SabdaNews.com – Ketua Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dr. Adhy Karyono mengatakan bahwa Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 telah disetujui pimpinan DPRD bersama Gubernur Jawa Timur supaya nantinya bisa dibahas lebih lanjut bersama Banggar dan Komisi C DPRD Jawa Timur sehingga bisa diajukan menjadi Raperda Perubahan DPRD Jawa Timur Tahun Anggaran 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekdaprov Jatim Adhy Karyono usai mendampingi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam rapat paripurna DPRD Jatim dengan agenda Persetujuan Bersama Nota Kesepakatan KUA-PPAS Perubahan APBD Jatim 26, pada Rabu (5/8/2026) siang.
“Secara garis besar ada perubahan anggaran dari APBD murni 2026 sebesar Rp.27,2 Triliun menjadi kisaran Rp.29,8 Triliun pada P-APBD 2026, atau bertambah sekitar Rp.2,6 Triliun,” ujarnya.
Sementara untuk ploting anggaran, lanjut Adhy sesuai perencanaan KUA PPAS P-APBD Jatim Tahun Anggaran 2026 akan diprioritaskan untuk mengejar ketertinggalan mandatory spending dalam bidang infrastruktur. Sehingga fokus anggaran P-APBD Jatim ang paling besar adalah untuk infrastruktur jalan dan jembatan.
“Kenaikannya hingga 2 sampai 3 kali lipat. Itu untuk melebarkan jalan, kemudian mengatasi jalan provinsi yang rusak, dan infrastruktur lainnya, seperti sumber daya air untuk penanggulagnan banjir dan lain sebagainya,” bebernya.
Masih di tempat yang sama, kepala BPKAD Provinsi Jatim M Yasin menambahkan bahwa besaran pendapatan APBD murni tahun anggaran 2026 sebesar Rp.27,2 Triliun. Sedangkan dalam P-APBD Jatim tahun anggaran 2026 ada kenaikan sebesar Rp.2,6 Triliun sehingga totalnya menjadi Rp.29,8 Triliun.
Kenaikan pendapatan tersebut, lanjut Yasin berasal dari dua sumber utama yaitu adanya peningkatan pendapatan sekitar Rp.180 miliar dari BLUD yakni dari retribusi Rumah Sakit milik Pemprov Jatim. Dan dari SiLPA Tahun 2025 yang belum digunakan sebesar Rp.2,4 Triliun.
“Dari SiLPA tersebut hampir Rp.1 Triliun lebih akan digunakan untuk belanja modal. Salah satunya untuk infrastruktur, utamanya untuk jalan-jalan yang rusak yang menjadi perhatian ibu gubernur selama ini,” pungkas mantan kepala Bappeprov Jatim ini. (pun)
