SabdaNews.com – Kendati program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program emerintah pusat yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur berpandangan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak boleh hanya berdiam diri.
Hal tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim Aufa Zhafiri dalam rapat paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi Atas Nota Keuangan Gubernur Atas Raperda Tentang APBD Jatim Tahun Anggaran 2026, Senin (29/9/2025).
“Pada postur anggaran 2025, kami mencatat adanya alokasi sekitar Rp800 miliar untuk menyongsong program ini, meskipun akhirnya dikembalikan ke kas daerah. Tetapi berdasarkan data faktual yang kami miliki, terdapat beberapa dapur MBG di daerah-daerah lain yang justru sudah mendapat dukungan dari Pemprov,” ujar Aufa.
Menurut anggota Komisi C DPRD Jatim, dari perspektif sosiologis, program MBG ini memiliki multiplier effect yang sangat besar. Seperti; membuka lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran, menggerakkan ekonomi di desa-desa, hingga memperkuat relasi sosial masyarakat pada level akar rumput.
Adapun perputaran uang dari program tersebut diperkirakan mencapai Rp4 triliun per bulan atau hampir Rp50 triliun per tahun 2026, yang nilainya dua kali lebih besar dari PAD Jatim.
“Maka jelas manfaatnya sangat nyata. Pertanyaan kami, mengapa dalam R-APBD 2026 tidak tampak dukungan Pemprov Jatim untuk menyiapkan infrastruktur sosial, ekonomi, maupun dukungan kelembagaan bagi program MBG,” terang Aufa.
Usai paripurna, Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan bahwa pihaknya telah bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang menyebut ada sekitar 920-an dapur MBG yang sudah beroperasi. Sedangkan sebanyak 2100 sedang dipantau progresnya.
“Apabila progresnya lambat maka dilakukan roll back,” katanya.
Emil menegaskan kalau MBG adalah program strategis dan sangat besar. Sehingga semua ikut bekerja, gubernur bekerja, jadi ada masukan apa peran Pemprov, apa dukungan anggaran? hari ini Kepala Dinas Kesehatan mengikuti rapat virtual dengan Kemendagri dan seluruh kepala dinas kesehatan untuk membahas bagaimana positioning pemerintah daerah.
“Tapi kalau banyak pintu komunikasi khawatirnya simpang siur informasinya. Jadi kami bekerja dengan BGN, tapi mohon dimaklumi kalau informasi tentang MBG satu pintu,” pungkasnya. (pun)
