SabdaNews.com – Ada kabar gembira bagi jurnalis dan kaum buruh di Jatim yang hingga saat ini belum memiliki rumah. Pasalnya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa melakukan gerak cepat dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan para buruh pada peringatan Mayday lalu dengan menemui langsung Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait.
Dalam pertemuan yang berlangsung pada Selasa (6/5) malam itu, kata Khofifah turut pula hadir Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Ketua Persatuan Wartawan IIndonesia (PWI) Jawa Timur Lutfil Hakim dan Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Timur Ahmad Fauzi serta beberapa pejabat terkait di lingkungan Pemprov Jawa Timur.
“InsyaAllah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait pada 15 hingga 22 Juni akan ke Jawa Timur untuk menyiapkan pembangunan 100 rumah bersubsidi yang peruntukannya, untuk sementara diberikan kepada media dan buruh yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” jelas gubernur perempuan pertama di Jatim, di gedung DPRD Jatim, Rabu (7/5/2025).
Sesuai rencana, lanjut Khofifah, pembangunan rumah bersubsidi untuk MBR di Jawa Timur sebanyak 20 ribu sampai 22 ribu unit yang dilaksanakan secara bertahap.
“Peruntukannya adalah bagi mereka yang belum memiliki rumah, jadi ini rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” tegas mantan Mensos RI ini.
Di sisi lain, kata Gubernur Khofifah, ada sejumlah pengusaha di Jatim yang juga ikut membantu program renovasi rumah bagi para buruh sebanyak 500 rumah dengan anggaran Rp.30 juta sampai Rp.40 juta per rumah sesegera mungkin.
“Untuk renovasi ini tidak pakai persyaratan karena dia tergolong masyarakat berpenghasilan rendah. InsyaAllah akan ada lagi pihak pihak yang berkomitmen untuk program renovasi rumah,” jelasnya.
Sementara, rumah subsidi tersebut nantinya dapat diakses melalui Simulasi Cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA).
“Tentu ini kabar baik. Seringkali kami dapat pertanyaan, harapan dan tuntutan dari masyarakat untuk bisa segera mendapatkan rumah dengan format-format subsidi,” ujarnya.
Khofifah menjelaskan, Program Rumah Subsidi ini dikemas dalam harga terjangkau dengan menawarkan berbagai kemudahan diantaranya, Uang Muka 1%, suku bunga tetap 5% sampai lunas hingga maksimal tenor 20 tahun.
Meski dijual dengan harga murah, Gubernur Khofifah memastikan bahwa rumah subsidi ini memiliki kualitas yang layak huni. “Tentu rumah yang layak huni, dan rumah dengan kualitas hunian yang baik untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Jawa Timur,” tegasnya.
Sebagai tahap awal, Gubernur Khofifah mengatakan bahwa Pemprov Jatim dan Kementerian PKP telah setuju menyiapkan masing-masing 100 unit rumah subsidi yang berlokasi di Kabupaten Gresik, untuk diserahkan kepada buruh dan wartawan pada Juni mendatang.
Tidak hanya kuota khusus rumah subsidi, dalam kesempatan tersebut turut disetujui kerjasama renovasi 500 unit rumah antara Pemprov Jatim dan Lippo Group. Rencananya, proses renovasi rumah akan dimulai dari rumah-rumah bagi Tunawisma di Kota Malang dan Pasuruan.
“Saya dan Mas Emil tentu bahagia sekali karena kita mendapatkan penjelasan detail. Apalagi malam ini Pak Menteri juga menghadirkan pak James Riyadi yang akan memberikan support untuk renovasi 500 rumah di Jatim juga dalam waktu dekat dari Ciputra Group akan support program ini,” kata Khofifah.
Untuk itu, Gubernur Khofifah secara khusus menyampaikan terima kasih atas respon cepat dari Kementerian PKP RI. Pertemuan tersebut disebutnya sangat produktif. Ia bahkan berharap agar keputusan dalam pertemuan tersebut bisa menjadi basis untuk kebijakan yang berlaku untuk umum, tidak hanya di Jawa Timur.
Di sisi lain, Gubernur Khofifah juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung Program Rumah Subsidi pemerintah. Dia juga menyanggupi rencana Kementerian PKP untuk meninjau beberapa titik berpotensi untuk dibangun perumahan rakyat di Jawa Timur.
“Mudah-mudahan dukungan semua pihak kita bisa memberikan penguatan bagi harapan masyarakat Jatim untuk segera memiliki rumah,” pungkasnya.
Sebagai informasi, satu unit rumah subsidi di Jawa Timur yang masuk Zona 1, dijual mulai harga Rp 166 juta. Dengan rincian Lebar Tanah 60 – 200 m2 dan Lebar Bangunan 21- 36 m2. Sedangkan persyaratan untuk mendapat KPR – FLPP diantaranya besaran penghasilan perbulan paling banyak mengikuti aliran masing-masing zona. Kemudian belum memiliki rumah serta lolos kelayakan Analsia Kredit Bank.
Sebelumnya, Menteri PKP RI Maruarar Sirait mengatakan bahwa dirinya mendorong penuh cita-cita Presiden untuk menyediakan rumah subsidi bagi seluruh masyarakat. Bersama BP TAPERA, pemerintah telah menyiapkan menyediakn rumah-rumah bagi kelompok buruh, guru, petani, nelayan, ART hingga Pekerja Migran Indoneia (PMI).
“Pak Presiden memerintahkan kami untuk memprioritaskan rakyat kecil. Pertama kali di Indonesia dengan total 350.000 unit rumah disiapkan untuk masyarakat. Terbesar sepanjang sejarah perumahan di Indonesia,” jelasnya.
Ia berharap, melalui program rumah subsidi ini akan menggerakkan perekonomian masyarakat utamanya di level bawah. “Mudah-mudahan ekonomi Indonesia semakin baik, karena sektor perumahan berhubungan dengan berbagai industri,” harap Ara sapaan akrabnya.
Turut hadir mendampingi, Sekjen Kementerian PKP RI Didyk Choiroel, Irjen Kementerian PKP RI Heri Jerman, Komisioner BP TAPERAHeru Pudyo Nugroho, CEO LIPPO Group James Riyadi, Ketua Kwarda Jatim Arum Sabil, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Jatim I Nyoman Gunadi dan Kepala BPKAD Jatim Sigit Panoentoen. (pun)
