MALANG.SabdaNews.com – Anggota DPRD Jawa Timur dari daerah pemilihan Malang Raya, Puguh Wiji Pamungkas, menyoroti dua persoalan besar yang disampaikan warga dalam kegiatan reses III tahun 2025. Kedua isu tersebut adalah menyangkut amburadulnya data penerima bantuan sosial (bansos) dan semakin mendesaknya penanganan masalah sampah di wilayah Malang Raya.
Menurut Puguh, sejumlah warga yang hadir dari berbagai elemen masyarakat dan organisasi sosial mengeluhkan persoalan data penerima bansos yang dinilai jauh dari kondisi riil di lapangan. Ada warga yang seharusnya berhak menerima tetapi tidak terdaftar, sementara sebagian lain yang tidak layak menerima justru masuk dalam daftar penerima.
“Mereka datang dengan membawa fakta lapangan. Ada yang seharusnya menerima bantuan, tetapi karena tidak masuk dalam list, akhirnya tidak mendapatkan. Sebaliknya, ada warga yang semestinya tidak berhak, tetapi justru menerima. Ini yang kemudian menjadi keluhan utama masyarakat,” tegasnya, Jumat (21/112025).
Politikus asli Malang itu menjelaskan bahwa, pemerintah saat ini tengah melakukan transformasi data dari DTKS menjadi data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN). Proses ini, menurutnya, harus menjadi momentum untuk melakukan ground checking secara menyeluruh.
“Validasi data penerima Bansos harus benar-benar dilakukan sesuai keadaan di lapangan. Agar masyarakat yang memang berhak benar-benar mendapatkan, dan yang tidak berhak tidak menerima. Ini menyangkut rasa keadilan.” kata Puguh.
Selain persoalan bansos, warga Malang juga menyoroti masalah penanganan sampah yang semakin mengkhawatirkan. Menurut Puguh, isu ini muncul kuat dalam dialog karena kondisi pengelolaan sampah di banyak titik sudah mulai berdampak pada kualitas lingkungan.
“Masalah sampah ini tidak bisa dianggap sepele. Jika tidak ditangani serius, akan menimbulkan bencana. Kita sudah melihat tanda-tandanya: banjir dan pemandangan ruang kota yang kurang baik karena kurangnya penampungan sampah.” beber Puguh.
Ia menyebut, Malang sebagai kota yang berkembang menuju metropolitan memiliki aktivitas penduduk yang semakin tinggi. Hal ini menuntut inovasi dan manajemen pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan.
Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Puguh menegaskan bahwa DPRD Jatim akan mendorong kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Malang Raya untuk menginisiasi langkah konkret pengelolaan sampah yang lebih baik.
“Kami mendorong adanya langkah-langkah taktis dan progresif dalam mengatasi masalah sampah. Salah satunya melalui revitalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) agar bisa menjadi sarana pengolahan sampah yang efektif.” jelasnya.
Menurutnya, tanpa terobosan yang serius, persoalan penanganan sampah berpotensi menjadi masalah besar yang menghambat perkembangan kota dan mengancam kenyamanan warga Malang Raya.
Melalui reses ini, Puguh menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi warga Malang Raya, terutama terkait pemerataan bantuan sosial dan penanganan persoalan lingkungan yang mendesak segera divalidasi datanya.(pun)
