SabdaNews.com – Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Abdullah Muhdi dalam rapat paripurna, Senin (7/7) mengatakan bahwa penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029 telah melalui tahapan formal sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Dokumen ini telah disusun dengan merujuk pada dokumen perencanaan nasional dan daerah, seperti RPJMN 2025–2029 dan RPJPD Jawa Timur 2025–2029.
“Penyelarasan substansi dan struktur dalam dokumen ini, sebagaimana hasil pembahasan bersama Panitia Khusus, menjadi dasar bagi Fraksi PKB dalam menilai dan memberikan pendapat akhir,” kata Muhdi, Senin (7/7/2025).
Fraksi PKB, lanjut Muhdi menilai bahwa RPJMD telah mencantumkan sembilan misi pembangunan atau Nawa Bhakti Satya yang mencerminkan harapan untuk membangun tata kelola yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.
Kendati demikian, pihaknya menilai bahwa perwujudan dari sembilan misi tersebut harus dikawal secara ketat agar tidak berhenti pada tataran naratif dan simbolik semata, melainkan benar-benar diturunkan dalam kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan wilayah yang selama ini termarjinalkan dalam pembangunan.
“Fraksi PKB perlu menyampaikan sejumlah catatan penting sebagai bagian dari komitmen kami untuk menjadikan RPJMD Jawa Timur 2025-2029 sebagai instrumen nyata perubahan dan keadilan sosial,” tutur Muhdi.
Ia mengatakan Fraksinya menyoroti bahwa angka kemiskinan di Jawa Timur masih tinggi, utamanya di kawasan Madura, Probolinggo, Tuban, dan Ngawi. Fraksi PKB mendorong kebijakan afirmatif yang lebih tajam, terfokus, dan berdampak nyata untuk menurunkan angka kemiskinan hingga satu digit, melalui realokasi anggaran program yang kurang berdampak menjadi dana strategis percepatan pembangunan manusia.
“Kedua, Fraksi PKB memandang bahwa target pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam RPJMD masih terlalu konservatif dan tidak mencerminkan optimisme fiskal yang dibutuhkan untuk mendukung program pembangunan. Kami mendesak Pemerintah Provinsi untuk bersikap lebih progresif dalam menggali potensi PAD, melalui optimalisasi pemanfaatan aset, perbaikan kinerja BUMD, digitalisasi sistem perpajakan dan retribusi, serta creative financing yang inovatif namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian fiskal,” jelas Muhdi.
Selain itu, Fraksi PKB menekankan perlunya Pemerintah Provinsi melakukan kajian komprehensif terhadap potensi seluruh jenis pajak dan retribusi daerah, untuk menjadi dasar yang kuat dalam penetapan target pendapatan, penyusunan kebijakan tarif yang adil, serta dalam merumuskan strategi penguatan kepatuhan wajib pajak.
“Kajian ini juga penting untuk mengurai berbagai persoalan klasik yang selama ini membelit pengelolaan pajak dan retribusi, termasuk ketidaktepatan basis data, tumpang tindih kewenangan, hingga rendahnya efektivitas penagihan,” katanya.
Ketiga, Program Jatim Akses yang bertujuan membuka konektivitas antar wilayah harus dirumuskan ulang secara substantif, bukan semata menambah armada atau membangun jalan. Fraksi PKB mendorong agar investasi, industri, dan UMKM tumbuh merata hingga ke wilayah Mataraman, Madura, Tapal Kuda, dan Pantura, sebagai bentuk konkret distribusi kue pembangunan.
“Keempat, kami mendukung program Jatim Agro, namun Fraksi PKB menekankan pentingnya hilirisasi pertanian dan perikanan, perlindungan lahan produktif, serta pemberdayaan petani dan nelayan dengan orientasi nilai tambah. Sektor ini bukan hanya pilar ekonomi, melainkan penyangga ketahanan pangan dan penjaga kedaulatan desa,” ungkapnya.
Fraksi PKB juga mendorong agar Pemprov Jatim memasukkan langkah konkret dalam revitalisasi infrastruktur dasar pertanian, seperti perbaikan dan pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT), serta rehabilitasi jaringan irigasi yang selama ini menjadi kendala utama para petani.
“Selain itu, upaya menutup kekurangan kebutuhan pupuk subsidi harus dijawab dengan strategi jangka menengah, yaitu melaludi penyediaan pupuk organik berbasis lokal, yang tidak hanya terjangkau tetapi juga memberi manfaat ekologis dalam menjaga kesuburan tanah dan keberlanjutan ekosistem pertanian,” imbuhnya.
Kelima, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, perkawinan usia dini, serta perceraian menunjukkan urgensi penguatan ketahanan keluarga sebagai pondasi sosial. Fraksi PKB mendesak agar ketahanan keluarga dan program revitalisasi keluarga berbasis data masuk dalam prioritas implementasi dan evaluasi pembangunan.
“Keenam, kami menyambut baik program TISTAS (Pendidikan Gratis Berkualitas), peningkatan afirmasi kepada sekolah swasta dan madrasah diniyah melalui pembiayaan yang setara perlu untuk diperhatikan secara serius. Fraksi PKB juga menegaskan pentingnya penyesuaian kurikulum pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja, serta penguatan ekosistem kewirausahaan generasi muda,” jelas Muhdi.
Ketujuh, Fraksi PKB meminta Pemprov Jatim melakukan pemetaan BUMD yang tidak sehat dan segera mengambil langkah tegas berupa merger atau likuidasi jika diperlukan. Aset-aset daerah yang tidak produktif juga harus segera didayagunakan untuk mendorong penerimaan daerah dan mendukung program prioritas.
“Kami menekankan bahwa kualitas air dan lahan yang belum optimal harus segera ditangani melalui program prioritas yang berdampak nyata. Fraksi PKB juga mendorong agar terjadi sinergi antar-pemerintah dalam mitigasi dan respons bencana,” pungkasnya. (pun)
