JAKARTA.SabdaNews.com – Rapimnas Partai Golkar akhirnya dapat menerima pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar dan menerima pengangkatan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Plt Ketua Umum DPP Partai Golkar.
Pernyataan itu disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Jatim Muhammad Sarmuji saat ditemui usai mengikuti Rapimnas Partai Golkar di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (20/8/2024).
Diantara pertimbangan Rapimnas menerima pengunduran diri Airlangga Hartarto adalah prestasi dan kinerjanya dalam memimpin Partai Golkar terutama di Pemilu 2024, suara dan perolehan kursi Partai Golkar mengalami kenaikan yang signifikan.
Selain itu, lanjut Sarmuji, Rapimnas juga menerima draf agenda Munas XI Partai Golkar yang akan dibuka sore ini oleh Presiden Joko Widodo.
Terkait draf Munas, DPD Partai Golkar Jatim mengaku tidak banyak yang akan dibahas karena sudah diperkirakan berlangsung cepat (singkat). Mengingat, ada persiapan Pilkada serentak yang harus dilakukan.
“Kami hanya berharap ada penajaman program umum yang akan menjadi panduan bagi DPP dan semua infrastruktur di bawahnya untuk bekerja. Setelah Munas tentu perlu dipertajam dalam Rapimnas berikutnya supaya kita bisa lebih fokus dan menjadi guiden bagi penyelenggara Partai untuk 5 tahun ke depan,” jelas Sarmuji.
Ia juga mengaku belum mendengar soal rencana memasukkan Joko Widodo sebagai Dewan Pembina Partai Golkar atau ketua Dewan Pembina. “Begitu juga dengan nama Gibran Rakabuming Raka belum ada pembicaraan dengan stake holder pemilik suara di Munas XI,” dalih Sarmuji.
Terkait kekhawatiran sejumlah pihak soal hasil Munas XI ini akan mengubah peta dukungan Partai Golkar terhadap pasangan Cakada dan Cawakada yang diusung Partai Golkar di Pilkada Serentak 2024. Dengan lugas Sekjen DPP AMPG itu menyatakan bahwa dirinya sudah berbincang dengan Caketum terkait rekomendasi dukungan secara umum tidak ada perubahan.
Tapi kalau ada satu dua yang exeption karena hasil Munas atau karena dinamika lokal terjadi perubahan peta dukungan Pilkada, hal itu tentu dinilai wajar.
“Saya contohkan di Kab Gresik, ada dinamika lokal. Dimana Aslukhul Alif yang awalnya didukung Partai Golkar sebagai Cabup, akhirnya bergabung dengan Ahmad Yani dengan menjadi Cawabupnya. Kami belum memutuskan apakah Partai Golkar ikut bergabung dengan pasangan Yani – Alif atau mendukung paslon lain,” bebernya.
“Begitu ada SK Kemenkumham keluar, ketum dan Sekjen yang baru bisa menandatangani SK Rekomendasi dukungan untuk Paslon Cakada dan Cawakada yang diusung Partai Golkar sehingga mereka bisa segera mendaftar di Pilkada Serentak 2024,” imbuh Sarmuji. (pun)
