SabdaNews.com – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Blegur Prijanggono, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dinilai belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut politikus asal Partai Golkar, BUMD Jatim seharusnya lebih fokus pada pencarian profit (keuntungan) dan meminimalisir kerugian perusahaan sehingga tetap untung dan dapat memberikan deviden dari keuntungan yang diperoleh BUMD untuk sumbansih bagi PAD Jatim..
“Akad pendirian BUMD itu mencari profit untuk menambah PAD. Sehingga kalau merugi, maka konsekweksinya ya harus dievaluasi,” tegas Blegur Prijanggono saat dikonfirmasi, Jumat (25/1/2025).
Evaluasi yang bisa dilakukan Pemprov Jatim terhadap BUMD yang merugi itu ada berbagai macam. Misal, kata Blegur, jika meruginya berlebihan ya tentu sebaiknya ditutup saja. Tapi kalau meruginya itu akibat manajemen pengelolaan BUMD yang kurang baik, maka manajemennya yang harus diganti.
Khusus untuk BUMD Jatim yang core bisnisnya menyangkuat air bersih yakni PDAB, lanjut Blegur berharap ada penambahan modal dari Pemprov Jatim agar bisa meraup keuntungan yang signifikan. Namun DPRD Jatim sebelum menyetujui tentunya ingin melihat progres yang jelas i PDAB terbih dulu.
“Hari ini ingin mendengar langsung paparan manajemen PDAB. Kalau nantinya dinilai progresnya baik dan profitable, tentu kami akan merekomendasikan supaya pemprov menambah modal pada PDAB. Sebaliknya jika kendalanya itu sebenarnya bukan pada urusan modal tapi lebih pada menejerial dan resiko bisnisnya kurang bagus, tentunya DPRD Jatim akan keberatan dengan penambahan modal tersebut,” jelas Blegur.
Bendahara DPD Partai Golkar Jawa Timur ini menekankan bahwa urusan air bersih itu adalah kebutuhan mendasar masyarakat. Oleh karena itu, PDAB sudah selayaknya bisa profit. Apalagi mereka juga menangani SPAM Umbulan yang airnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di 5 daerah mulai Pasuruan hingga Gresik.
Ia berharap Gubernur Jatim terpilih, nantinya bisa menata BUMD Jatim lebih baik lagi sehingga sumbangshnya pada PAD bisa meningkat lebih signifikan. Mengingat, mulai tahun anggaran 2025 ini PAD Jatim mengalami penurunan cukup drastis akibat diberlakukannya pajak opsen pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang selama ini menjadi andalan sumber PAD Jatim.
“Evaluasi dilakukan Komisi C dengan mengundang BUMD BUMD milik Pemprov Jatim yang kinerjanya kurang optimal. Hal ini juga sejalan dengan arahan Mendagri dan penekanan Presiden Prabowo Subianto tentang pentingnya efisiensi dan optimalisasi BUMD,” ungkap wakil ketua DPRD Jatim. (pun)
