SabdaNews.com – Anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sidoarjo, dr. Benjamin Kristianto, MARS, menilai Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) berpotensi memperkuat perekonomian desa. Sebab keberadaan koperasi dapat menjaga perputaran uang tetap berada di desa sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan dr. Benjamin Kristianto di Ruang Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur, Senin (13/7/2026).
“Setiap desa atau kelurahan dibuat koperasi. Daripada masyarakat berbelanja di minimarket atau pasar modern, lebih baik berbelanja di koperasi. Pendapatan dari penjualan beras, sembako, dan kebutuhan pokok lainnya akan kembali ke koperasi. Bahkan kalau nanti ada subsidi sembako, harga beras bisa lebih murah,” ujar politikus Partai Gerindra.
Lebih jauh Benjamin menjelaskan bahwa harga kebutuhan pokok yang lebih terjangkau di KDKMP diharapkan mendorong masyarakat berbelanja di koperasi. Dengan begitu, keuntungan usaha tidak hanya dinikmati pemilik modal, melainkan kembali kepada masyarakat sebagai anggota koperasi.
“Kalau masyarakat belanja di perusahaan besar, yang untung tentu perusahaan. Tapi kalau keuntungan didapat koperasi, manfaatnya kembali kepada anggota koperasi. Koperasi adalah usaha bersama sebagai amanat Pasal 33 UUD 1945, sehingga perekonomian harus sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat,” jelasmya.
Sebagaimana diketahui, konsep Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tidak hanya menyediakan gerai sembako. Koperasi juga dirancang memiliki layanan kesehatan melalui klinik dan apotek, serta menjadi pusat pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Di koperasi nantinya ada klinik untuk pelayanan kesehatan, ada apotek agar masyarakat desa lebih mudah mendapatkan obat, dan ada gerai UMKM sehingga produk-produk desa bisa dipasarkan lebih luas,” kata Benjamin.
Ia menambahkan, keuntungan koperasi juga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan layanan simpan pinjam bagi anggota. Dengan demikian, manfaat ekonomi dari koperasi juga dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
“Kalau dikelola koperasi, hasil usahanya bisa dipakai untuk simpan pinjam anggota dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inilah yang diharapkan dapat memperkuat perputaran ekonomi di desa / kelurahan,” dalih anggota Komisi E DPRD Jatim ini.
Ditambahkan Benjamin, pengelolaan koperasi dilakukan secara profesional dan bebas dari penyalahgunaan wewenang. Mengingat, program yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut memiliki tujuan baik sehingga tidak boleh dicederai oleh oknum pengelola.
“Program ini tujuannya baik, jangan sampai dinodai oleh oknum. Manajer dan pengelola koperasi harus menjaga kepercayaan yang diberikan. Jangan sampai terjadi penyimpangan seperti yang pernah terjadi pada program lain. Yang salah bukan programnya, tetapi oknumnya,” bebernya.
Benjamin menekankan pentingnya penentuan lokasi pembangunan KDKMP. Menurutnya, koperasi harus dibangun di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat agar dapat berfungsi secara optimal.
“Kalau anggarannya sudah disiapkan, bangunlah tempat yang layak dan strategis, mudah diakses masyarakat. Jangan sampai dibangun di lokasi yang terpencil,” harapnya.
Menurut Benjamin, penentuan lokasi pembangunan koperasi harus melalui koordinasi antara pemerintah desa, aparat setempat, dan pihak terkait agar keberadaan KDKMP benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Desa bersama aparat dan pihak terkait harus menentukan lokasi yang benar-benar strategis. Jangan asal membangun karena nanti justru tidak dimanfaatkan masyarakat,” pungkasnya. (pun)
