SabdaNews.com – Benang kusut yang mengakibatkan komisi-komisi DPRD Jatim menunda penyampaian laporan komisi terhadap Raperda Perubahan APBD Jatim Tahun Anggaran 2025 pada rapat paripurna Senin (26/8) lalu akhirnya dapat diurai melalui rapat Banggar DPRD Jatim, Rabu (27/8/2025).
Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf itu yang juga ex officio Ketua Banggar memimpin langsung jalannya rapat Banggar bersama sebagian besar anggota Banggar DPRD Jatim serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekdaprov Jatim Dr Adhy Karyono.
Usai rapat, anggota Banggar DPRD Jatim Dr Sri Untari Bisowarno menyatakan bahwa prioritas utama dalam Raperda Perubahan APBD Jatim 2025 tetap diarahkan pada sektor kesehatan, pendidikan, serta perlindungan masyarakat miskin.
Menurut politikus asal PDI Perjuangan, seluruh hasil rapat kerja komisi sudah masuk ke dalam pembahasan Banggar. Namun, karena keterbatasan fiskal, tidak semua usulan bisa diakomodasi.
“Namanya rapat kerja kan banyak usulan-usulan, maka ada yang digeser, ada yang ditambahkan. Yang prioritas itu yang kita dahulukan, utamanya untuk kepentingan kesehatan, pendidikan, dan kepentingan orang miskin. Itu prioritas bagi kita,” tegas ketua Komisi E DPRD Jatim.
Dia menyebut bahwa anggaran 1,3 triliun dari earmark (alokasi untuk tujuan tertentu) 4,7 triliun dari Silpa itu diprioritaskan untuk pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk penanganan penyakit TBC dan kanker melalui Dinas Kesehatan. Sementara untuk sektor pendidikan, dukungan anggaran diarahkan baik kepada sekolah negeri maupun swasta terkait BPOPP.
“Sekolah negeri dan swasta itu sama-sama membutuhkan. Maka saya berjuang habis-habisan di Banggar agar semua bisa memahami, agar pendidikan di Jawa Timur lebih merata,” dalih perempuan berkerudung ini.
Senada, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur M Yasin mengaku bersyukur karena dalam rapat Banggar berjalan sesuai harapan, sehingga paripurna laporan komisi komisi dijadwalkan berlangsung pada 2 September mendatang.
“Ngak ada yang alot, semua berjalan dengan baik. InsyaAllah paripurna laporan komisi komisi disampaikan pada 2 September 2025, tadi sudah disepakati,” pungkasnya. (pun)
