SabdaNews.com – Calon Gubernur Jawa Timur Nnmor urut 1, Luluk Nur Hamidah menyampaikan catatan kritis terkait penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) Tahun 2024. Komentar ini disampaikan Luluk usai KPU Jatim merampungkan rekapitulasi dan menetapkan hasil penghitungan suara Pilgub Jatim Tahun 2024.
Hasilnya pasangan Khofifah-Emil keluar menjadi pemenang dengan perolehan suara lebih dari 12,1 juta, disusul pasangan Risma-Gus Hans di urutan kedua dengan perolehan 6,7 juta suara dan pasangan Luluk-Lukman sendiri hanya memperoleh 1,7 juta suara.
Luluk pun menyampaikan bukan perihal menang atau kalah yang menjadi catatannya di Pilgub Jatim 2024. Urusan menang dan kalah, menurutnya sudah menjadi suatu keniscayaan yang mau tidak mau harus diterima dengan lapang dada. Catatan merah ini tidak menitik beratkan pada hasil Pilkada, tapi lebih difokuskan pada bagaimana proses pilkada serentak itu dilaksanakan.
Mantan anggota DPR RI asal PKB itu mengaku memiliki banyak bukti adanya tindakan yang menciderai proses demokrasi di Jatim, bahkan dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) selama proses Pilgub berlangsung.
“Kami mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerja keras demi terselenggaranya Pilgub Jatim 2024. Terima kasih kepada KPU, Bawaslu, serta seluruh jajaran penyelenggara yang telah menjalankan tugasnya. Namun, sebagai calon yang ikut berkontestasi langsung, saya memiliki beberapa catatan penting terkait penyelenggaraan ini,” ujar Luluk, Rabu (11/12/2024).
Luluk menyoroti sejumlah indikasi pelanggaran yang mencederai prinsip kejujuran dan keadilan dalam demokrasi. Dia menyebut adanya praktik politik uang yang masif, termasuk pembagian sembako berupa beras, minyak goreng, dan uang tunai, yang dilakukan menjelang hari pencoblosan (pemungutan suara).
“Bahkan, ditemukan stiker kampanye yang jelas-jelas melekat pada bantuan tersebut. Hal ini sangat mencederai integritas Pemilu,” tegas perempuan asli Jombang ini.
Selain itu, Luluk juga mengkritisi temuan TPS dengan hasil yang sangat mencurigakan. Seperti suara yang seratus (100) persen untuk pasangan tertentu dan fakta adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali.
“Praktik semacam ini tidak hanya merugikan saya sebagai calon, tetapi juga masyarakat luas yang menginginkan Pemilu yang bersih dan adil,” tambah Luluk.
Menurut Luluk, kecurangan semacam ini tidak dapat dinormalisasi dan harus menjadi perhatian serius. Dia menekankan bahwa meskipun hasil Pemilu bisa diterima sebagai bagian dari proses demokrasi, namun evaluasi mendalam terhadap penyelenggaraan tetap diperlukan.
“Jika prinsip kejujuran dan keadilan diabaikan, maka potensi kerugian akan dirasakan oleh semua pihak,” tegasnya.
Luluk menutup pernyataannya dengan harapan agar temuan pelanggaran ini menjadi catatan perbaikan penyelenggaraan pemilu di masa depan. Dia meminta seluruh pihak untuk tidak membiarkan praktik semacam ini terus berulang di masa mendatang.
“Normalisasi terhadap pelanggaran seperti ini hanya akan memperburuk kualitas demokrasi kita. Mari kita pastikan Pemilu mendatang lebih jujur, adil, dan benar-benar menjadi suara rakyat. Kita tIdak ingin demokrasi kita semakin terpuruk, apalagi tak berdaya. Dan ini momentum Presiden Prabowo untuk mengembalikan marwah demokrasi agar kembali bersinar. Saya yakin beliau juga tak menginginkan demokrasi dijalankan dengan mengabaikan etika dan integritas,” bebernya.
Lebih dari itu, Luluk pun mengucapkan banyak terimakasih kepada tim pemenangan dan para relawan yang telah bekerja keras di Pilgub Jatim meskipun hasil akhirnya belum memenuhi harapan.
“Terimakasih juga untuk semua pihak yang mendukung Luluk-Lukman, teruntuk para relawan yang ada di daerah kami mengucapkan banyak-banyak terimakasih,” pungkasnya. (tis)
