SabdaNews.com – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Timur akhir akhir ini terus meningkat. Bahkan bisa menjadi ancaman serius bagi perekonomian serta stabilitas sosial karena jumlah orang yang menganggur semakin banyak.
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas menyatakan keprihatinannya atas kondisi ini dan mendesak Pemprov Jatim segera mengambil langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak yang lebih besar.
“Menurut data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur, sepanjang 2024 ada 8.394 pekerja tersebar di 21 kabupaten/kota yang terkena PHK. Bahkan, Jawa Timur menempati posisi kelima dengan angka PHK terbesar di Indonesia tahun lalu,” terang politikus PKS, Sabtu (8/3/2025).
Lebih mengkhawatirkan lagi, kata pria asal Malang informasi dari Kementerian Ketenagakerjaan, saat ini ada sekitar 60 perusahaan di Jawa Timur yang berencana melakukan PHK dalam waktu dekat. Jika tidak segera diantisipasi, hal ini bisa menciptakan gelombang pengangguran baru yang berpotensi menimbulkan masalah sosial di daerah.
“Kita tentu tidak ingin menghadapi bencana bonus demografi berupa lonjakan pengangguran yang dapat berujung pada meningkatnya masalah kerawanan sosial. Oleh karena itu, Pemprov Jatim harus bertindak cepat,” pinta Puguh.
Apalagi, kata Puguh visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim yang baru, mengusung konsep “Gerbang Baru Nusantara” dengan tujuan meningkatkan investasi dan membuka lapangan kerja seluas luasnya. Namun di lapangan justru ancaman PHK semakin nyata.
“Ini menjadi fenomena paradoksial. Di satu sisi, pemerintah daerah menggaungkan pertumbuhan ekonomi dan investasi, tapi di sisi lain, banyak perusahaan yang justru merencanakan PHK. Ini harus disikapi dengan serius,” tegasnya.
Pihaknya mendorong Pemprov Jatim, melalui Disnakertrans Jatim segera melakukan langkah-langkah preventif guna mengatasi ancaman PHK ini. Puguh meminta adanya kebijakan konkret yang dapat menjadi solusi nyata bagi para pekerja yang terdampak.
“Sesuai dengan program quick win yang disampaikan gubernur, kebijakan yang diambil harus bisa menjadi solusi terhadap ancaman PHK ini. Selain langkah preventif, Pemprov Jatim juga harus siap dengan langkah nyata jika gelombang PHK tidak bisa dihindari, mengingat kondisi industri dan iklim usaha saat ini memang sedang tidak baik-baik saja,” jelas Sekretaris Fraksi Partai PKS DPRD Jatim itu.
Dengan adanya langkah cepat dan strategi mitigasi yang tepat, Puguh berharap Pemprov Jatim mampu melindungi para pekerja dari ancaman PHK serta menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di Jawa Timur. (tis)
