SabdaNews.com – Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD Jatim 2026 harus dilakukan tanpa menambah beban rakyat. Oleh karena itu arah kebijakan difokuskan pada optimalisasi aset daerah, pembenahan BUMD, efisiensi anggaran, dan sinkronisasi dengan program pembangunan nasional.
Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono menegaskan, bahwa upaya menaikkan PAD tidak boleh dilakukan dengan menambah beban rakyat. Menurutnya, negara tidak seharusnya memposisikan diri sebagai pihak yang berbisnis dengan warganya, melainkan memberikan pelayanan maksimal demi kesejahteraan masyarakat.
“PAD harus dinaikkan dengan cara yang sehat, bukan dengan memungut berlebihan dari rakyat. Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, melainkan memberikan pelayanan terbaik,” tegas Deni di kantor DPRD Jatim, Selasa (22/9/2025).
Ia menyebut salah satu strategi peningkatan PAD adalah dengan optimalisasi aset daerah yang selama ini belum termanfaatkan secara produktif. Menurut Deni, banyak aset pemerintah yang menganggur padahal dapat menjadi sumber pemasukan daerah jika dikelola dengan tepat.
Selain itu, evaluasi terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga dinilai penting. Politikus asala PDI Perjuangan ini menegaskan, BUMD yang justru membebani APBD harus dibenahi atau direstrukturisasi agar bisa memberikan kontribusi nyata berupa dividen bagi daerah.
“BUMD harus memberi keuntungan jelas untuk daerah. Kalau justru jadi beban, perlu ada langkah tegas agar keberadaannya tidak merugikan masyarakat,” ujarnya.
Alumnus Unair itu juga menekankan agar R-APBD Jatim 2026 disusun selaras dengan RPJMD, RKPD, dan program nasional, sehingga arah pembangunan Jatim sejalan dengan target pemerintah pusat. Sinkronisasi ini, kata Deni, penting untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan memastikan setiap program memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Deni menyoroti perlunya efisiensi anggaran, khususnya pada kegiatan seremonial dan perayaan yang dinilai kurang berdampak. Menurutnya, dana publik harus diprioritaskan untuk pelayanan dasar dan pengentasan kemiskinan.
Ia juga mendorong semua komisi dan OPD terkait untuk mengevaluasi proyeksi pertumbuhan PAD yang pada 2026 diperkirakan hanya naik sekitar 1,8 persen.
Di sisi lain, Deni menekankan perlunya pemetaan potensi penerimaan daerah secara jelas dan transparan, serta menggandeng pihak swasta melalui program CSR yang tepat sasaran.
“APBD ini bukan hanya soal angka, tapi soal kepercayaan rakyat. Kita harus memastikan setiap rupiah anggaran kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan dan kesejahteraan,” pungkas Ketua Persatuan Alumni (PA) GMNI Jatim ini. (pun)
