SabdaNews.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Jatim Melawan (AJM) menggelar aksi di depan kantor DPRD Jatim, untuk menuntut berbagai persoalan di Jatim khususnya di bidang dunia pendidikan agar segera teratasi.
Aksi yang berlangsung pada Selasa (6/5/2025) siang itu ditemui perwakilan anggota Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim. Sayangnya, dalam dialog jalanan, mahasiswa seakan tak menggubris penjelasan politikus PAN karena tak sesuai dengan harapan mahasiswa.
Awalnya, Suli Daim duduk di tengah-tengah kerumunan mahasiswa. Mereka melontarkan beberapa pertanyaan kepada anggota dari Dapil Ponorogo, Pacitan, Ngawi, Magetan dan Trenggalek ini. Namun tanggapan anggota DPRD Jatim dinilai belum mampu menjawab substansi persoalan.
Dalam orasinya, para mahasiswa mengkritik sistem pendidikan yang cenderung komersial dan tidak inklusif. Bahkan mereka memberikan contoh kasus adanya pungutan liar di SMAN 1 Turen Malang, yang diduga dilakukan atas nama komite sekolah.
Ironisnya, jawaban Suli Daim sebagai anggota Komisi yang membidangi masalah pendidikan dan kesejahteraan rakyat justru tidak mengena pada inti persoalan sehingga semakin kabur dan melebar kemana mana.
“Jawaban bapak normatif dan tidak menjawab Masalah!. Kami datang membawa data, kami tanya soal pungli berkedok komite sekolah, tapi Pak Dewan malah jawab normatif. Bahkan tidak tahu detail angka putus sekolah di kabupaten,” sindir salah satu mahasiswa dengan pengeras suara.
Mahasiswa juga mendesak agar DPRD Jatim memfasilitasi mereka bersuara ke pemerintah pusat terkait jalur mandiri yang dinilai eksklusif dan mencekik mahasiswa. Tapi, lagi-lagi respons politikus PAN mereka nilai masih mengambang.
“Kami butuh solusi, bukan klarifikasi kosong. Kami datang untuk menyuarakan keresahan ribuan mahasiswa di Jawa Timur, bukan untuk mendengar pembelaan kosong. Kami butuh solusi konkret,”tegas Dean perwakilan dari BEM UIN Sunan Ampel.
Mahasiswa bahkan menyindir, anggota DPRD Jatim seolah lebih aktif di ruang komite sekolah daripada memperjuangkan keadilan akses pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis.
“Gedung rakyat tapi wakil rakyatnya malah sibuk jalan-jalan. Kalau tidak bisa hadir di tengah mahasiswa, lalu untuk siapa mereka bekerja?” kesak salah satu mahasiswa dengan nada kecewa karena hanya ditemui anggota dewan yang kurang kompeten. (pun)
