SabdaNews.com – Jaga ketentraman dan keamanan masyarakat Jawa Timur, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur akan mendorong adanya penertiban organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Jawa Timur.
Menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Eko Yulianto, pihaknya akan meminta Komisi A DPRD Jatim untuk melakukan koordinasi dengan Polda Jatim terkait penertiban ormas tersebut
“Kami akan melakukan upaya koordinasi dengan Polda Jatim terkait ketentraman dan keamanan, utamanya di Jawa Timur,” ujar Eko di Surabaya, Selasa (30/12/2025).
Lebih jauh anggota Komisi A DPRD Jatim ini menjelaskan bahwa seluruh organisasi kemasyarakatan atau assosiasi wajib tunduk pada hukum. Sehingga keberadaan Ormas tidak boleh menjadi sumber keresahan sosial di masyarakat.
“Organisasi apapun harus mengacu pada undang-undang yang berlaku. Tidak boleh ada organisasi yang meresahkan masyarakat. Apalagi sampai membuat gaduh,” ucap Eko.
Ia kemudian menyinggung kasus pengusiran paksa seorang lansia di Surabaya yang viral dan menyita perhatian publik. Yakni kasus yang menimpa nenek Elina Widjajanti (80) di kawasan Dukuh Kuwukan, Kecamatan Sambikerep.
Ironisnya, rumah korban diratakan. Sehingga nenek Elina dan keluarganya dipaksa keluar tanpa prosedur hukum yang jelas. Peristiwa itu memicu tudingan aksi premanisme oleh oknum ormas.
“Kasus seperti pengusiran nenek di Surabaya itu tidak boleh terulang. Ini mencederai rasa keadilan dan kemanusiaan,” tegas Eko.
Eko menilai, tindakan intimidasi dan pemaksaan tidak bisa dibenarkan dalam bentuk apa pun. “Tidak boleh ada kelompok yang bertindak sewenang-wenang di tengah masyarakat,” tegasnya.
Mantan anggota TNI ini juga mengapresiasi langkah Polda Jatim yang gerak cepat menindaklanjuti laporan korban. Menurut Eko, penangkapan satu terduga pelaku ini menjadi bukti negara hadir.
“Ini menunjukkan penegakan hukum berjalan. Tidak boleh ada pembiaran,” ujar Eko.
Sebagai anggota Komisi A, Eko memastikan koordinasi lintas lembaga akan diperkuat. Ia berharap sinergi DPRD dan aparat penegak hukum mampu menjaga situasi di masyarakat tetap kondusif.
“Kami akan berkoordinasi dengan Polda Jatim. Saya juga akan menyampaikan kepada pimpinan, Ketua Komisi, agar segera diambil langkah konkret,” jelasnya.
“Harapannya Jawa Timur tetap aman, tentram, dan damai,” lanjut legislator asal Dapil Jember–Lumajang itu.
Terkait legalitas ormas, Eko menegaskan pentingnya evaluasi administrasi. “Izin ormas melalui Bakesbangpol. Tinggal dicek, terdaftar atau tidak,” pungkasnya. (pun)
