan melakukan hal itu,” tegas mantan Wapres RI ini.
Ia berharap persoalan internal NU dapat diselesaikan melalui mekanisme organisasi dan tradisi musyawarah yang selama ini menjadi bagian penting dari jam’iyah.
Jangan Ada Perang Logistik
Kekhawatiran mengenai penggunaan kekuatan logistik juga muncul dalam diskusi para tokoh NU menjelang Muktamar. Dalam forum tersebut, sejumlah peserta menekankan pentingnya menjaga Muktamar agar tidak berubah menjadi arena pertarungan kekuatan materi, transaksi atau kepentingan politik.
Gagasan yang mengemuka adalah agar peserta Muktamar diberikan ruang yang cukup untuk menentukan pilihan berdasarkan kompetensi, integritas, kredibilitas, keteladanan dan kapasitas calon.
Hal tersebut dinilai penting agar kepemimpinan NU yang lahir dari Muktamar benar-benar memiliki legitimasi moral dan mampu menjawab tantangan NU memasuki abad kedua.
Muhibbul menegaskan, seluruh pihak harus mengingat bahwa kepemimpinan NU merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan sesuatu yang layak diperebutkan dengan segala cara.
“NU adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat, bukan warisan yang diperebutkan dengan berbagai macam cara,” demikian pesan yang mengemuka dalam forum tersebut.
Dengan Muktamar ke-35 yang tinggal hitungan hari, para kiai sepuh berharap seluruh kontestan, pengurus, muktamirin dan warga NU menahan diri. Mereka meminta seluruh proses dikembalikan pada nilai dasar NU: musyawarah, kejujuran, penghormatan kepada ulama, persatuan dan akhlakul karimah.
Seruan tersebut sekaligus menjadi pesan agar Muktamar ke-35 tidak hanya menghasilkan kepemimpinan baru, tetapi juga menghasilkan proses yang bermartabat serta mampu memperkuat kembali persatuan dan marwah Nahdlatul Ulama. (pun)
