SabdaNews.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menegaskan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jatim Tahun 2026 tidak boleh berhenti sebagai dokumen teknokratis, tetapi harus menjadi instrumen politik keberpihakan kepada rakyat kecil.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Y Ristu Nugroho, dalam rapat paripurna penyampaian Pendapat Akhir Fraksi atas raperda APBD 2026, Sabtu (15/11/2025).
Menurut Ristu, APBD Tahun 2026 disusun dalam kondisi ekonomi penuh ketidakpastian dan ruang fiskal yang makin sempit. Karena itu, APBD harus diarahkan untuk memperkuat ekonomi rakyat, menekan kemiskinan, memperluas lapangan kerja, serta memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Timur.
Fraksi PDI Perjuangan, juga menyoroti penurunan pendapatan yang sangat signifikan. Pendapatan daerah 2026 dipatok sebesar Rp26,30 triliun, atau turun Rp1,96 triliun (–6,94%) dari usulan awal dan merosot sekitar Rp9,17 triliun dibanding realisasi 2024.
Penurunan terbesar berasal dari dana Transfer ke Daerah (TkD) yang anjlok 24% dibanding tahun sebelumnya akibat kebijakan konsolidasi fiskal pemerintah pusat.
“Ini sinyal serius bagi keberlanjutan fiskal Jatim. Tingginya ketergantungan pada pusat menunjukkan lemahnya kemandirian daerah,” tegas Ristu.
“Fraksi juga menilai bahwa pertumbuhan PAD yang hanya naik 2% masih jauh dari potensi ekonomi Jawa Timur,” lanjutnya.
Fraksi PDI Perjuangan, kata Ristu juga memberikan perhatian tajam terhadap kinerja BUMD Jatim. Mengingat, kontribusi dividen BUMD dinilai stagnan, sementara beban operasional justru semakin tinggi.
Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan mendesak adanya evaluasi menyeluruh BUMD, master plan bisnis yang selaras dengan arah pembangunan daerah, profesionalisme dan transparansi dan penguatan akuntabilitas sosial.
“BUMD tidak boleh hidup dari rente aset. BUMD harus menghasilkan nilai tambah untuk rakyat dan memperkuat kemandirian fiskal daerah,” tegas Yistu.
Dalam kesempatan ini, Fraksi PDI Perjuangan juga menilai struktur PAD yang 76% bersumber dari pajak daerah masih terlalu bergantung pada PKB dan BBNKB, pajak konsumtif yang banyak ditanggung rakyat kecil.
Karenanya Fraksi PDI Perjuangan, lanjutnya mendorong reformasi pajak progresif, insentif bagi UMKM, petani, dan koperasi, perluasan basis pajak ke sektor hijau, energi terbarukan, dan ekonomi digital.
Disamping itu, tambah Ristu, Fraksi PDI Perjuangan juga mendukung perjuangan meningkatkan DBH Cukai Hasil Tembakau dari 3% menjadi 5% karena kontribusi Jatim terhadap penerimaan nasional sangat besar.
APBD Jatim tahun 2026 mencatat belanja daerah sebesar Rp27,22 triliun, atau turun 17,5% dari tahun sebelumnya. Namun, belanja modal hanya 5%, sementara belanja operasi mencapai 75%, sehingga Fraksi PDI Perjuangan menyebut ini sebagai ketidakseimbangan serius.
“Namun meski begitu, efisensi yang dilakukan, bukan sekadar menghemat. Efisiensi berarti memastikan setiap rupiah memberi manfaat bagi rakyat,” ujar Ristu.
Fraksi PDI Perjuangan, kata Ristu juga menyoroti defisit APBD 2026 sebesar Rp916,73 miliar yang ditutup melalui SiLPA. Pasalnya, posisi SiLPA yang mencapai Rp7,28 triliun dinilai Fraksi sebagai bukti lemahnya serapan anggaran dan kurangnya ketepatan perencanaan.
Fraksi PDI Perjuangan, jelas Ristu mempertanyakan 14 pertanyaan strategis. Pasalnya dari 14 pertanyaan Fraksi PDI Perjuangan di laporan Pandangan Umumnya, eksekutif hanya menjawab 12 pertanyaan.
“Fraksi menilai jawaban Gubernur Jatim masih bersifat administratif dan belum menjawab persoalan struktural,” tegasnya.
Beberapa isu yang dianggap belum dijawab secara substansial antara lain; peta jalan kemandirian fiskal Jatim, reformasi BUMD secara menyeluruh, strategi menekan belanja konsumtif, upaya menekan ketimpangan pembangunan antarwilayah dan pembenahan serapan anggaran OPD.
Terakhir Fraksi PDI Perjuangan, tegas politis asal Madiun berharap APBD Jatim 2026 harus menjadi anggaran gotong royong, yang berpijak pada nilai keberpihakan, transparansi, dan akuntabilitas politik.
“Dalam semangat Trisakti Bung Karno, kemandirian fiskal hanya bisa dibangun melalui keberanian memperkuat produktivitas rakyat,” tegas Yistu. (pun)
