Opini Publik
Oleh: H. Safiudin, S.H., M.H.
SabdaNews.com-Partai Golkar Kabupaten Sumenep saat ini berada pada persimpangan strategis yang tidak ringan. Dua kali Pemilu Legislatif berturut-turut—2019 dan 2024—Golkar harus menelan pil pahit: tanpa satu pun wakil di DPRD Kabupaten Sumenep. Kondisi ini jelas ironis bagi partai besar yang secara historis pernah menjadi salah satu pilar kekuatan politik lokal. Padahal, dalam lintasan politik Sumenep, Golkar pernah berada pada posisi relatif stabil. Meski tidak dominan, Golkar mampu meraih hingga lima kursi DPRD dan ikut mewarnai arah kebijakan daerah. Oleh karena itu, kemerosotan yang terjadi saat ini tidak dapat dipandang sebagai proses alamiah, melainkan akibat dari akumulasi persoalan internal yang berulang dan tak pernah diselesaikan secara tuntas. Pemilu 2019: Awal Kemunduran Serius
Pemilu 2019 menjadi titik balik kejatuhan Golkar Sumenep. Konflik internal mencuat secara terbuka, khususnya di level kepengurusan DPD Kabupaten. Perebutan posisi strategis, dugaan keberpihakan terhadap caleg titipan tertentu, hingga praktik “main sikut” dalam penentuan daerah pemilihan menjadi cerita yang jamak terdengar di internal partai. Beberapa caleg yang memiliki basis elektoral kuat justru dipindahkan ke dapil lain yang tidak potensial. Kebijakan ini jelas memberatkan caleg dan berdampak langsung pada perolehan suara partai. Persoalan kian kompleks ketika muncul dugaan pendistribusian dana saksi yang tidak transparan. Bahkan, di sejumlah media, sempat beredar dugaan bahwa dana saksi dimanfaatkan oleh caleg tertentu untuk kepentingan pribadi.
Akibatnya dapat ditebak: Golkar “zonk”. Tidak satu pun kursi berhasil diraih, dan krisis kepemimpinan pun tak terelakkan. Ketua, sekretaris, dan bendahara DPD akhirnya diberhentikan. Kepemimpinan kemudian diambil alih oleh Pelaksana Tugas, Ra. Mamak, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur asal Sampang. Pemilu 2024: Harapan yang Kembali Gugur Memasuki tahun 2023, Golkar Sumenep memiliki ketua definitif, K. Hakim, putra Wakil Bupati Sumenep saat itu. Publik sempat menaruh harapan akan kebangkitan Golkar. Namun, kepemimpinan ini justru diwarnai dinamika internal dan dugaan skandal yang ramai diberitakan media.
Alih-alih melakukan konsolidasi organisasi, Golkar kembali tersandera oleh persoalan non-teknis yang menggerus kepercayaan publik. Pada Pemilu 2024, Golkar kembali gagal mengamankan kursi DPRD. Padahal, secara elektoral, Golkar sejatinya masih memiliki potensi. Di Dapil Pragaan, misalnya, terdapat caleg yang berpeluang lolos. Namun, caleg tersebut bergerak sendiri tanpa dukungan sistem partai yang solid. Lebih ironis lagi, suara yang semula tercatat berada di ambang kursi, beberapa jam kemudian berubah. Situasi ini menunjukkan satu fakta krusial: Golkar Sumenep tidak memiliki SDM kepartaian yang mampu melakukan pengawalan suara secara serius, profesional, dan terstruktur.
Menggodok Ketua Ideal Golkar Sumenep
Kini, pertanyaan krusial mengemuka: siapa figur Ketua DPD Golkar Sumenep ke depan? Golkar membutuhkan pemimpin yang tidak sekadar bermodal finansial, tetapi juga memiliki: Kapabilitas kepemimpinan yang teruji,
Relasi politik yang luas dan fungsional, Kemampuan pendanaan yang realistis dan bertanggung jawab, serta Loyalitas penuh kepada partai, bukan kepada kelompok atau kepentingan personal.
Dana besar tanpa loyalitas dan manajemen organisasi hanya akan menjadi bahan bakar sesaat. Sebaliknya, keterbatasan dana masih dapat ditutupi apabila ketua memiliki jaringan kuat, kader yang solid, serta kepercayaan dari bawah hingga akar rumput.
Namun demikian, DPD Golkar Kabupaten Sumenep tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri. Dukungan, supervisi, dan intervensi struktural yang sehat dari DPD Golkar Provinsi Jawa Timur merupakan keharusan, bukan sekadar formalitas. Tanpa itu, Golkar Sumenep hanya akan mengulang siklus kegagalan yang sama.
Penutup
Golkar Sumenep kini benar-benar berada di titik persimpangan: berbenah secara serius atau terus tenggelam dalam konflik internal yang melelahkan. Jika Golkar ingin kembali berjaya pada Pileg mendatang, maka pembenahan organisasi, disiplin kader, serta kepemimpinan yang berintegritas bukan lagi pilihan—melainkan keharusan. ( Penulis : adalah Pemerhati Kebijakan Publik dan Sosial/Red)
