SabdaNews.com – Konflik keluarga (ahli waris) PT. Pabrik Kertas Indonesia (PT. Pakerin), Mojokerto sejak tahun 2020 hingga saat ini belum usai. Pada awal tahun 2025 konflik tersebut berimbas kepada tidak dibayarnya upah dan THR ribuan buruh PT. Pakerin serta tidak dapat beroperasinya pabrik kertas yang berada di Mojokerto tersebut. Hal ini disebabkan uang PT. Pakerin yang senilai Rp. 920 Miliar di BPR Prima Master Bank (Bank Prima) tidak dapat dicairkan.
Tidak dapat dicairkannya uang PT. Pakerin tersebut, menurut pihak Bank Prima dikarenakan masih ada sengketa ahli waris PT. Pakerin. Padahal uang yang ada di Bank Prima merupakan uang perusahaan, bukan uang pribadi atau ahli waris yang untuk dibagi-bagi.
Selain itu eksistensi PT. Pakerin juga terancam dengan adanya permohonan PKPU dari supplier PT. Pakerin yang belum dibayar tagihannya yang dapat mengancam terjadinya PHK terhadap ribuan buruh PT. Pakerin. Apabila PT. Pakerin berhenti beroperasi atau dinyatakan PKPU/Pailit, maka yang terdampak tidak hanya ribuan buruh yang terPHK, namun juga warga sekitar pabrik.
Pasalnya kontribusi PT. Pakerin terhadap warga sekitar pabrik cukup besar, semisal penerangan jalan raya desa aliran listriknya bersumber dari PT. Pakerin, kebutuhan air bersih warga serta aliran irigasi sawah warga juga berasal dari PT. Pakerin.
Ketua DPW FSPMI Provinsi Jatim, Jazuli mengatakan, untuk menyelamatkan PT. Pakerin dari kepailitan, pihaknya bersama ribuan buruh pada Kamis (7/8/2025) kemarin telah melakukan aksi demonstrasi dan pendudukan (bermalam) di rumah salah satu ahli waris PT. Pakerin di Perumahan Darmo Hill Surabaya.
“Hari ini Jum’at (8/8/2025) sebagian besar massa buruh melakukan aksi demonstrasi dan pendudukan di BPR Prima Master Bank (Bank Prima), Jl. Jembatan Merah No. 15-17 Surabaya, rumah ketiga Direktur BPR Prima Master Bank (Bank Prima) masing-masing terletak di Jl. Manyar Jaya 4/5 Surabaya, Jl. Mulyosari Utara 2/24 Surabaya dan Jl. Pengampon 9/7 Surabaya,” ujar Jazuli.
“Terakhir ribuan buruh tersebut akan kembali ke Bank Prima di Jl. Jembatan Merah No. 15-17 Surabaya dan kediaman pemilik Bank Prima di Kondominium Regency 2705 Jl. Embong Malang 25 A, Kota Surabaya untuk melanjutkan pendudukan (bermalam),” imbuhnya.
Aksi-aksi demonstrasi dan pendudukan Bank Prima tersebut, lanjut Jazuli merupakan buntut tidak direalisasikannya perintah penarikan uang PT. Pakerin oleh Bank Prima untuk membayar upah buruh. Padahal permintaan penarikan uang PT. Pakerin telah disetujui oleh para pemegang saham atau oleh ketiga ahli waris PT. Pakerin yang sedang berselisih.
“Apabila hingga minggu depan perintah penarikan tersebut tidak kunjung direalisasiskan oleh Bank Prima, maka ribuan buruh PT. Pakerin akan kami bagi menjadi beberapa group masing-masing sedikitnya berjumlah 100 orang untuk secara serentak menagih realiasi penarikan uang PT. Pakerin ke Cabang-Cabang Bank Prima di Kota Surabaya,” tegasnya.
Kemudian pada hari Senin (11/8/2025) besok, lanjut Jazuli, ribuan buruh PT. Pakerin juga akan melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya untuk menyampaikan pesan kepada pemerintah agar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Pemerintah Pusat c.q. Bapak Presiden Prabowo Subianto
“Tujuannya agar segera tunrun tangan membantu penyelesaian PT. Pakerin untuk menyelamatkan 2.500 orang buruh dari PHK. Dan mendesak BPR Prima Master Bank (Bank Prima) agar segera merealisasikan pencairan dana operasional PT. Pakerin dan pembayaran upah buruh,” pungkasnya. (pun)
